PinterPolitik.com

Siapa yang tidak pernah bermain seri gim video yang berjudul SimCity? Permainan simulasi satu ini mengharuskan pemainnya untuk membangun hingga mengatur suatu kota. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Beberapa di antaranya ialah membangun zona-zona tertentu – seperti zona agrikultur, zona bisnis, hingga zona perumahan. 

Mulanya, para pemain akan diberi petunjuk untuk memulai kotanya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, pemain akan menemui sejumlah persoalan yang umum terjadi di kota-kota nyata.

Kemacetan, misalnya, kerap menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi seiring perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Tidak hanya itu, kriminalitas, ancaman kebakaran, hingga polusi udara turut menghantui.

Maka dari itu, agar berbagai persoalan di kota yang dibangun di SimCity tidak bermunculan, perlu juga diantisipasi dengan desain kota yang memadai sehingga warganya dapat hidup dengan lebih aman, nyaman, dan bahagia. 

Mungkin, kecemasan yang sama dalam membangun kota kini juga dihadapi oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang berencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke suatu wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang bakal disebut “Nusantara”.

Kabarnya, Nusantara ini bakal menjadi salah satu kota pintar (smart city) di Indonesia. Disertai berbagai teknologi yang canggih, Nusantara akan menjadi kota yang sangat terintegrasi sistemnya.

Namun, tentu, untuk mewujudkannya Jokowi membutuhkan orang yang mumpuni. Menariknya, beberapa waktu lalu, sang Presiden menyebutkan sejumlah kriteria yang diharapkan ada pada sosok Kepala Badan Otorita IKN.

Beberapa di antaranya adalah sosok yang berlatar belakang kepala daerah. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa sosok Kepala Badan Otorita IKN merupakan seorang arsitek.

Baca Juga: Membaca “Jodoh” Ridwan Kamil di 2024

Mungkin, bila Jokowi bermain SimCity, sosok inilah yang bakal menjadi pemberi tutorial dan walkthrough dalam membangun kota baru yang kondusif. Siapa tahu, bila dilakukan dengan hati-hati, persoalan-persoalan yang ada di Jakarta tidak akan terbawa ke IKN? Bukan begitu?

Namun, bocoran dari Jokowi menjadi menarik, karena dari kriteria tersebut, empat nama yang sebelumnya pernah mencuat – yakni Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Bambang Brodjonegoro, Azwar Anas, dan Tumiyana – tidak memenuhi kriteria tersebut. Justru, banyak pihak kini menilai bahwa sosok yang disebut Jokowi adalah Ridwan Kamil (RK) alias Kang Emil yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Bila benar demikian¸ menjadi menarik untuk dibahas karena RK sendiri merupakan salah satu kepala daerah yang dikabarkan telah mantap akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Mungkinkah pilihan Jokowi ini berkaitan dengan itu? Lantas, mengapa Jokowi memilih RK?

Ridwan Kamil, Pilihan Rasional?

Terdapat sebuah kutipan menarik dari Presiden ke-32 Amerika Serikat (AS) yang bernama Franklin Delano Roosevelt (FDR) yang berbunyi, “Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba. Bila terjadi, kau pun bisa bertaruh bahwa itu telah direncanakan demikian.”

Bukan tidak mungkin, presiden AS yang menjabat kala Perang Dunia II meletus ini benar adanya. Pasalnya, bocoran yang diberikan oleh Presiden Jokowi terkait sosok pengisi jabatan Kepala Otorita IKN tentu tidak akan dilontarkan tanpa alasan.

Untuk memahami pilihan Jokowi yang kemungkinan jatuh pada RK ini, sejumlah pendekatan terhadap pengambilan kebijakan publik (public policy) dapat digunakan. Pasalnya, bagaimana pun, kebijakan publik yang diambil Jokowi terkait IKN dirumuskan dengan berbagai pertimbangan.

Salah satu pendekatan kebijakan publik yang digunakan adalah teori/model rasional-komprehensif. Dalam model ini, mengacu pada penjelasan Rita Mae Kelly dan Dennis Palumbo dalam tulisan Theories of Policy Making, pengambil kebijakan akan menimbang-nimbang berbagai outcome (hasil) yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil guna mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Maka dari itu, bisa jadi masuk akal bila RK lah yang dipertimbangkan oleh Jokowi. Gubernur Jabar tersebut memiliki pengalaman panjang dalam dunia arsitektur.

