HomeDuniaJumpa Pers Tanpa Beberapa Media Ternama

Jumpa Pers Tanpa Beberapa Media Ternama

Kecil Besar

Dean Banquet, Editor Eksekutif  The New York Times melontarkan komentar bahwa tak pernah hal seperti ini terjadi di Gedung Putih sepanjang sejarah kami meliput berita pemerintahan AS.


pinterpolitik.com

WASHINGTON DC – Asosiasi Koresponden Gedung Putih mengecam keras larangan wartawan sejumlah media massa ternama meliput jumpa pers di Gedung Putih, Jumat (24/2/2017) siang.

Tetapi, juru bicara Trump, Sarah Sanders,  membela langkah yang diterapkan oleh penguasa Gedung Putih. Ia menegaskan, Gedung Putih memiliki pool, sehingga semuanya terwakili dan mendapatkan berita up date.

Pelarangan hadir dalam jumpa pers itu dikenakan terhadap sejumlah media massa, baik dari dalam maupun luar negeri. Merujuk pada berita media, lembaga penyiaran publik Inggris, BBC, adalahh salah satu media yang dilarang menghadiri jumpa pers.  Selain itu, jurnalis dari CNN, The New York Times, Los Angeles Times, dan Politico, ditolak masuk mengikuti jumpa pers yang digelar Sean Spicer, juru bicara Gedung Putih itu.

Dean Banquet, Editor Eksekutif The New York Times melontarkan komentar bahwa tak pernah hal seperti ini terjadi di Gedung Putih sepanjang sejarah kami meliput berita pemerintahan AS.

Ia mengatakan, pihaknya mengecam keras dilarangnya The New York Times dan beberapa media lainnya untuk menghadiri jumpa pers Gedung Putih.

“Akses luas bagi media demi transparansi sebuah pemerintahan sangat penting bagi kepentingan nasional,” katanya.

Gedung Putih hanya mengizinkan beberapa media mengikuti jumpa pers, seperti, Breitbart News, The One America News Network, dan The Washington Times, yang dianggap konservatif. Selain itu sejumlah stasiun televisi seperti NBC, ABC, CBS, dan Fox News juga mendapatkan akses jumpa pers itu.

Salah satu media, Breitbart News,  didirikan oleh Steve Bannon  yang kini mejadi penasihat strategis Presiden AS Donald Trump.

Tindakan larangan peliputan jumpa pers itu dijawab oleh jurnalis majalah Time dan kantor berita Associated Press dengan memilih tidak mengikuti jumpa pers, meskipun  mereka mendapatkan akses, sebagai bentuk solidaritas.

Pada hari yang sama, sebelum jumpa pers itu, Presiden Trump kembali melontarkan kecamannya terhadap media massa. Dia mengecam apa yang disebutnya sebagai penyebar berita palsu dan menyebutkan sejumlah media massa AS harus dianggap sebagai musuh rakyat. (Kps/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...