PinterPolitik.com

“Shadows, shadows, in the world we living on” – Nidji “Shadows” (2007)

Ada sebuah fakta menarik dari umat manusia. Banyak kebudayaan dan peradaban manusia selalu mengontraskan dua hal, yakni cahaya dan kegelapan.

Dalam agama, misalnya, kebenaran akan Tuhan selalu dianggap sebagai cahaya petunjuk bagi umat manusia. Kata nur dalam agama Islam, contohnya, juga memiliki makna sebagai cahaya yang merupakan petunjuk Allah – konsep lawan dari dzulumat (kegelapan).

Tidak hanya agama Islam, konotasi positif dari cahaya juga eksis dalam agama Kristen dan Katolik. Yesus dilihat sebagai cahaya dunia dan kehidupan bagi mereka yang merupakan orang percaya.

Hmm, tapi, kenapa kita manusia begitu suka dengan cahaya dan begitu takut dengan kegelapan? Bahkan, seakan-akan, kegelapan merupakan simbol dari keadaan kehilangan, tersesat, kejahatan, dan kedangkalan hati.

Rupanya, para ilmuwan – salah satunya Martin Antony (profesor psikologi di Ryerson University) – menilai bahwa sifat ketakutan kita pada kegelapan merupakan warisan evolusi yang kita dapatkan dari manusia-manusia prasejarah. Ya, gimana nggak? Dalam kegelapan, risiko untuk diserang predator menjadi jauh lebih signifikan.

Mungkin, inilah mengapa segala sesuatu yang bergerak dalam kegelapan kerap dianggap sebagai ancaman yang – bisa saja – tak terduga datangnya. Wajar saja bila istilah-istilah seperti shadow organization (organisasi bayangan) menjadi terdengar menyeramkan dan mencurigakan.

Hydra dalam film Captain America: The Winter Soldier (2014), misalnya, menjadi organisasi bayangan yang berhasil menyusupi lembaga S.H.I.E.L.D. Ini membuat lembaga rahasia tersebut menjadi kehilangan arah dan merepotkan Captain America alias Steve Rogers dkk.

Nggak hanya Hydra dalam film-film Marvel, organisasi bayangan juga muncul sebagai ancaman di franchise film Mission Impossible. Ethan Hunt dan Impossible Missions Force (IMF) akhirnya harus menghalau organisasi The Syndicate yang bergerak secara rahasia di komunitas intelijen Amerika Serikat (AS).

Namun, nggak semua yang bergerak dalam bayangan dan kegelapan itu buruk kok. Bisa jadi, itu hanya insting kita sebagai manusia yang terbiasa menjadi mangsa hewan-hewan predator.

Batman, misalnya, justru menjadi pahlawan sekaligus vigilante yang berusaha menyelamatkan Kota Gotham dari tingkat kriminalitas yang begitu tinggi. Bruce Wayne – sosok di balik topeng Batman – mungkin sadar bahwa bergerak di bawah cahaya merupakan hal yang sulit untuk menyelamatkan kota tercintanya itu.

Hmm, kenapa ya Batman hanya percaya dengan Komisioner Gordon di Kepolisian Gotham (GCPD)? Salah satu alasannya adalah bagaiman GCPD sendiri sudah masuk dalam lingkaran korupsi politik – membuat kondisi menjadi sulit bagi Wayne untuk bergerak secara terang-terangan tuh.

Ini mungkin menggambarkan bagaimana, di situasi yang begitu pelik, cara-cara non-konvensional menjadi cara yang paling memungkinkan untuk dijalani. Boleh jadi, atas dasar inilah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akhirnya menceritakan bagaimana terdapat sebuah “shadow organization” dalam membuat kebijakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Dalam dunia pemerintahan dan pengambilan kebijakan, birokrasi yang sifatnya politis bisa aja jadi hambatan dan tantangan bagi Nadiem untuk merumuskan kebijakan yang lebih efisien dan efektif. Apalagi, sebagai pebisnis di bidang teknologi, Mas Menteri – begitu sapaan akrab Nadiem – punya perspektif yang berbeda dalam mencapai efisiensi dan efektivitas tersebut.