Baca Juga: Ridwan Kamil “Kecanduan” NFT?

Urban Indonesia yang merupakan firma arsitektur yang didirikan RK, misalnya, menjadi salah satu firma arsitektur yang kerap mendapatkan penghargaan dengan desain-desain bangunan seperti Menara Maritim, Nipah Mall, dan Kirana Commercial Avenue. Salah satu penghargaan yang disabetnya adalah penghargaan BCI Asia Awards Indonesia pada tahun 2018 silam.

Tidak hanya itu, RK sendiri memiliki latar belakang yang mumpuni dalam bidang tata kota (urban design). Pada tahun 2001, mantan Wali Kota Bandung tersebut berhasil menyelesaikan studi masters-nya di University of California, Berkeley, AS dan sempat bekerja di pemerintahan setempat.

Latar belakang pendidikannya ini pun menjadi hal yang menarik karena perguruan tinggi di AS itu juga identik dengan para teknokrat dalam sejarah Orde Baru (Orba). Pada era pemerintahan Soeharto, para pejabat pemerintahan yang merupakan lulusan Berkeley ini mendapat gelar “Mafia Berkeley”.

Bukan tidak mungkin, peran para teknokrat ini kini diisi kembali oleh para teknokrat baru – salah satunya RK. Michael Hatherell dalam bukunya yang berjudul Political Representation in Indonesia: The Emergence of the Imnovative Technocrats menyebutkan bahwa RK merupakan salah satu politikus yang gemar mendorong citra modern dan inovasi – menjadikannya sosok pejabat yang mengedepankan kemajuan di persepsi masyarakat.

Dari latar belakang hingga pengalamannya, bisa jadi RK menjadi pilihan Jokowi untuk mengoordinasikan pembangunan IKN yang modern dan serba canggih berdasarkan merit yang dimilikinya. Namun, apakah penilaian ini menjadi satu-satunya alasan bagi Jokowi untuk memilih RK? Mungkinkah ada pertimbangan lain?

Mungkinkah Pilihan Politis?

Sayangnya, di balik pengambilan kebijakan publik, ada pendekatan lain yang turut menjelaskan alasan pejabat dalam mengambil keputusan. Model yang digunakan ini adalah pendekatan politik birokratis (bureaucratic politics).

Dalam model ini, di samping pertimbangan rasional, ada tawar-menawar yang turut terjadi. Brent Durbin dalam tulisannya di Britannica menjelaskan bahwa politik birokratis ini berujung pada hasil-hasil kebijakan yang berasal dari proses “permainan” tawar-menawar yang terjadi di antara sekelompok aktor-aktor pemerintahan di tingkat tinggi.

Bukan tidak mungkin, permainan seperti ini terjadi di balik keputusan Jokowi. Bukan rahasia umum lagi bahwa kepentingan-kepentingan politik turut mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh sang Presiden – mengingat RK sendiri merupakan seorang politikus.

Baca Juga: Ridwan Kamil Sebenarnya Cawapres Ideal?

Dari sini, pilihan Jokowi yang jatuh pada RK bisa saja berujung pada keuntungan politis. Bila benar RK yang dipilih oleh sang Presiden, posisi Kepala Otorita IKN bisa jadi memunculkan modal politik bagi Gubernur Jabar tersebut.

Modal politik yang dimaksud di sini bisa merujuk pada definisi modal politik menurut Kimberly Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital. Mengacu pada konsep modal sosial dari Pierre Bourdieu, Casey menjelaskan bahwa modal politik dapat bersumber pada sejumlah modal lain, seperti modal ekonomi (finansial), modal sosial, modal sumber daya manusia (human capital), modal institusional, modal kultural, modal simbolis, dan modal moral.

Bila dilihat dari modal sosial, bukan tidak mungkin RK memilikinya dalam bentuk relasi sosial. Sebagai salah satu politikus yang menjanjikan dalam pertarungan pemilihan presiden (Pilpres) pada tahun 2024 mendatang, RK dinilai bisa menarik dukungan sejumlah partai politik. 

