“DPR mendukung penuh kenaikan tunjangan Babinsa yang dilakukan Pemerintah. Bagaimanapun, kesejahteraan para prajurit harus diperhatikan.” ~ Ketua DPR Bambang Soesatyo
PinterPolitik.com
[dropcap]C[/dropcap]ekcok tentang bagi-bagi Tunjangan Hari Raya (THR) masih belum tuntas, antara Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Walau berasal dari satu “kandang”, tapi sepertinya Bu Risma ogah manut kalau bosnya masih asal suruh aja. Hmm, ketauan deh engga kompaknya nih.
Belum kelar urusan duit THR-nya darimana, eh Ketua DPR Bambang Soesatyo atau yang biasa disingkat Bamsoet, ikut-ikutan “menekan” Bu Risma. Politikus Golkar tersebut mengaku heran kalau ada yang kepala daerah yang enggan ngeluarin uang untuk memberikan tunjangan pada aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa).
Bamsoet yang pernah mendengar curhat dari para anggota Babinsa saat berkunjung ke daerah-daerah, merasa kasihan kalau Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri kebagian rezeki dari Pemerintah, eh anggota Babinsa yang kerjaannya kelilingan muterin kampung demi menyejahterakan masyarakat malah cuma bisa gigit jari.
Alokasi dana untuk THR dan gaji ke-13 tersebut sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Kata Bamsoet, Politikus Golkar.
Lalu Knp walikota surabaya teriak gak ada anggaran?!? https://t.co/PtMKrd9wfq
— #2019GANTIPRESIDEN (@tawajkt) June 6, 2018
Aduuuh, Pak Bamsoet ini kok jadi engga nyambung yah. Kan Bu Risma bukannya enggak mau ngasih tunjangan ke Babinsa, tapi masalahnya ia nanya uangnya darimana? Sebagai Ketua DPR, mungkin Pak Bamsoet bisa bantu cari jalan keluarnya, biar Bu Risma bisa ngasih tunjangan ke Babinsa tanpa harus kena cyduk KPK?
Ehm, atau Pak Bamsoet menganggap wajar ya kalau Kepala Daerah ngasih tunjangan ke Babinsa dari sumber-sumber enggak jelas? Jangan-jangan itu udah jadi tradisi di Senayan sana, sampai-sampai enggak ikut mikirin kalau Kepala Daerah – terutama yang saklek kayak Bu Risma, enggak boleh begitu aja mengalihkan dana seenaknya.
Sebagai Walikota yang terkenal bersih dan anti-korupsi, susah lho Pak mengalihkan anggaran yang sudah disetujui DPRD ke pos anggaran yang lain. Mau enggak mau, Bu Risma harus nunggu persetujuan dulu dari para anggota dewan. Lha, kalau belum disetujui DPRD – walau udah di okein sama Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani secara lisan, kan sama aja giring Bu Risma ke jebakan Batman.
Kalau kata Emha Ainun Najib atau Cak Nun sih, gaya Bamsoet itu gaya orang yang mengkritik tapi tidak memberi jalan keluar. Padahal, akan lebih baik kalau Bamsoet bisa memberikan jalan keluar pada Bu Risma tanpa harus mengkritik kegalauannya. Nah, kira-kira Bamsoet punya jalan keluar apa nih buat Bu Risma? (R24)
