HomeDuniaMalaysia Minta Bantuan Interpol

Malaysia Minta Bantuan Interpol

Kecil Besar

Kepada wartawan, Khalid mengatakan, pihaknya telah menghubungi Interpol untuk ikut melacak keberadaan empat warga Korut, yang diduga telah terbang kembali ke Korut tak lama setelah pembunuhan Jong Nam.


pinterpolitik.com

KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia, Kamis (23/2/2017), meminta Interpol untuk ikut memantau dan menangkap empat warga Korea Utara terkait kasus pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin Korut, Kim Jong Un.

Jong Nam dibunuh di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) 2,  Senin (13/2/2017). Pejabat Amerika Serikat dan Korea Selatan menyebutkan Korut diduga sebagai dalang pembunuhan, yang disangkal oleh Pyongyang.

Kepala Polisi Malaysia, Khalid Abu Bakar, Kamis, mengatakan, dua perempuan – satu warga Vietnam dan satu warga Indonesia – telah ditangkap pekan lalu, karena mengusapkan  wajah korban dengan bahan beracun. Polisi Malaysia juga telah menangkap seorang pria Korut dan masih mencari tujuh orang lainnya, yang diduga tersangkut pembunuhan Jong Nam.

Dikatakan, Hyon Kwang Song, Sekretaris Dua Kedubes Korut di Kuala Lumpur, dan Kim Uk Il,  kru atau staf maskapai penerbangan Korut, Air Koryo, termasuk di antara warga Korut yang dicari untuk dimintai keterangan.

Kepada wartawan, Khalid mengatakan, pihaknya telah menghubungi Interpol untuk ikut melacak keberadaan empat warga Korut, yang diduga telah terbang kembali ke Korut tak lama setelah pembunuhan Jong Nam.

Menurut Khalid, polisi juga telah mengirimkan surat kepada Kedubes Korut di Kuala Lumpur untuk meminta keterangan dari Kwang Song dan Uk Il.

 

Pernyataan Korut

Sementara itu, Pemerintah Korea Utara, Kamis,  mengecam Malaysia karena melakukan autopsi ilegal dan amoral terhadap jasad pria yang diyakini sebagai Kim Jong Nam. Ini adalah pernyataan resmi pertama pemerintah Korea Utara, 10 hari setelah pembunuhan saudara tiri Kim Jong Un itu.

“Malaysia wajib menyerahkan jasad pria itu kepada pemerintah DPRK (Korea Utara), tetapi Malaysia malah melakukan autopsi dan pemeriksaan forensik secara ilegal dan amoral.” Demikian dikemukakan Komite Kehakiman Korea Utara, seperti dikutip kantor berita KCNA.

Korut menuding pemerintah Malaysia tidak mau melepas jenazah Kim Jong Nam dengan alasan yang sangat absurd, yaitu membutuhkan sampel DNA dari keluarga mendiang.

“Hal ini membuktikan bahwa Malaysia akan mempolitisasi penyerahan jenazah yang jelas menyalahi hukum internasional dan moralitas  demi mewujudkan tujuan jahatnya,” kata Korut.

Pernyataan Korut ini adalah yang pertama meski tetap belum menyebutkan identitas pria yang tewas itu. Pyongyang juga mendesak digelarnya investigasi bersama dan siap mengirimkan para pakarnya. (Kps/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...