HomeTerkiniAkurasi Pers Tetap Lebih Penting

Akurasi Pers Tetap Lebih Penting

Kecil Besar

Wina mengatakan, pers Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan memperoleh kemerdekaan Indonesia, dan karena itu, pers Indonesia selain mempunyai tanggung jawab teknis profesional juga memiliki tanggung jawab sosial kebangsaan.


pinterpolitik.com

AMBON – Walaupun zaman terus berubah dan teknologi komunikasi berkembang dahsyat, tetapi buat pers akurasi harus tetap lebih utama dan lebih penting dibanding kecepatan. Pers harus tetap tunduk dan taat pada Kode Etik Jurnalistik.

Demikian dikemukan ahli hukim pers dan Kode Etik Jurnalistillk, yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, Wina Armada Sukardi,  dalam diskusi publik memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2017, Selasa (7/2/2017), di Kota Ambon, Maluku.

Dalam diskusi publik bertajuk “Pers Maluku Sebagai Penjaga Perdamaian dan Pendorong Pembangunan” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, Wina  mengatakan, pers Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan memperoleh kemerdekaan Indonesia, dan karena itu, pers Indonesia selain mempunyai tanggung jawab teknis profesional juga memiliki tanggung jawab sosial kebangsaan.

Oleh karena itu, pers Indonesia harus menjadi bagian dari  pers yang membawa pencerahan, termasuk pers Makuku, katanya.

Dikemukakan, sebagai daerah kepulauan, ke depan strategi membangun pers digital perlu  menjadi prioritas di Maluku, walaupun tidak semua media digital termasuk katagori pers.

“Hanya media digital yang tunduk kepada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang dapat dikategorikan pers,” tegasnya.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Niken Widiastuti dalam sambutannya menegaskan,  kini pers harus lebih cermat dan berperan mengurangi berita hoax atau berita bohong. Akibat banyaknya berita bohong  sering menimbulkan gejolak sosial dan  bentrok horizontal. Maka pers harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip pers sebagai penjaga kebenaran dan demokrasi.

Niken menekankan, sebagai pilar keempat, pers memikiki pengaruh yang sangat besar. Walaupun sudah muncul media sosial, namun kepercayaan dan pengaruh pers arus utama tetap besar. Dalam perkembangan seperti sekarang justru profesionalisme pers makin dibutuhkan. (G18)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...