Baru-baru ini, RK telah menyatakan secara mantap untuk mencalonkan diri di Pilpres tersebut. Meski sering bertemu dengan sejumlah pimpinan partai lain, menariknya, RK dinilai juga bisa saja maju sebagai pendamping Ketua DPR RI Puan Maharani yang disebut-sebut hampir pasti mendapatkan tiket Pilpres 2024 dari PDIP.

Tidak hanya itu, RK bisa juga memiliki relasi tertentu terhadap Presiden Jokowi. Soal IKN sendiri, misalnya, Gubernur Jabar tersebut sempat ditunjuk sebagai salah satu juri atas sayembara desain IKN oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 lalu.

Dari berbagai modal sosial ini, bisa jadi Jokowi akhirnya menjadikannya pertimbangan dalam memilih RK. Apalagi, usai Presiden tidak menjabat, modal sosial RK yang terjalin melalui pemilihan oleh Jokowi sebagai Kepala Otorita ini bisa menguntungkan Jokowi – utamanya untuk melindungi warisan politik Jokowi sendiri.

Selain relasi sosial ini, RK sendiri memiliki kedekatan tertentu dengan negara-negara lain. Pasalnya, Gubernur Jabar tersebut kerap bertemu dengan banyak diplomat, khususnya mereka yang berasal dari negara-negara Eropa seperti Britania Raya (Inggris), Denmark, hingga Uni Eropa (UE).

Tentunya, menjadi menarik untuk diamati terus soal kemungkinan RK untuk menjadi Kepala Badan Otorita ini. Layaknya membangun kota di SimCity, modal tertentu juga pasti dibutuhkan – mulai dari kemampuan finansial sampai kemampuan tata kota (urban design).

Namun, bila di SimCity yang dibutuhkan hanya modal ekonomi dan finansial untuk pembangunannya, di dunia nyata, kemampuan politis mungkin bisa juga menjadi pertimbangan. Apakah mungkin pembangunan IKN lebih ke Tropico – gim video simulasi politik membangun negara-kota – dibandingkan SimCity? Who knows? (A43)

Baca Juga: Ridwan Kamil ‘Cocok’ Gubernur DKI?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ketika Konstantin Agung memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi dari kota Roma ke Konstantinopel pada tahun 330 M, ia berharap ibu kota baru tersebut mampu menunjang aktivitas politik dan ekonomi. Konstantinopel memang pada akhirnya mampu menjadi pusat perdagangan karena efektif memperpendek jalur perdagangan dari Timur, serta membuat kontrol kekuasaan Konstantin atas seluruh wilayah kekaisaran dapat lebih terjaga.

Dalam nuansa yang berbeda, mungkin hal itulah yang ada dalam pikiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika mewacanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Terbaru, wacana pemindahan ibu kota tersebut telah memasuki babak baru setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi diserahkan pemerintah ke DPR. 

Salah satu yang menjadi sorotan dalam draf RUU IKN tersebut adalah adanya pasal yang mengatur bahwa persiapan ibu kota baru akan dipimpin oleh Kepala Otorita dan keberadaannya akan ditunjuk langsung oleh Presiden. Terkait hal ini, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kembali menjadi perbincangan publik setelah Presiden Jokowi mengaku bahwa mantan wakilnya di DKI Jakarta itu punya kans besar menjadi kandidat Kepala Badan Otorita IKN.

Sebelumnya, Jokowi juga memberikan nama-nama lain sebagai kandidat kepala Badan Otorita IKN, seperti mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana. Jokowi sendiri sebenarnya telah membocorkan kriteria kandidat yang akan dipilih, yaitu kandidat yang muda dan “kelas berat”. 

Dari keempat nama kandidat di atas, Ahok telah memenuhi kriteria pertama sebagai sosok muda. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan sosok Azwar Anas yang juga muda, Ahok dinilai lebih masuk dalam kriteria selanjutnya karena pernah menjabat jabatan “kelas berat” seperti Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga: Risma vs Ahok, Tegas Mana?

