HomeTerkiniAyo Menilai Calon Pemimpin Jakarta

Ayo Menilai Calon Pemimpin Jakarta

Kecil Besar

Acara debat pada masa kampanye pemilu di Indonesia dimulai pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2009 atau saat pemilu langsung kedua di era Reformasi. Ketika itu, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden mengikuti acara debat. KPU menyelenggarakan tiga kali debat calon presiden dan dua kali debat calon presiden.


pinterpolitik.comJumat, 13 Januari 2017.

JAKARTA – Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 memasuki acara baru, yakni debat terbuka yang diikuti semua calon gubernur dan calon wakil gubernur. Debat pertama, Jumat (13/1/2017) ini, berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta. Debat kedua, 27 Januari dan ketiga (terakhir), 10 Februari, lokasi belum diumumkan. Setelah itu, para pemilih memasuki bilik suara pada 15 Februari 2017.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah jauh-jauh hari menyiapkan dan menyosialisasikan penyelenggaraan debat publik ini. Kepada para kandidat dan kubunya sudah diberitahukan bahwa tampil di panggung debat merupakan “kewajiban”.

Oleh karena itu, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sudah menyiapkan diri, dengan cara masing-masing.

Pengadaan acara debat pada masa kampanye pemilu di Indonesia dimulai pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2009 atau saat pemilu secara langsung kedua di era Reformasi. Ketika itu, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden mengikuti acara debat. KPU menyelenggarakan tiga kali debat calon presiden dan dua kali debat calon wakil presiden.

Amerika Serikat sudah lama mengenal acara debat pada prapemilu presiden. Menurut catatan kepustakaan, debat pertama calon presiden AS berlangsung 26 September 1960 antara calon Demokrat, John F. Kennedy, dan calon Republik, Richard Nixon.

Baca juga :  Jika Ahok jadi Ketua KPK

Setelah itu terhenti dan baru pada 23 September 1976 debat diadakan lagi, yang mempertemukan calon presiden dari Demokrat, Jimmy Carter dengan calon presiden dari Republik, Gerald R. Ford. Yang menarik hasil debat di AS dapat mempengaruhi hasil pemilu. Maka setiap kandidat berupaya menyuguhkan yang terbaik dan jangan sampai “keseleo lidah”.

Isu-isu Utama

Kembali ke debat Pilkada DKI Jakarta, tema yang diusung untuk debat pertama, “Pembangunan Sosial-Ekonomi untuk Jakarta” dengan isu-isu utama, seperti, seputar sosial-ekonomi, lingkungan, transportasi, pendidikan dan keamanan warga. Acara ini ditayangkan secara langsung oleh TV One, Net TV, dan Jawa Pos TV. Debat dibuka sekitar pukul 20.00 WIB dengan durasi dua jam.
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, Rabu (4/1/2017), mengatakan, alur debat pertama dibagi menjadi enam segmen. Pertama, semua pasangan calon akan menyampaikan visi, misi, dan program mereka. Kedua, pendalaman visi misi berupa pertanyaan kepada calon.

Segmen ketiga, kepada pasangan cagub-cawagub diberikan pertanyaan tentang permasalahan aktual dan faktual, sesuai tema debat. Pada segmen keempat, setiap kandidat mengajukan pertanyaan kepada kandidat lainnya. Segmen kelima, perdebatan: saling menyela, saling mendebat, tapi diatur tidak seperti debat kusir. Setelah itu, debat ditutup dengan segmen terakhir berupa closing statement dari para kandidat.

KPU DKI Jakarta menyiapkan empat panelis, yang dipilih dari kalangan akademisi dan profesional. Juga sudah ditetapkan moderator yang memandu jalannya debat.

Sesuai aturan main, para panelis dan moderator berkewajiban memberikan waktu dan kesempatan yang berimbang dalam menjawab pertanyaan serta menyampaikan visi-misi kepada masing-masing pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta. Aturan main lainnya, panelis dan moderator tidak boleh memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan pasangan cagub dan cawagub.

Baca juga :  Anies dan Dark Side of The Moon

Kita berharap acara debat menjadi tradisi baru yang benar-benar bernas dalam pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Tradisi baru berarti berlangsung secara teratur, dengan harapan acara tersebut tidak sekadar formalitas, tapi mampu menunjukkan kualitas para kandidat, baik sebagai pemimpin di tingkat nasional maupun di daerah.

Panggung debat hendaknya menunjukkan kualitas dan integritas sesungguhnya dari kandidat. Dengan demikian, lewat acara debat para pemilih mempunyai bekal memadai untuk memasuki bilik suara pada hari pencoblosan supaya tidak sampai salah memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. (E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...