“Kebebasan mendapatkan dan menyebarkan informasi adalah hak mutlak yang harus didapatkan oleh rakyat di dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi” . – Luthfi Assyaukanie, dosen Universitas Paramadina
Pinterpolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]alau mau membuat kebijakan memang harus dipikirkan secara matang. Jangan sampai malah blunder di tengah-tengah atau di akhir. Nah kebijakan yang akan dibuat oleh Menko Polhukam Wiranto ternyata memang menyisakan polemik yang berkepanjangan. Hayo, masih ingat kan kebijakan apa yang dibuat oleh mantan jenderal bintang empat itu?
Bener banget cuy, doi menginginkan adanya tindakan yang lebih kongkrit dan tegas terkait tokoh dan media yang melanggar hukum. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut dari kebijakan yang telah diambil oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang masih sebatas di media sosial. Doi sempat mengatakan bahwa media mana saja yang terlihat nyata melanggar hukum, jika perlu akan dia shut down. Katanya sih demi keamanan nasional.
Kalau Wiranto benar-benar ingin membuat kebijakan shut down media, berarti secara jelas berarti doi ingin melanggar UUD 1945, tapi dengan balutan demi kepentingan negara dong? Share on XWell, apapun alasan yang dimiliki doi, seharusnya hal tersebut tidak etis diungkapkan oleh orang sekelas Menko Polhukam ya cuy. Soalnya mendapatkan dan menyebarkan informasi kepada publik itu memang sudah menjadi hak dan kebebasan mutlak bagi setiap warga negara.
Kalau Wiranto benar-benar ingin membuat kebijakan ini, berarti secara jelas berarti doi ingin melanggar UUD 1945, tapi dengan balutan demi kepentingan negara.
Akibat dari ucapannya, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura tersebut tidak hanya menuai kritik dari politikus kubu oposisi cuy. Jurnalis senior sekaligus Pendiri Majalah Tempo, Goenawan Muhammad juga angkat bicara dan memberikan kritik pedas loh.
Bahkan GM – demikian sapaan akrabnya – meminta agar Wiranto segera mundur dari jabatan Menko Polhukam. Doi menganggap bahwa Wiranto tidak mengerti sama sekali soal hukum. Waduh, kalau sudah begini kan jadi berabe.
Tidak hanya itu, GM meminta agar Wiranto tidak ikut campur lagi di masa pemerintahan Presiden Jokowi jika menang lagi untuk priode 2019-2024. Doi menganggap bahwa Wiranto masih megidap penyakitnya yang lama, yaitu sindrom anti kritik Orde Baru.
Wah, kalau Wiranto masih tetap ngeyel ingin membuat kebijakan itu, kira-kira gimana ya kritik dan tindakan yang akan diambil oleh GM? Sekalas GM yang medianya pernah dibredel Soeharto mah pasti bakal keras doi melawan.
Mungkin akan jadi menarik karena jurnalis senior akan turun gunung untuk melawan politisi sekaligus mantan jenderal militer senior. Hehehe. (F46)