Sontak saja, berbagai pihak langsung memberikan tanggapan sembari menyimpulkan bahwa itu menjadi indikasi kuat dekatnya hubungan sang presiden dengan Ahok. Itu, misalnya, dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di akun Twitter pribadinya yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi “memang percaya dan sayang” kepada Ahok.

Hal ini tentu menarik untuk dianalisis, di luar persoalan pro dan kontra atas munculnya nama Ahok sebagai kandidat kuat calon kepala Badan Otorita, muncul sejumlah pertanyaan. Mengapa Jokowi begitu mengandalkan Ahok? Dan seberapa powerful posisi Ahok terhadap Jokowi?

Jokowi Percaya Ahok?

Kepala Badan Otorita sendiri merupakan sebuah jabatan setingkat menteri yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan ibu kota baru dan menjadi hak prerogatif presiden untuk menentukan orang yang menduduki jabatan tersebut. Spekulasi akan dipilihnya Ahok menjadi kepala Badan Otorita IKN memang tidak terlepas dari hubungan Presiden Jokowi dan Ahok yang disebut begitu dekat.

Pada Mei 2018 lalu, misalnya, Ahok pernah menjawab bahwa Presiden Jokowi adalah sahabatnya ketika ditanya tentang siapa sosok yang dianggapnya sebagai sahabat. Lanjut Ahok, Presiden Jokowi juga pasti akan menjawab namanya jika ditanya pertanyaan yang sama.

Terkait hal ini, ditempatkannya Ahok di posisi strategis seperti Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina – ataupun katakanlah nantinya akan menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara – juga dapat dipahami sebagai sebuah strategi politik. George C. Edwards III dalam tulisannya yang berjudul Neustadt’s Power Approach to the Presidency menyebutkan bahwa perluasan pengaruh presiden dapat dilakukan melalui relasi-relasi yang dimilikinya. 

Melalui relasi-relasi tersebut, presiden dapat menyebarkan pengaruhnya di tempat-tempat kekuatan lain. Artinya, dengan menempatkan Ahok di berbagai posisi, itu menjadi semacam jaminan bagi Presiden Jokowi untuk menjaga pengaruhnya di posisi-posisi tersebut.

Hal yang sama diungkap sosiolog James Coleman dalam rational choice theory atau teori pilihan rasional yang menyebutkan bahwa individu mestilah akan memilih putusan atau tindakan yang sejalan dengan preferensi personal atau dirinya. Dengan kata lain, dalam konteks ini, Presiden Jokowi mestilah mempertimbangkan putusan yang sekiranya merupakan preferensi personalnya.

Baca Juga: Saatnya Ganjar-Ahok 2024?

Preferensi personal tersebut tentulah sangat kompleks – terlebih lagi Presiden Jokowi adalah pemimpin tertinggi negara yang harus mempertimbangkan berbagai macam faktor. Akan tetapi, seperti apa yang disebutkan oleh ahli politik dari Swedia yang bernama Bo Rothstein, bahwa faktor kepercayaan adalah variabel psikologis yang spesial.

Dengan kata lain, dalam konteks ini Jokowi mestilah mempertimbangkan putusan yang sekiranya merupakan preferensi personalnya. Faktor kepercayaan adalah variabel psikologis yang spesial

Artinya, pilihan terhadap Ahok nantinya besar kemungkinan akan ditentukan berdasarkan variabel kepercayaan tersebut. Pada titik ini, mungkin dapat diinterpretasikan bahwa Presiden Jokowi memilih Ahok karena kedekatannya dengan Ahok ataupun terkait strategi politiknya untuk menjaga pengaruh di proyek pemindahan ibu kota.

Akan tetapi, bagaimana jika terdapat intrik politik lain di balik menguatnya nama Ahok sebagai kandidat kepala Badan Otorita IKN? Bila benar demikian, faktor apa yang mungkin ada di balik hal tersebut?

Jokowi Tersandera Ahok?

Menurut Profesor Ilmu Politik dari University of Carolina, Branislav Slantchev, faktor kedekatan memang amat berpengaruh dalam berbagai hal seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, dalam politik, ada satu hal yang lebih pasti terjadi di balik tiap keputusan yang di ambil dari tiap aktor politik, yaitu faktor political bargaining. 

