Amerika Serikat melalui duta besarnya untuk PBB, Nikki Haley, mengajukan keberatan bila mantan Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad ditunjuk sebagai utusan baru PBB di Libya. Seperti dilansir Reuters, nama Fayyad diajukan oleh Sekertaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Sabtu (11/2).
pinterpolitik.com
PBB – Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan pada Sabtu (11/2) bahwa usulan untuk mencalonkan Fayyad semata-mata didasarkan pada kualitas pribadi dan kompetensinya menempati posisi itu. “Staf PBB bekerja secara pribadi dengan kapasitas personal mereka. Mereka tidak mewakili pemerintah atau negara manapun,” kata Dujarric.
Fayyad sebelumnya merupakan mantan pejabat Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyelesaikan pendidikan di Texas. Ia juga perdana menteri Otoritas Palestina dari tahun 2007 hingga 2013, dan telah mendapatkan pujian di masyarakat Internasional atas usahanya memberantas korupsi dan membangun lembaga-lembaga publik Palestina yang efektif.
Tidak jelas apakah keberatan yang diajukan Haley berhubungan dengan berakhirnya pencalonan Fayyad atau bukan. Namun AS memiliki pengaruh yang signifikan sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. “Amerika Serikat kecewa melihat surat yang menunjukkan niat untuk menunjuk mantan perdana menteri Otoritas Palestina untuk memimpin Misi PBB di Libya,” kata Haley.
Ia meng-klaim kalau PBB sudah terlalu lama berlaku tidak adil dan bias mendukung Otoritas Palestina yang merugikan sekutu AS di Israel. Haley juga menambahkan kalau Amerika Serikat “saat ini tidak mengakui adanya negara Palestina”.
Namun pernyataan Haley ini dibantah oleh Guterres. “Sekretaris Jenderal menegaskan kembali janjinya untuk merekrut individu yang berkualitas, menghormati keragaman daerah, dan mencatat bahwa di antaranya tidak ada Israel dan tidak ada Palestina untuk menunjuk siapapun mengambil tanggung jawab tinggi di PBB.”
Guterres menambahkan, ia memilih Fayyad untuk mengambil alih jabatan yang sebelumnya diduduki Martin Kobler, seorang diplomat Jerman yang telah menjabat sebagai wakil PBB sejak November 2015.
Walau bersikap oposisi pada Fayyad, namun Haley menyatakan kalau pemerintahan Trump ingin melihat konflik Israel-Palestina yang berumur puluhan tahun berakhir. “Kami mendorong kedua belah pihak untuk datang bersama-sama, langsung pada solusi.” Dewan Keamanan PBB masih belum memberikan keputusan mengenai hal ini.
Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina lebih pada permasalahan perebutan lahan, adanya pihak lain yang memiliki kepentingan masing-masing membuat permasalahannya menjadi rumit dan berlarut-larut hingga puluhan tahun. Bila AS ingin membantu, seharusnya negara tersebut tidak memihak dan berlaku adil pada keduanya, bukan hanya kepentingan sekutunya saja. (Berbagai sumber/R24)
