HomeDuniaDirintis Hunian Tetap Suku Anak Dalam

Dirintis Hunian Tetap Suku Anak Dalam

Kecil Besar

Lahan tempat pembangunan rumah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Rumah dibangun Kementerian Sosial dan dilengkapi isinya. Kementerian Sosial menganggarkan Rp 36 juta untuk membangun setiap unit rumah.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Kementerian Sosial merintis pembangunan permukiman bagi warga Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Sebanyak 23  rumah, yang dibangun di Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, diresmikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Minggu (19/2/2017).

Warga Suku Anak Dalam dikenal nomaden atau hidup berpindah-pindah untuk bertahan hidup. Menurut Mensos, bukan hal yang mudah membujuk mereka untuk nenetap di satu tempat.

Khofifah mengatakan, dibutuhkan  ketelatenan dan kesabaran saat mendekati guna mengajak mereka supaya tidak hidup nomaden. Setelah pendekatan hampir dua tahun, akhirnya mereka mau menetap.

Ia mengatakan, pemberian rumah ini agar warga Suku Anak Dalam lebih sejahtera dan mandiri, baik dari aspek kehidupan maupun penghidupan, sehingga mereka mampu menanggapi perubahan sosial.

Lahan tempat pembangunan rumah disediakan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Rumah dibangun Kemensos dan dilengkapi isinya. Kemensos menganggarkan Rp 36 juta untuk membangun setiap unit rumah.

Untuk perabotan berupa kasur, bantal, dan selimut dianggarakan Rp 3 juta per kepala keluarga. Dana itu seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mensos juga memberikan bantuan paket anak sekolah dasar, serta sembako dan sandang, kepada 21  anak senilai Rp 200.000  per anak. Total bantuan senilai Rp 901,2 juta.

Terkait dengan itu, Kemensos memperhatikan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, kehidupan beragama, penyediaan akses kesempatan kerja, ketahanan pangan, penyediaan akses lahan, advokasi sosial, lingkungan hidup, dan pelayanan sosial.

Khofifah mendorong semua pihak, khususnya masyarakat terdekat, untuk memberikan dukungan terhadap tumbuh-kembang serta pendidikan  anak-anak Suku Anak Dalam. Ia pun menjanjikan Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, Bansos Lansia, dan Bansos Disabilitas.

Khofifah berharap keputusan 23 kepala keluarga untuk menetap bisa diikuti warga Suku Anak Dalam lainnya. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah bisa berjalan efektif dan komprehensif.

“Setelah ini, mereka akan tetap didampingi hingga dua tahun ke depan,” kata Mensos.

 

Disambut Anak-anak

Sebelumnya, Indar Parawansa menangis ketika disambut anak-anak Warga Suku Anak Dalam dengan lagu “Indonesia Raya” dan “Indonesia Pusaka”. Ia mengaku tersentuh karena dengan kondisi ekonomi rendah dan keterbatasan akses, anak-anak tersebut bisa fasih menyanyikan kedua lagu nasional itu.

Khofifah kemudian menguji anak-anak Suku Anak Dalam mengenai Pancasila. Anak-anak berebut mengacungkan tangannya. Khofifah terkejut ketika mengetahui semua anak berusia sekitar lima tahun mampu mengucapkan  Pancasila dengan baik. Tidak satu pun sila yang terlewat atau tak berurutan.

Anak-anak tersebut diajari oleh sejumlah relawan yang rajin datang ke hutan tempat Suku Anak Dalam. Para relawan itu mengajar meski tanpa prasarana dan sarana yang memadai.

Khofifah mengatakan, anak-anak warga Suku Anak Dalam memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang baik dan menunjang mereka meraih cita-cita. Salah satu kendala yang menyebabkan mereka tidak memperoleh pendidikan adalah tradisi berpindah-pindah.

Oleh karena itu, Kemensos membangun hunian tetap sebanyak 23 unit untuk warga Suku Anak Dalam di Desa Pulau Lintang. Hunian tersebut merupakan langkah awal Kemensos meningkatkan kesejahteraan warga. (Kps/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...