HomeCelotehMahfud MD Tetiba ‘Koplak’

Mahfud MD Tetiba ‘Koplak’

“Saya sangat setuju (Pemilihan Kepala Daerah kembali melalui DPRD). (Saya Tahu karena) Saya mantan Hakim MK. (Kalau Pemilihan Langsung) banyak sekali mudaratnya.” ~ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.


PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]gan-agan sekalian udah pada tau kan, mengenai niatan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menggaungkan wacana untuk mengkaji ulang sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan mengembalikan sistem Pilkada melalui DPRD? Bakalan ngeri-ngeri sedap nih kalau bener terwujud. Bisa pucing pala barbie ni eike!

Niatan ini ternyata di dukung loh sama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Waduh-waduh, masa orang sekaliber Prof. Mahfud mendukung niatan pemerintah yang kayak gini sih. Bukankah ini artinya Indonesia akan kembali ke zaman old, sebelum era reformasi, di mana memang Kepala Daerah sedari awal dipilih melalui DPRD.

Dalam pandangan Mahfud, banyak loh nilai kerugian dari Pilkada Langsung, diantaranya korupsi anggaran daerah, penyuapan penyelenggara pemilu, pemalsuan dokumen, mobilisasi massa, hingga pemecatan aparatur sipil yang tidak sejalan dengan kepala daerah terpilih hasil pemilu langsung. Mmm, cukup masuk akal juga sih.

Jiah, kalau emang sistem demokrasi politik kita kembali lagi ke belakang, itu artinya kemunduran. Toh Pilkada itu lahir sebagai antitesis dari sistem otoritarian pada penyelengaraan Kepala Daerah yang dahulu dipilih melalui DPRD. Gak cuma Prof Mahfud ini mah yang gaje, Pemerintah dan DPR-nya juga sama. Hadeuh. Apa coba motif mereka ini.

Berdasarkan kitab tata Tatang Sutarman yang sering dibaca komedian Entis Sutisna atau yang akrab di sapa Sule, bisa diterawang kalau niatan mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD akan menguntungkan sejumlah pihak. Mereka adalah partai yang memiliki dominasi kemenangan pada Pilkada sebelumnya. Lha kok bisa gitu ya?

Baca juga :  Benarkah Ada Perang Jenderal?

Itu karena partai-partai ini punya modal terlebih dahulu jika suatu saat keputusan ini sudah di-‘Ketok Palu’. Sehingga Kepala daerah yang nanti diangkat, sudah pasti dipengaruhi besarnya jumlah anggota Partai di dalam keanggotaan DPRD. Ini mah namanya dari mereka untuk mereka, bukannya dari rakyat untuk rakyat. Kician deh loh dikacangin. (K16)

spot_img
Previous article
Next article

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Mempersoalkan Checks & Balances Indonesia

Dalam sebuah demokrasi, lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia sudah seharusnya menjalankan fungsi checks & balances. Namun, fungsi tersebut tak dapat jalan bila ada yang mendominasi....

Megawati-Puan Sayang Korea?

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tampak sangat "sayang" dengan Korea Selatan (Korsel). Mengapa?

Siasat Kartu Nama Erick di G20?

“Erick Thohir mendirikan Mahaka Group, konglomerasi yang fokus pada olahraga dan media hiburan, cetak, radio, dan televisi. Juga memiliki sejumlah klub sepak bola nasional...

Macron Bukan Blusukan Tapi KKN?

“Ramah sekali Presiden Prancis ini” –  Warganet  PinterPolitik.com Baru-baru ini, viral di media sosial (medsos) Presiden Prancis Emmanuel Macron yang terlihat menyempatkan diri “blusukan” di Bali usai Konferensi Tingkat Tinggi...

NasDem Adalah Partai Main-main?

“Ini bagus juga. Saya hormati itu. Makanya, kalau sudah tahu elektabilitas kecil, ngapain harus dihitung? Anggap saja ini partai main-main.” –  Surya Paloh, Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem PinterPolitik.com Beberapa waktu lalu, panggung...

Anies Pelan-pelan “Ngeteng” KIB?

“Mestinya, KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) sekarang itu larinya ke Anies. Saya kira akan gabung ke sana,” – Habil Marati, Ketum Forum Ka’bah Membangun PinterPolitik.com Akhir-akhir ini,...

Misteri Pak Bas Jadi Fotografer

“Ya, itu memang hobinya. Ini kan juga event besar yang langka ya,” – Endra Atmawidjaja, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) PinterPolitik.com Konferensi Tingkat Tinggi...

More Stories

Data IDI Dengan Pemerintah Berbeda?

IDI dilaporkan data kematian Covid-19 yang berbeda dengan pemerintah. Sebut kematian telah sentuh angka 1000 sedangkan data pemerintah belum sentuh angka 600. Dinilai tidak...

MK Kebiri Arogansi DPR

"(Perubahan pasal UU MD3) sudah diputuskan hukum, iya kita sebagai negara hukum, ikut dan taat apa yang telah diputuskan MK yang final dan mengikat,"...

Gerindra ‘Ngemis’ Cari Teman

"Prioritas Gerindra tetap dengan PKS, PAN. Mungkin juga dengan Demokrat yang belum nyatakan sikap. Kita lihat PKB juga.Jadi kita akan merajut koalisi lebih intensif,...