HomeCelotehHasutan Gatot di Tanah Sumut

Hasutan Gatot di Tanah Sumut

“Memilih pemimpin Sumut yang bukan dari warga asli adalah penghinaan. Dalam diri putra-putri Sumatera Utara mengalir darah pemimpin. Warga Sumatera Utara bukan mental tempe,” ~ Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.


PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ebagai masyarakat Indonesia, sepatutnya kita berbangga diri karena memiliki keragaman suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda antar daerah. Namun dibalik rahmat Tuhan atas pluralisme ini, paham etnosentrisme juga berpontensi bisa muncul di berbagai daerah. Jika sudah memasuki masa Pemilihan Umum, jangan heran kalau kita menemui beragam isu SARA ikut meramaikan agenda kampanye.

Seperti halnya yang baru-baru ini terjadi di Pilkada Sumatera Utara. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, sekaligus sebagai salah satu bakal calon presiden menyerukan untuk memilih pemimpin yang merupakan warga asli Sumatera Utara. Lah, masa eksklusif gitu sih cara pandangnya?

Terus kalau seandainya ada keturunan daerah lain yang kapabel untuk membangun daerah tersebut dengan menjadi pemimpin mereka, apa harus seratus persen ditolak? Yang kayak gini nih yang bisa bikin daerah lambat kemajuannya. Terus kalau di daerah tersebut gak ada warga asli yang mumpuni, apa tetap dipaksa memimpin?

Yang ada malah berantakan nanti daerahnya. Sebenernya sih hal-hal semacam ini cuma muncul di tataran elite politik aja. Mereka kan yang punya kepentingan untuk mengusung calon kepala daerahnya. Kalau kompetitornya berasal dari luar daerah, serangan politik paling pas ya dengan sentimen SARA. Wew.

Terus apa bedanya hal ini dengam seruan wajib memilih pemimpin yang seiman? Itu loh yang kalau memilih selain itu maka akan berdosa. Kok bisa ya menjustifikasi kayak gitu. Giliran sekarang,  muncul sentimen orang asli daerah dan orang luar daerah. Jiah, cape deh. Hari gini kok masih ada aja ya sentimen kedaerahan gitu.

Baca juga :  Jokowi Buat "Taj Mahal" di Solo?

Memilih pemimpin itu berdasarkan kualitas kinerja yang bisa mereka hasilkan untuk masyarakat. Bukan atas dasar kesamaan tempat lahir aja. Kalau itu namanya berdasarkan paham primordialisme doang. Kalau cuma modal kesamaan daerah tapi kerjanya caprut, eike mah ogah milih yang kayak gitu, mending yang keturunan daerah lain tapi lebih kapabel dan memiliki integritas. (K16)

spot_img

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Ada “Udang” di Balik Relawan Jokowi?

“Saya di dalam sana. Jadi saya tahu perilakunya satu-satu. Kalau Anda bilang ada dua faksi sih tidak, berfaksi-faksi. Ada kelompok yang tiga periode, ada kelompok...

Mengintip “Spotify Wrapped” Jokowi

Sekarang sudah waktunya untuk "Spotify Wrapped 2022". Musik dan politik pun saling berkaitan. Apakah Jokowi punya "Wrapped" sendiri?

PSI Bakal Jadi Partai “Gagal”?

Kader-kader pentolan PSI memutuskan keluar dari partai -- mulai dari Tsamara Amany hingga Michael Sianipar. Mungkinkah PSI jadi partai "gagal"?

Zulhas dan Bisnis Jastip Menjanjikan

Nama Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) disebutkan Prof. Karomani soal kasus penitipan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila).

Lord Rangga Pergi, Indonesia Bersedih?

“Selamat jalan, Lord Rangga! Terima kasih sudah menyuguhkan kritik sosial dengan balutan performance gimmick yang cerdas untuk masyarakat yang memang bingung ini! Suwargi langgeng!” – Warganet PinterPolitik.com Sejumlah...

PDIP Bakal Gabung KIB?

“Jadi warnanya tidak jauh dari yang ada di bola ini (Al Rihla)” – Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar PinterPolitik.com Demam Piala Dunia 2022 Qatar rupanya...

PDIP vs Relawan Jokowi, Rebutan GBK?

Usai acara Gerakan Nusantara Bersatu di GBK, PDIP tampak tidak terima relawan Jokowi bisa pakai GBK. Mengapa GBK jadi semacam rebutan?

More Stories

Data IDI Dengan Pemerintah Berbeda?

IDI dilaporkan data kematian Covid-19 yang berbeda dengan pemerintah. Sebut kematian telah sentuh angka 1000 sedangkan data pemerintah belum sentuh angka 600. Dinilai tidak...

MK Kebiri Arogansi DPR

"(Perubahan pasal UU MD3) sudah diputuskan hukum, iya kita sebagai negara hukum, ikut dan taat apa yang telah diputuskan MK yang final dan mengikat,"...

Gerindra ‘Ngemis’ Cari Teman

"Prioritas Gerindra tetap dengan PKS, PAN. Mungkin juga dengan Demokrat yang belum nyatakan sikap. Kita lihat PKB juga.Jadi kita akan merajut koalisi lebih intensif,...