Mengacu pada tulisan Donald Grunewald yang berjudul Businessmen Must Get Active in Politics, efektivitas dan kualitas pemerintahan bisa dicapai dengan orang-orang yang tepat. Dalam hal ini, pebisnis seperti Nadiem bisa jadi memberikan sumbangsih yang dibutuhkan untuk mencapai itu.

Pendapat yang sejalan juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Application and Cyber Watch (ACW) Imad Aziz. Menurut Imad, apa yang dipaparkan oleh Mas Mendikbudristek di forum internasional terkait shadow organization hanyalah gambaran sinergisitas yang terjadi antara Kemdikbudristek dan vendor–vendor-nya.

Justru, menurut Imad, banyak hasil dan karya yang sudah berdampak di dunia pendidikan Indonesia. Nadiem merupakan disruptor di dunia bisnis dan bakal menjadi disruptor di dunia pendidikan guna mereformasi sistem pendidikan Indonesia. 

Maka dari itu, Imad menilai menjadi wajar apabila banyak perdebatan kemudian muncul. Layaknya Batman yang bergerak di kegelapan sebagai vigilante – atau mungkin disruptor – di Gotham, apapun yang tidak konvensional memunculkan ketakutan atas dasar ketidaktahuan. Bukan begitu? (A43)

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa terdapat sebuah organisasi bayangan (shadow government) yang melekat pada Kemdikbudristek. Organisasi ini berisikan 400 orang yang terdiri atas product manager, software engineer, dan data scientist.

Sejumlah pihak pun mempertanyakan kehadiran organisasi bayangan ini. Pasalnya, mereka ditempatkan pada posisi yang hampir setingkat dengan direktur jenderal (dirjen) di Kemdikbudristek.

PinterPolitik.com 

Masa-masa sekolah mungkin menjadi bagian dari perjalanan hidup yang paling mengesankan bagi banyak orang. Tidak jarang, banyak kisah-kisah unik yang tersimpan di bingkai-bingkai memori di pikiran kita.

Salah satu masa-masa sekolah yang saya ingat adalah keseruan teman-teman sekelas saya yang dulu mengadakan angket kelas. Cara kerjanya dengan mengumpulkan secarik kertas yang berisikan kolom-kolom seperti terganteng, tercantik, terbaik, terjudes, dan sebagainya.

Ya, mungkin, ini bisa membantu anak-anak di kelas itu dalam mengenal dan mengakrabkan satu sama lain. Dalam formulir ala kadarnya itu, saya diminta untuk mengisikan nama teman-teman saya sesuai kategori yang telah disediakan.

Kemudian, nama-nama itu nantinya dibacakan di depan kelas – semacam sebuah voting untuk menentukan siapa yang berhak dijuluki sebagai terganteng, tercantik, terbaik, hingga terjudes. Tentunya, kertas yang dikumpulkan sifatnya anonim.

Bak membacakan kertas-kertas yang kertas suara di tempat pemungutan suara (TPS) di sore hari, satu persatu kertas memberikan angka pada nama-nama tertentu. Ya, barang kali, ini juga bisa menjadi latihan dini dalam berdemokrasi. 

Selain mirip dengan pemungutan suara, terbesit di pikiran saya bahwa ada satu perhelatan lain yang bisa dibilang sebelas-dua belas dengan keseruan angket kelas ini, yakni awards atau acara penganugerahan. Bagaimana tidak? Nama-nama tertentu akhirnya dinobatkan menjadi yang ter-, ter-, dan ter-.

Baca Juga: Nobar Film Rasa Pemilu

Biasanya, penobatan seperti ini juga terjadi di festival-festival film. Mari kita ambil Festival Film Indonesia (FFI) sebagai salah satu contohnya. Festival film satu ini secara rutin diadakan untuk memberikan Piala Citra bagi bakat-bakat film terbaik.

Tahun ini, FFI rencananya bakal dilaksanakan pada 10 November 2021 mendatang. Sejumlah nominasi pun telah diumumkan sehubungan dengan pagelaran acara tersebut.