Slantcehv menjelaskan political bargaining atau konsep tawar menawar politik merupakan kemampuan sebuah aktor politik untuk memengaruhi aktor lainnya dengan cara memberikan apa yang diinginkan oleh aktor tersebut. Dalam politik transaksional, salah satu bagian penting dari political bargaining ini adalah faktor bargaining power. 

Mereka yang menginginkan adanya perubahan sikap dan tindakan politik dari para aktor politik (kawan atau lawan) akan menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk memengaruhi sikapnya. Ini disebut dengan bargaining power yang dapat berupa ancaman hukuman atau, bahkan, tawaran yang menguntungkan. 

Baca Juga: Ahok Jadi Hotline Pertamina?

Kembali ke dalam konteks kasus ini, sulit untuk tidak menginterpretasikan bahwa Ahok mungkin saja memiliki bargaining power yang kuat atas Jokowi. Indikasi dari hal ini terlihat misalnya, setelah Ahok menyelesaikan masa hukuman terkait kasus penodaan agama pada 2019 lalu, alih-alih kariernya meredup, sosok yang belakangan ingin dipanggil sebagai BTP tersebut justru mendapatkan banyak tawaran jabatan dari pemerintah.

Pada 2019 lalu, misalnya, hanya berselang beberapa bulan setelah Ahok menghirup udara bebas dari masa tahanan, ia langsung dilantik menjadi Komut PT Pertamina – salah satu BUMN terbesar yang dimiliki negara. Tidak cukup ditunjuk sebagai Komut Pertamina, nama mantan Bupati Belitung Timur itu nyaris tidak pernah absen menghiasi bursa calon menteri di tiap isu reshuffle. Terbaru, misalnya ada kabar yang berhembus bahwa Jokowi menginginkan Ahok menjadi Menteri Investasi.

Puncaknya, terjadi dalam persiapan ibu kota baru, Jokowi kembali memunculkan nama Ahok. Bahkan, presiden mengumumkan sendiri nama mantan bupati Belitung Timur itu untuk posisi Kepala Badan Otorita yang sangat strategis. 

Wajar jika muncul asumsi bahwa mantan Walikota Solo tersebut seakan-akan tersandera oleh Ahok. Meski pada bagian sebelumnya telah diinterpretasikan bahwa ada kemungkinan faktor kepercayaan dan kedekatan di balik kemunculan nama Ahok, di satu sisi mantan Wali Kota Solo tersebut pasti mengetahui bahwa memunculkan nama Ahok akan semakin menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.

Keheranan serupa juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tengah melawan emosi publik dan gagal dalam membaca sentimen – yang mana itu adalah potensi untuk menciptakan kegaduhan dan mengganggu stabilitas politik.

Jika asumsi demikian benar adanya, mungkin ada beberapa hal yang dapat menjadi bargaining politik dari Ahok, yakni, pertama, kedekatannya dengan pengusaha besar dan kelompok bisnis. Terkait hal ini, Jokowi dinilai masih mencari sosok yang bisa meningkatkan investor di IKN nantinya. Kedua, secara politik, posisi Ahok saat ini sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai penguasa sekaligus partai tempat Jokowi bernaung mungkin juga menjadi salah satu unsur bargaining power yang dimilikinya.

Well, pemaparan di atas hanyalah analisis dari beberapa teori saja. Pada akhirnya, apa bentuk bargaining power dari Ahok dan sekuat apa bargaining tersebut di mata Jokowi hanya kedua belah pihak terkait yang mengetahuinya. Namun, satu hal yang pasti, sulit untuk membayangkan seorang politisi yang pernah terjerat kasus hukum untuk tetap eksis dengan berbagai tawaran jabatan strategis jika tidak mempunyai bargaining politik yang kuat. (A72)

Baca Juga: Ahok Menteri Yang Dinanti?

PinterPolitik.com

Apalah ambisi kalau tidak benar-benar dilaksanakan? Mungkin, pertanyaan inilah yang terbesit dalam pikiran Presiden Joko yang kini berkuasa di Negara Indonesia dalam alternate universe Bumi-45.

Bagaimana tidak? Pak Joko ingin agar Negara Indonesia memiliki ibu kota yang indah dan serba berteknologi tinggi. Biasanya, konsep seperti ini dikenal dengan smart city (kota pintar) – di mana berbagai elemen seperti teknologi dan kehidupan masyarakat dapat mengisi satu sama lain.

