HomePolitik & FigureAhok Kampanye Tanpa Izin?

Ahok Kampanye Tanpa Izin?

Kecil Besar

Memasuki masa akhir kampanye Pilkada DKI Jakarta, Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disinyalir melakukan kampanye tanpa izin. Kegiatan tersebut dilakukan saat mengunjungi Jalan Tipar Cakung, Jakarta Timur, Kamis (9/2).


pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Dengan dalih melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur non aktif DKI Jakarta dan mengevaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Ahok kerap melakukan kegiatan blusukan ke area-area yang biasanya terkena banjir.

Salah satu blusukan itu adalah saat mengunjungi Cakung. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Cakung, Tomi Ronal sempat menghadang Ahok dan timnya karena dianggap tidak memiliki izin.

“Kalau memang salah, lapor aja ke Bawaslu. Jangan menghentikan kegiatan,” kata salah seorang relawan Ahok kepada Tomi. Keadaan pun menjadi ricuh saat terjadi adu mulut antara pendukung Ahok dan Tomi. Menanggapi kejadian ini, Ketua Panwascam Jakarta Timur, Sahrozi, mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi kebenarannya.

“Sekarang saya tanya, kalau saya ke lapangan periksa banjir segala macam, pernah enggak saya teriak minta orang pilih saya? Pernah enggak suruh orang pilih saya di lapangan? Saya cek banjir kenapa enggak boleh? Bebas saya mau kemana,” kata Ahok.

Pada kenyataannya, walaupun dia tidak mengajak warga untuk memilihnya. Namun selama dalam kunjungan, Ahok selalu menggunakan atribut kampanye seperti kemeja kotak-kotak dan setiap berfoto selalu mengacungan salam dua jari.

Hingga saat ini, Ahok tercatat sudah tiga kali melakukan kegiatan kampanye tanpa izin. Mulai dari kampanye di daerah Semper Barat, Jakarta Utara, lalu di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, pada Jumat, 3 Februari, dan di Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu, 5 Februari.

Melihat hal tersebut, ada baiknya Ahok tidak melakukan kecurangan pada masa kampanye. Karena untuk menjaga elektabilitasnya sebagai Calon Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta.(Berbagai sumber/A15)

Baca juga :  Jika Ahok jadi Ketua KPK
spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...