HomePolitik & FigureAhok Kampanye Tanpa Izin?

Ahok Kampanye Tanpa Izin?

Kecil Besar

Memasuki masa akhir kampanye Pilkada DKI Jakarta, Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disinyalir melakukan kampanye tanpa izin. Kegiatan tersebut dilakukan saat mengunjungi Jalan Tipar Cakung, Jakarta Timur, Kamis (9/2).


pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Dengan dalih melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur non aktif DKI Jakarta dan mengevaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Ahok kerap melakukan kegiatan blusukan ke area-area yang biasanya terkena banjir.

Salah satu blusukan itu adalah saat mengunjungi Cakung. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Cakung, Tomi Ronal sempat menghadang Ahok dan timnya karena dianggap tidak memiliki izin.

“Kalau memang salah, lapor aja ke Bawaslu. Jangan menghentikan kegiatan,” kata salah seorang relawan Ahok kepada Tomi. Keadaan pun menjadi ricuh saat terjadi adu mulut antara pendukung Ahok dan Tomi. Menanggapi kejadian ini, Ketua Panwascam Jakarta Timur, Sahrozi, mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi kebenarannya.

“Sekarang saya tanya, kalau saya ke lapangan periksa banjir segala macam, pernah enggak saya teriak minta orang pilih saya? Pernah enggak suruh orang pilih saya di lapangan? Saya cek banjir kenapa enggak boleh? Bebas saya mau kemana,” kata Ahok.

Pada kenyataannya, walaupun dia tidak mengajak warga untuk memilihnya. Namun selama dalam kunjungan, Ahok selalu menggunakan atribut kampanye seperti kemeja kotak-kotak dan setiap berfoto selalu mengacungan salam dua jari.

Hingga saat ini, Ahok tercatat sudah tiga kali melakukan kegiatan kampanye tanpa izin. Mulai dari kampanye di daerah Semper Barat, Jakarta Utara, lalu di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, pada Jumat, 3 Februari, dan di Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu, 5 Februari.

Melihat hal tersebut, ada baiknya Ahok tidak melakukan kecurangan pada masa kampanye. Karena untuk menjaga elektabilitasnya sebagai Calon Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta.(Berbagai sumber/A15)

Baca juga :  Jika Ahok jadi Ketua KPK
spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...