Untuk mewujudkannya, Pak Joko akhirnya memerlukan orang baru untuk membantunya. Mulanya, Pak Joko sempat terpikir untuk memilih Pak Luhut – salah satu menteri andalannya. Namum, setelah mempertimbangkan ulang, Pak Joko tahu bahwa Pak Luhut sudah memiliki banyak jobdesc untuk dijalankan.

Alhasil, Pak Joko mencari sosok-sosok baru untuk membantunya memimpin sebuah badan yang bertugas untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota Negara Indonesia dari Jayakarta ke sebuah wilayah di Kalimantan Timur. Badan itu disebut sebagai Badan Otorita (BO).

“Pengumuman! Pengumuman! Presiden Joko sedang mencari siapa saja yang merasa dirinya cocok untuk menjadi pemimpin BO,” tulis sebuah gambar yang beredar di media sosial (medsos). Untungnya, Pak Joko memiliki tim yang menyeleksi di tahapan awal atas dokumen-dokumen curriculum vitae (CV) yang masuk.

Dari nama-nama yang mendaftar, tim Pak Joko akhirnya menemukan empat orang yang kiranya cocok untuk jadi Kepala BO, yakni Azwar Annas, Basuki Cahaya Purnama (BCP) alias Ahok, Bambang Brojonegoro, dan Tumiyana. Dengan rekam jejak mereka yang bagus, Pak Joko akhirnya mengundang mereka agar bisa saling kenal secara lebih baik.

Pak Joko: Selamat datang, bapak-bapak sekalian. Bagaimana kabarnya bapak-bapak sekalian? Lagi sibuk apa nih?

BCP: Lha, bapak sendiri kan tahu. Kan, saya sekarang jadi komisaris di BUMN bidang migas, Pak.

Pak Joko: Oh, iya ya. Kalau Pak Bambang, Pak Annas, dan Pak Tumiyana bagaimana?

Bambang: Saya sih dulu sibuk meriset, Pak, tapi sekarang udah nggak.

Baca Juga: Ahok Urus Ibu Kota (Lagi)?

Annas: Kalau saya, saya baru aja berhenti ngurusin Banyuwangi, Pak. Pak Joko sepertinya harus sekali-kali ke Banyuwangi. Deket kok sama Bali, tinggal nyeberang.

Tumiyana: Kalau saya sebelumnya sibuk ikutan bangun proyek-proyek infrastrukturnya Pak Joko. Masa bapak lupa?

Pak Joko: Hehe. Kan, basa-basi, bapak-bapak. Biasa kan gitu. Jadi, begini. Dari pengalaman saya waktu bekerja sama bapak-bapak sekalian, saya akui semuanya hebat-hebat dan bagus-bagus. Jadi, saya memilih…

BCP: Saya, kan, Pak? Kan saya dulu pernah sama bapak waktu memimpin Jayakarta. Banyak yang akhirnya jadi bagus, kan? Itu coba lihat busway-busway-nya.

Annas: Enak saja. Saya kan juga bagus. Banyuwangi jadi makin wangi namanya pas saya memimpin. Pak BCP di Pertamina ngapain coba? Katanya mau basmi mafia?

Bambang: Saya saja, Pak. Kan, saya sudah berpengalaman juga kalau soal riset dan teknologi. Biar ibu kota baru nanti serba internet of things alias IoT.

Tumiyana: Saya juga bisa, Pak. Nanti saya susun infrastruktur penunjang, misal jalan tol.

(Tiba-tiba, Menteri Keuangan Ani masuk ruangan dan menghampiri Pak Joko.)

Bu Ani: Permisi, Pak Joko. Hmm, jadi, begini, Pak. Ini anggaran kita makin ke sini, makin tertekan pas pandemi gini. Penerimaan pajak juga kurang cemerlang. Jadi, soal IKN ini, Pak, enaknya bagaimana ya?

BCP, Annas, Tumiyana, dan Bambang: Waduh!

(Bersambung…)

(A43)

Baca Juga: Corona, Ibu Kota Baru Batal?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.