Namun, apa kalian tahu bahwa festival film seperti ini sebenarnya memiliki manfaat yang lebih luas dari sekadar memberikan penghargaan? Biasanya, terdapat banyak pihak berkepentingan (stakeholder) yang turut berkecimpung di dalam perhelatan seperti ini.

Apa sebenarnya fungsi dan implikasi dari festival film seperti FFI – khususnya dalam dinamika sosial dan politik serta terhadap perkembangan industri film? Kemudian, apa tantangan yang dihadapi oleh FFI untuk bisa mengembangkan industri film Indonesia?

Politik di Festival Film

Banyak dari kita pasti sudah pernah mendengar festival atau acara penganugerahan seperti Academy Awards dan FFI. Meski begitu, tidak banyak yang tahu bahwa festival film memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan dimensi politik. 

Semua dimulai pada tahun 1932 ketika Benito Mussolini memimpin di Italia yang berada di bawah kekuasaan Partai Fasis Nasional. Kala itu, festival film di Italia merupakan bagian dari organisasi kesenian Venice Biennale – menjadi cikal bakal bagi salah satu festival film paling populer di dunia, yakni Venice Film Festival.

Keterkaitan ideologi dan festival film seperti ini pernah dijelaskan oleh Steven Ricci dalam tulisannya yang berjudul Cinema & Fascism. Kala itu, sejumlah film Italia dinilai jatuh dalam kategori propaganda – di mana sejumlah film menarasikan peristiwa-peristiwa tertentu.

Bahkan, Mussolini pun beberapa kali memerintahkan pemotongan sejumlah adegan yang mengandung hal-hal yang tidak cocok dengan pemerintahannya, seperti protes masyarakat (popular unrest). Terdapat juga beberapa film seperti Luciano Serra pilota dan Olympia – sebuah film yang menceritakan tentang supremasi bangsa Arya di kompetisi olahraga Olimpiade – yang berhasil memenangkan Mussolini Cup di Venice Film Festival pada tahun 1938.

Uniknya, festival film tidak hanya berkembang di Blok Poros, melainkan juga di Blok Sekutu – di mana banyak para insan film merasa kecewa dengan campur tangan politik Mussolini dan Hitler di Venice Film Festival. Festival film ini dikenal sebagai Le Festival International du Film (cikal bakal dari Cannes Film Festival) yang dilaksanakan pada tahun 1939 dan sempat berakhir akibat memburuknya situasi Perang Dunia II.

Baca Juga: Modi, Jokowi dan Politik Film

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=pinterpolitik&dnt=false&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1381618403396313099&lang=id&origin=https%3A%2F%2Fwww.pinterpolitik.com%2Fin-depth%2Fsaatnya-jokowi-gebrak-festival-film&sessionId=9195600adaedba87fbec8ea565e03d2db5b3bbcc&siteScreenName=pinterpolitik&theme=light&widgetsVersion=2582c61%3A1645036219416&width=550px

Terlibatnya dimensi politik dalam film tidak berhenti pada era Perang Dunia II saja. Pada era Perang Dingin, misalnya, ideologi turut memiliki peran penting di balik kelahiran Berlin Film Festival pada tahun 1951 – bertujuan untuk menunjukkan supremasi film Blok Barat dibandingkan Blok Timur yang didominasi oleh Moskow.

Menariknya, kompetisi festival film seperti ini tidak hanya terjadi pada dimensi politik, melainkan juga kompetisi ekonomi dan pasar film yang didominasi Hollywood (AS).  Marijke de Valck dari Uttrecht University dalam bukunya yang berjudul Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia menjelaskan bahwa festival-festival film seperti the Big Three (Cannes, Berlin, dan Venice) menjadi jalan pintas bagi film-film Eropa yang terhambat oleh dominasi rantai distribusi AS – menjadikan festival film seperti ini sebagai medium untuk menunjukkan film-film baru mereka lewat screening.

Bila festival film seperti ini bisa menjadi medium yang berarti dalam dimensi ekonomi dan politik bagi negara-negara di Eropa, bagaimana dengan Indonesia? Apakah festival-festival film kita – seperti FFI – telah memenuhi fungsi festival film seperti ini?

