Kunjungan kenegaraan dan berbagai pertemuan telah memberikan hasil konkret, di antaranya di bidang ekonomi, politik, hukum, keamanan, serta peningkatan hubungan rakyat dengan rakyat dari kedua negara.
pinterpolitik.com
JAKARTA – Pasang surut suhu dalam hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Australia sering berlangsung. Misalnya, yang terbaru, pada awal 2017, terjadi satu kasus yang terkait dengan pelecehan Pancasila oleh seorang tentara Australia, sehinga TNI menghentikan satu kerja sama antara TNI dan Australia Defence Force (ADF).
Pada saat itu Presiden Joko Widodo meminta agar masalah tersebut diselesaikan secara tuntas oleh kedua belah pihak. “Ini masalah biar di-clear-kan dulu, karena juga masalah itu di tingkat operasional. Tapi, ini masalah prinsip,” kata Jokowi, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Air Chief Marshal Mark Biskin telah melayangkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa persoalan ini akan ditangani secara serius. Ia berkata, pihaknya akan menginvestigasi masalah pelecehan itu, sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Pertahanan Australia, minister.defence.gov.au, Rabu (1 Februari 2017).
Pada akhirnya, sesuai jadwal kenegaraan, Presiden Jokowi bersama beberapa menteri melakukan kunjungan ke Australia, (24-26 Februari 2017). Dalam pembicaraan Presiden Jokowi dan PM Australia Malcolm Trunbull dicapai kesepakatan untuk melanjutkan kembali kerja sama pertahanan dan militer.
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden RI, Bey Machmudin, mengatakan, kunjungan kenegaraan dan berbagai pertemuan telah memberikan hasil konkret, di antaranya di bidang ekonomi, politik, hukum, keamanan, serta peningkatan hubungan rakyat dengan rakyat dari kedua negara.
Hal ini juga disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di International Convention Center di Sydney, Australia, Minggu (26/2).
“Tapi, tentunya satu hal yang perlu selalu kita lakukan adalah apa pun “arrangement” yang akan kita lakukan dasar utamanya adalah kerja sama yang saling menguntungkan,” kata Retno.
“Kedua belah pihak juga sepakat untuk memperkuat kerja sama melalui pilar “two plus two” dan kerja sama antara Menko Polhukam dan Jaksa Agung dalam membentuk ministerial council,” ujarnya.
Pada diplomasi santai antara Presiden Jokowi dan PM Turnbull, kedua pihak sepakat untuk tidak mencampuri urusan masing-masing negara. Hal ini sungguh suatu kemajuan lagi, untuk menjalin hubungan yang lebih mesra tanpa muncul gesekan-gesekan politik yang akan menaikkan suhu. Semoga kemesraan kedua negara jangan cepat berlalu. (Berbagai sumber/G18).
