TerkiniKPK Kembali Periksa Gamawan Fauzi Terkait Kasus Korupsi e-KTP

KPK Kembali Periksa Gamawan Fauzi Terkait Kasus Korupsi e-KTP

pinterpolitik.comJumat, 20 Januari 2017.

JAKARTA – Gawaman Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri 2009-2014, mengaku tidak mengetahui sejumlah pertemuan yang membahas pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Gamawan pun menjawab tidak tahu terkait pertemuan di Hotel Sultan yang diduga turut dihadiri sejumlah pihak-pihak yang terlibat termasuk Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Mana ada saya terima,” kata dia.

Gamawan mengaku tidak terlibat pada kasus tersebut. Bekas gubernur Sumatera Barat itu mengatakan tidak mendapat apapun dari tender pemenang e-KTP.

“Saya tidak pernah menerima apapun dari siapapun,” tukas dia.

Ini adalah pemeriksaan kali ketiga terhadap Gamawan Fauzi. Sebelumnya, Gamawan mengatakan tidak ada keanehan saat pengadaan KTP elektronik.

Gamawan Fauzi menegaskan proyek penerapan paket pengadaan KTP elektronik atau e-KTP 2011-2012 sudah mendapat pengawasan.

- Advertisement -

Gamawan mengatakan pada 11 November 2009 ada pembahasan anggaran di kantor wakil presiden. Rapat tersebut memutuskan mengangkat Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani dan menteri-menteri lainnya sesuai Keppres.

“Ketua tim pengarah itu Pak Djoko Suyanto. Saya wakil, terus dibentuk panitia teknis dari 15 kementerian, mendampingi, terus saya lapor ke KPK, saya presentasi di sini,” kata Gamawan Fauzi usai diperiksa di KPK.

Saat presentasi di KPK, Gamawan Fauzi mengaku disarankan KPK agar didampingi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang saat itu dikepalai Agus Rahardjo yang kini menjabat ketua KPK.

“Saya minta untuk mengawasi di sini, kemudian KPK meminta supaya ini didampingi oleh LKPP, waktu itu Pak Agus (Rahardjo) kepalanya,” kata dia.

 


KPK Tetapkan 2 Tersangka.

 

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek E-KTP pada 2011-2012. Keduanya yakni mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Baca juga :  Ideologi Negara Berasal dari Nilai Kekeluargaan?
- Advertisement -

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

 

 

 

Negara diduga menderita kerugian Rp 2 triliun akibat korupsi pengadaan e-KTP dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun. (trbn/A11)

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Authoritarian Style Jokowi Yang Diharapkan

Transisi menuju new normal atau normal baru masih diliputi ketidakpatuhan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan protokol dan mekanisme kesehatan yang seharusnya dilakukan di tengah...

Memahami Salafi, Wahabi, dan HTI

Paham Salafi, Wahabi, dan Hizbut Tahrir kerap dianggap sama karena cenderung puritan. Paham ini dianggap sumber dari gerakan-gerakan ekstrem Islam di dunia. PinterPolitik.com Bagi masyarakat Indonesia,...

Pang Suma: Pejuang dari Dayak

Pang Suma dianggap sebagai ksatria yang hebat. Kemampuannya mengalahkan pimpinan militer Jepang membuat Jepang ketakutan. Apalagi, senjata yang digunakannya hanyalah sebuah naibor mandau. PinterPolitik.com "Tinggal aja...

NU dan Muhammadiyah: Berbeda Dalam Satu

Walaupun banyak pandangan yang bersebrangan, namun ada satu benang merah yang menyatukan keduanya. Antara NU dan Muhammadiyah sama-sama memiliki sikap yang toleransi dengan agama...

2017: Dari SARA Hingga Papa

Sederet peristiwa menyertai tahun 2017 yang penuh warna. Apa saja kejadian yang paling menarik perhatian publik? PinterPolitik.com Tahun 2017 tinggal menghitung hari. Sepanjang tahun ini terjadi...

Ini Akar Oligarki di Indonesia?

Berbagai kejanggalan kebijakan pemerintah ataupun wacana politik akhir-akhir ini seperti revisi UU KPK, RKUHP, amendemen UUD 1945, ataupun masifnya politik akomodatif yang membuat koalisi...

Zulkifli Hasan dan Krisis Etika Politik

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan alias Zulhas dinilai mengabaikan etika politik. Ia dinilai melanggar etika politik lantaran sampai sekarang masih menempati...

More Stories

UMKM Motor Ekonomi Dunia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia...

Jembatan Udara Untuk Papua

PinterPolitik.com JAKARTA - Pemerintah akan memanfaatkan program jembatan udara untuk menjalankan rencana semen satu harga yang dikehendaki Presiden Joko Widodo. Menurut Kepala Pusat Penelitian dan...

Kekerasan Hantui Dunia Pendidikan

PinterPolitik.com Diklat, pada umumnya dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian serta etika kepada anggota baru. Namun kali ini, lagi-lagi Diklat disalahgunakan, disalahfungsikan, hingga...