ACLU, yang didirikan 1920 di New York, sudah bertekad untuk melawan kebijakan larangan masuk sementara pengungsi dan pendatang dari tujuh negara, yang diberlakukan Presiden Trump, pekan lalu. Ketujuh negara itu, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.
pinterpolitik.com – Sabtu, 4 Februari 2017
WASHINGTON DC – Berbagai kalangan memberikan bantuan kepada organisasi Persatuan Kebebasan Sipil Amerika (American Civil Liberties Union/ACLU) untuk membiayai perjuangannya melawan kebijakan imigran Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Misalnya, karyawan perusahaan media sosial Twitter menyumbang lebih dari USD 1 juta (sekitar Rp 13 miliar). Rinciannya, 1.000 karyawan Twitter menyumbang lebih dari USD 500.000 dan pimpinan eksekutif Jack Dorsey bersama CEO Omid Kordestani memberikan sumbangan dengan jumlah yang sama.
Tidak hanya itu, dalam surat elektronik yang disebarkan kepada karyawan, Konsul Jenderal Twitter, Vijaya Gadde, menulis, kerja kita masih jauh dari selesai. Dalam beberapa bulan mendatang kita akan melihat, kesibukan dalam gugatan hukum, tekanan perundangan, dan pernyataan publik.
“Namun, selama kebebasan sipil terancam, saya bangga bahwa sebagai individu kita berdiri untuk mempertahankan kebebasan dan memperhatikan orang lain,” kata Gadde.
ACLU, yang didirikan 1920 di New York, sudah bertekad untuk melawan kebijakan larangan masuk sementara pengungsi dan pendatang dari tujuh negara, yang diberlakukan Presiden Trump, pekan lalu. Ketujuh negara itu, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.
Media melaporkan, dalam beberapa hari belakangan, ACLU, yang didukung ribuan relawan ahli hukum, sudah menggalang dana mencapai USD 24 juta, sumbangan berbagai kalangan. Di antaranya, perusahaan taksi, Lyft, mengatakan akan menyumbang USD 1 juta selama empat tahun ke depan.
Di luar itu, demi kepentingan imigran, perusahaan layanan berbagi pesan, Viber, menawarkan sambungan telepon internasional gratis ke tujuh negara yang menjadi sasaran kebijakan Trump.
Selain itu, sejumlah perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat, seperti dikutip oleh Bloomberg, sedang menyiapkan surat terbuka kepada Presiden Trump, yang mengungkapkan keprihatinan atas perintah eksekutif imigrasi yang dikeluarkannya dan menawarkan bantuan “untuk memperbaikinya”. (E19/Kps)
