HomeDuniaJames Robart Penentang Kebijakan Trump

James Robart Penentang Kebijakan Trump

Kecil Besar

Ia pernah mengatakan, kepuasan terbesarnya sebagai hakim adalah ketika menghadirkan keadilan kepada semua orang, termasuk kelompok minoritas. Membantu mereka yang sangat memerlukan dan mempunyai masalah mendesak untuk diselesaikan adalah hal yang paling memuaskan dalam praktik hukum. 


pinterpolitik.com

JAKARTA – Siapa Hakim Federal James L. Robart, yang berani mematahkan perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang larangan sementara masuk ke AS pengungsi dan warga dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman, pada Jumat (3/2/2017) lalu?

Robart diangkat oleh Presiden George W. Bush sebagai Hakim Federal pada 2004 dan kini menjadi salah seorang hakim senior di AS. Awalnya, dia meniti karier sebagai pengacara, dan kala itu, dia sudah menunjukkan perhatian pada masalah yang dihadapi minoritas dan mereka yang lemah. Tidak heran jika pada awal masa pengabdiannya dia sering memberikan pelayanan hukum tanpa dibayar.

Ia pernah mengatakan, kepuasan terbesarnya sebagai hakim adalah ketika menghadirkan keadilan kepada semua orang, termasuk kelompok minoritas. Membantu mereka yang sangat memerlukan dan mempunyai masalah mendesak untuk diselesaikan adalah hal yang paling memuaskan dalam praktik hukum.

Pria kelahiran Seattle, Amerika Serikat, pada 1947 ini adalah  lulusan Whitman College (1969) dan melanjutkan kuliah di Georgetown Law School hingga 1971. Ia puluhan tahun berpraktik sebagai pengacara di Seattle, pada 1973 hingga 2004.

Selain itu, dia dikenal dermawan dan sering terlibat dalam kegiatan pemuda berkebutuhan khusus. Robart pernah menjabat Presiden Seattle Children’s Home, suatu yayasan yang menangani anak-anak cacat.

Robart dan istrinya adalah orang tua asuh bagi sejumlah anak imigran selama bertahun-tahun. Sebagian besar dari anak-anak asuh itu berasal dari Asia Tenggara.

Ia sering menekankan tiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, kongres, dan peradilan, yang memiliki fungsi yang sama. Katanya, pekerjaan hakim dan pengadilan terbatas untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh dua cabang pemerintahan lainnya dapat sesuai dengan hukum negara AS, dan yang lebih penting, konstitusi.

Pengadilan, menurut Robart, adalah sarana untuk membantu rakyat papa dan yang dirugikan. Ia pun memperlakukan semua orang di ruang pengadilan  dengan “bermartabat dan terhormat” tanpa memandang status.

(Dari berbagai sumber/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...