HomeCelotehIbu Kota Indonesia untuk Tiongkok?

Ibu Kota Indonesia untuk Tiongkok?

Kecil Besar

“Rasa perseorangan sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Hidup selalu terburu-buru, seakan-akan dikejar waktu. Di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota”. – Rhoma Irama, Ibu Kota


PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]ibut-ribut soal wacana pemindahan ibu kota emang menggusur pemberitaan dan isu Pemilu 2019 ke halaman belakang beberapa media massa. Apa mau menggantikan opini dan perbincangan di masyarakat ya dengan menggulirkan wacana ini?

Setidaknya itulah dugaan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Kata doi, isu pindah ibu kota ini hanya pengalihan isu dan sekadar isapan jempol. Nanti juga reda sendiri dari pemberitaan.

Beh, Bang Fadli udah punya kemampuan prekognisi alias melihat masa depan nih. Itu loh, kemampuan kayak yang dimiliki oleh tokoh protagonis di film Final Destination yang bisa memprediksi kejadian-kejadian tertentu di masa depan. Ngeri bang. Hehehe.

Nah, selain ngomongin soal pengalihan isu, Fadli juga berseloroh bahwa lama-lama ibu kota Indonesia bisa pindah ke Beijing! Wih, ini prekognisi lagi nih bang? Atau nyindir? Upppss.

Hmm, tapi bisa jadi benar loh apa yang dibilang sama Fadli. Soalnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro bilang bahwa anggaran pindah ibu kota yang diprediksi mencapai Rp 466 triliun, hanya sedikit yang diambil dari APBN.

Lha terus dari mana sebagian besar dananya?

Jangan bilang mau menambah utang nih buat pembiayaan pembangunan ibu kota baru? Terus utangnya dari Tiongkok yang sama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dibilang “duitnya murah” karena bunganya kecil? Share on X

Kata doi, dananya bisa bersumber dari BUMN, swasta, atau dari kerja sama pemerintah.

Hmm, mencurigakan. Jangan bilang mau menambah utang nih buat pembiayaan pembangunan ibu kota baru? Terus utangnya dari Tiongkok yang sama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dibilang “duitnya murah” karena bunganya kecil?

Baca juga :  Jokowi: Saya akan Lawan! Part 2

Kalau bener kayak gitu, wah terbukti dong apa yang dibilang sama Fadli. Itu mah sama aja ngasih Beijing buat “menguasai” ibu kota. Soalnya there is no free lunch, bray. Nggak ada makan siang yang gratis.

Bayangin aja jika biayanya itu diambil dari utang ke Tiongkok, terus suatu saat Indonesia gagal bayar. Nah, apa dong yang jadi jaminan? Proyeknya? Itu sama aja “ngasih” ibu kota Indonesia untuk Tiongkok cuy.

Hal ini terjadi di banyak negara loh, misalnya di Sri Lanka dan beberapa negara Afrika. Mereka minjem duit dari Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur. Nah, pas infrastrukturnya jadi, mereka nggak bisa balikin duit yang dipinjam tersebut.

Akibatnya infrastruktur yang dibangun – misalnya bandara, jalan tol dan pelabuhan – diambil alih oleh Tiongkok. Ini namanya Money Trap alias perangkap uang.

Beh, ngeri-ngeri sedap. Bayangin aja kalau suatu saat Indonesia gagal bayar utang pembiayaan pindah ibu kota, terus ibu kotanya disita Tiongkok, di mana harga diri kita?

Kolonialisme gaya baru mah ini namanya. Berarti kata-katanya Bang Fadli ada benarnya.

Emang sih, pembangunan infrastruktur penting untuk kemajuan bangsa. Tapi, kalau ujung-ujungnya lebih banyak mudaratnya untuk masyarakat, masa harus minta Atta Halilintar koprol-koprol biar ABG-ABG pada bilang: Ahsyiappp! Nggak pakai “pleciden” loh ya. Upps.

Ah, emang negara +62! (S13)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

PDIP, Lu Itu Gak Diajak?

PDIP langsung menanggapi pertemuan ketum lima parpol (Gerindra, PKB, PPP, PAN, dan Golkar) yang munculkan wacana koalisi di 2024.

Papua Anak Emas Jokowi

"Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua merupakan perhatian yang semata-mata ingin mengejar ketertinggalan daerah tersebut dengan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial." ~ Menteri Dalam Negeri,...

Surya Paloh Siap Relakan Megawati?

Intrik antara partai yang dipimpin Surya Paloh (Nasdem) dan PDIP yang dipimpin Megawati semakin tajam. Siapkah Paloh relakan Megawati?

Mengapa Deklarasi Anies 10 November Batal?

“Kita saling menghargai semuanya sehingga harapan itu belum bisa terpenuhi besok karena partai itu kan punya mekanisme sendiri-sendiri yang harus dibicarakan bersama-sama” – Ahmad Ali,...

Jokowi si Politisi Jenius?

Profesor Kishore Mahbubani menyebut Presiden Jokowi sebagai pemimpin jenius dalam tulisan terbarunya. Berbagai kebijakan mantan Wali Kota Solo tersebut mendapat pujian. Mahbubani bahkan menilai pemerintahan Jokowi layak ditiru oleh berbagai negara. Apakah Presiden Jokowi adalah politisi jenius?

Mengintip Ruang Kerja Nadiem

Rencana renovasi ruang kerja Mendikbudristek Nadiem dan sejumlah ruangan lain di Kemdikbudristek tuai polemik. Mengapa Nadiem butuh renovasi?

Melirik Romantisme TGB-Somad

Netizen mendukung Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGB Dr. Zainul Majdi dan Ustadz Abdul Somad untuk maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2019. PinterPolitik.com Gubernur Nusa...

Ada Apa Dengan Fredrich?

Setelah ditangkap KPK atas tuduhan menghalangan penyidikan, Fredrich Yunadi ternyata belum kapok. Ia berkoar sana sini, bahkan sampai mengajak boikot KPK segala. Ada apa...

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.