Perlu Gebrakan?

Terlepas dari dimensi politik dan dimensi ekonomi yang ada di dalamnya, festival-festival film juga menjalankan fungsi yang mungkin bisa saja mendukung unsur ekonomi dan politik tadi. Fungsi tersebut adalah fungsi pengakuan.

Hal ini bisa dipahami dari teori festival film yang dibangun oleh de Valck dalam bukunya yang berjudul Film Festivals: History, Theory, Method, Praxis. Dengan menggunakan konsep modal simbolis (symbolic capital) dari filsuf Prancis yang bernama Pierre Bourdieu, de Valck menyebutkan festival film dapat menjadi field (lapangan) di mana banyak pihak saling berjuang dan bersaing.

Field dalam dunia produk budaya dinilai terbagi menjadi dua, yakni field di mana dipenuhi oleh permintaan komersial dan pasar; dan field yang diisi oleh orang-orang dengan norma khusus. Komunitas film, misalnya, memiliki sejumlah pihak yang berusaha mempertahankan norma yang dimiliki – festival-festival film.

Dalam field inilah, para pembuat film saling berusaha mendapatkan modal simbolis yang menurut de Valck merupakan pengakuan dari rekan-rekan insan film lainnya. Modal ini didapatkan melalui pengakuan yang timbul dari festival film.

Mungkin, upaya untuk mewujudkan modal simbolis inilah yang sulit terwujud pada FFI. Pasalnya, meski Badan Perfilman Indonesia (BPI) – sebuah badan non-pemerintahan yang berada di bawah supervisi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) – menyelenggarakan FFI, perhelatan acara tersebut dinilai tidak benar-benar menjalankan fungsi layaknya sebuah festival film.

Setidaknya, pandangan ini diungkapkan oleh Rininta Irientantya dalam tesis pascasarjananya di Erasmus School of History, Culture, and Communication yang berjudul Where Does the Festival Go?. Irientantya menyebutkan FFI cenderung lebih meniru model awards ala Oscar yang hanya mengedepankan sisi komersial.

Baca Juga: Mahfud Kagum Pada Film PKI?

Sementara, festival film memiliki beberapa unsur yang berbeda dari sekadar penganugerahan. Dalam festival-festival film pada umumnya, para pembuat film – termasuk yang baru – dapat memperoleh modal simbolis dengan menayangkan film-film mereka – sesuatu yang sulit terwujud dalam persaingan pasar film. Apalagi, pasar film Indonesia banyak dibanjiri oleh film-film buatan asing seperti Hollywood.

Mari kita ambil Sundance Film Festival sebagai contohnya. Festival film yang digelar di Park City, Utah, AS, ini biasa melakukan screening film bagi mereka yang berada di luar kelompok mainstream di pasar film – menghasilkan insan-insan film berbakat seperti Wes Anderson dan Richard Linklater.

Irientantya pun menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Salah satunya adalah persoalan yang terjadi antara principal (pemerintah) dan agent (FFI dan insan film Indonesia). 

Persoalan mencuat ketika tidak ada sinergi antara principal dan agent. Kesamaan visi belum terbentuk dengan baik – di mana campur tangan pemerintah kerap dilihat sebagai “ancaman”. Belum lagi, perubahan kebijakan dan pemangkunya sekaligus – seperti kementerian atau lembaga mana yang menaungi antara Kemdikbudristek dan Kemenparekraf – membuat sinergi menjadi lebih sulit.

Mungkin, pemerintah bisa belajar dari negara-negara lain yang memiliki rencana panjang dalam menyinergikan kebijakan filmnya. Mari kita ambil Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai contohnya.

Pada tahun 1993-2003, pemerintah Tiongkok memiliki gagasan kebijakan film yang disebut sebagai going-out policy – memperkenalkan industri film Tiongkok ke luar negeri. Gagasan ini bahkan tertuang dalam Rencana Lima Tahunan (Five-Year Plan) Tiongkok pada 2006-2010 dan 2011-2015.

