TerkiniKPU: Logistik Pilkada Tak Bermasalah

KPU: Logistik Pilkada Tak Bermasalah

Berbeda dari Pilkada 2015, dari 269 daerah terdapat lima daerah yang penyelenggaran pemungutan suara tidak serentak, untuk Pilkada 2017 ini kasus sengketa pencalonan di MA sudah diselesaikan. Oleh karena itulah KPU optimistis akan penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan umum Juri Ardiantoro menyampaikan optimismenya pada  penyelenggaraan pilkada secara serentak di 101 daerah akan berjalan lancar. Sejauh ini KPU menilai persiapan berjalan tepat waktu.

Dalam rapat koordinasi menyangkut kesiapan terakhir penyelenggaraan Pilkada  2017 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017), Juri Ardiantoro mengemukakan, secara umum kebutuhan logistik pilkada tidak bermasalah. Kebutuhan logistik, seperti segel, tinta, kotak suara, dan bilik suara sudah dikelompokkan sesuai kebutuhan dan alokasinya.

Mengenai pengiriman logistik tersebut, menurut Ketua KPU, diprioritaskan untuk wilayah terjauh atau tersulit dengan memperhatikan kondisi cuaca dan geografis.

Selain itu, seluruh sengketa yang berkaitan dengan pencalonan antara pasangan calon dan KPUD di Mahkamah Agung juga sudah diselesaikan.

Dikemukakan, berbeda dari Pilkada 2015, dari 269 daerah terdapat lima daerah yang penyelenggaran pemungutan suara tidak serentak, untuk Pilkada 2017 ini kasus sengketa pencalonan di MA sudah diselesaikan. Oleh karena itulah KPU optimistis akan penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.

Ketua KPU juga menyinggung mengenai kesiapan anggaran dana hibah dari pemda masing-masing. Dalam hal ini, sudah 57 daerah yang menerima dana hibah sebesar 90 sampai  100 persen.

- Advertisement -

KPU menggelar rapat koordinasi itu bersama lembaga pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu dalam rangka mengkoordinasikan kesiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan persiapan keamanan.

Menurut Ketua KPU, rakor diselenggarakan sebagai bentuk dukungan dan untuk mengantisipasi permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2017. Rapat antara lain dihadiri perwakilan dari Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung, MA, TNI, Polri, BIN, Bawaslu, DKPP, dan partai politik. (Kps/E19)

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Authoritarian Style Jokowi Yang Diharapkan

Transisi menuju new normal atau normal baru masih diliputi ketidakpatuhan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan protokol dan mekanisme kesehatan yang seharusnya dilakukan di tengah...

Memahami Salafi, Wahabi, dan HTI

Paham Salafi, Wahabi, dan Hizbut Tahrir kerap dianggap sama karena cenderung puritan. Paham ini dianggap sumber dari gerakan-gerakan ekstrem Islam di dunia. PinterPolitik.com Bagi masyarakat Indonesia,...

Pang Suma: Pejuang dari Dayak

Pang Suma dianggap sebagai ksatria yang hebat. Kemampuannya mengalahkan pimpinan militer Jepang membuat Jepang ketakutan. Apalagi, senjata yang digunakannya hanyalah sebuah naibor mandau. PinterPolitik.com "Tinggal aja...

NU dan Muhammadiyah: Berbeda Dalam Satu

Walaupun banyak pandangan yang bersebrangan, namun ada satu benang merah yang menyatukan keduanya. Antara NU dan Muhammadiyah sama-sama memiliki sikap yang toleransi dengan agama...

Ini Akar Oligarki di Indonesia?

Berbagai kejanggalan kebijakan pemerintah ataupun wacana politik akhir-akhir ini seperti revisi UU KPK, RKUHP, amendemen UUD 1945, ataupun masifnya politik akomodatif yang membuat koalisi...

2017: Dari SARA Hingga Papa

Sederet peristiwa menyertai tahun 2017 yang penuh warna. Apa saja kejadian yang paling menarik perhatian publik? PinterPolitik.com Tahun 2017 tinggal menghitung hari. Sepanjang tahun ini terjadi...

Zulkifli Hasan dan Krisis Etika Politik

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan alias Zulhas dinilai mengabaikan etika politik. Ia dinilai melanggar etika politik lantaran sampai sekarang masih menempati...

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...