Salah satu poin penting dalam gagasan going-out policy adalah pengadaan festival-festival film – seperti Beijing International Film Festival (BIFF). Kebijakan ini pun disebut oleh Yanling Yang dalam tulisannya Film Policy, the Chinese Government and Soft Power sebagai salah satu langkah yang berkontribusi bagi kekuatan lunak (soft power) – pengaruh bagiamana satu pihak membuat pihak lain memiliki kemauan yang sama – dari Tiongkok.

Boleh jadi, bila Indonesia benar berambisi untuk menguatkan industri filmnya hingga dikenal di panggung internasional, sinergi dan penyusunan rencana yang tertata perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait – baik itu pemerintah atau insan film Indonesia. Tentunya, ini menjadi mimpi semua pihak di mana festival film dapat mewadahi keuntungan komersial dan kultural yang menghasilkan pembuat-pembuat film baru yang berbakat.

Bila festival film kita hanya berakhir sebagai ajang penganugerahan, mungkin industri film kita juga akan berakhir seperti hak angket yang hanya didasarkan pada judgment belaka tanpa mengetahui lebih dalam makna dari kategori-kategori angket yang ada. Kapankah Indonesia akan meraih gelar ter-, ter-, dan ter- lainnya di kancah internasional? (A43)

Baca Juga: Saatnya Sandiaga Bangkitkan Film Indonesia

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Untuk Jo Ko-wi,

Aku mengirim surat ini hendak mengabarkan soal bagaimana suasana kerjaku selama menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) – dan sekarang sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Mungkin, aku ingin sedikit menjelaskan suka dan dukaku – seperti yang biasa orang lakukan ketika bertemu Jo Ko-wi kala blusukan.

Ketika kubangun setiap paginya, aku bersemangat untuk menciptakan inspirasi dan kebijakan untuk siswa-siswi hingga mahasiswa/i Indonesia tercinta. Mimpiku sama seperti Ko-wi, yakni untuk menciptakan sumber daya yang mumpuni agar terwujud sebuah link–and–match – bukan hanya match lantas berujung ghosting.

Namun, semua itu ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Mimpiku untuk menjadi seperti Han Ji-pyeong yang bisa mencetak start-up baru dengan Sandbox, misalnya, harus menemui banyak hambatan ketika Kemdikbudristek mengadakan sejumlah mata kuliah start-up di sejumlah kampus – salah satunya adalah karena pandemi.

Belum lagi, aku harus menghadapi suasana kerja yang tidak nyaman. Betapa tidak, kerap kebijakan-kebijakan yang disusun olehku harus bocor ke luar – entah siapa yang membocorkan.

Baca Juga: Mas Nadiem Kuat Bekingan?

Draf susunan kurikulum hingga draf peraturan pemerintah (PP) adalah beberapa rencana kebijakan yang sempat leaked ke publik. Bahkan, ada juga sejumlah kebocoran yang harus menyeret drama dengan sejumlah organisasi besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Ya, seandainya saja ruang kerja Kemdikbudristek bisa secanggih ruang-ruang kerja bak milik Tony Stark yang dilengkapi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) yang bernama Jarvis – atau juga seperti tempat tinggal Ji-pyeong yang pun disertai AI, pasti kebocoran informasi seperti ini bisa dicegah dan dilacak.

Maka dari itu, menjadi masuk akal kalau misalnya Kemdikbudristek dapat merombak dan merenovasi total ruang-ruang kerjanya – ya setidaknya ruangan-ruangan yang berada di lantai 2 Gedung A, di mana bakal menjadi ruang kerja Mendikbudristek dan sejumlah petinggi lainnya. Paling tidak, biayanya bakal memakan sekitar Rp 5 miliar.

Aku tahu kalau masih banyak siswa-siswi di luar sana kesulitan untuk mendapatkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang laik. Namun, aku sadar kalau workplace-ku yang toxic bisa juga memengaruhi kinerjaku.

Kuharap, Pak Ko-wi bisa mendengarkanku. Demikian maksud suratku untuk Ko-wi. Terima kasih atas sejuta kesempatan yang kau berikan.

Dari Na Diem-san.

(A43)

Baca Juga: Mas Nadiem Close The Door

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.