Di tengah pandemi, banyak negara dihadapkan pada dua pilihan yang sulit – yakni antara harus menjaga kesehatan masyarakat atau untuk menjaga aktivitas ekonomi agar tetap berjalan. Bagaimana dengan pemerintah Australia? Cara apa yang diambil oleh negara kanguru ini untuk menghadapi dilema ini?
Kurang lebih sudah dua tahun manusia di hampir seluruh dunia berusaha beradaptasi dengan kemunculan pandemi COVID-19. Tindakan yang bersifat proteksionis terhadap diri masing-masing juga terus diupayakan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, hingga melakukan vaksinasi. Langkah yang demikian membuat banyak negara mulai melonggarkan segala pengetatan dengan tujuan agar bisa kembali seperti semula tetapi, dengan membentuk sebuah karakteristik baru, yakni bekerja di masa pasca pandemi.
Salah satu negara yang berfokus dalam hal ini ialah Australia dengan klaim bahwa situasi yang mereka hadapi mampu membawa Australia memasuki kondisi next normal. Tercatat dari bulan Oktober-November 2021, kasus harian COVID-19 di Australia sudah berada di bawah angka 2.500 kasus, sehingga persiapan pembukaan kembali aktivitas ekonomi semakin digencarkan.
Meski data telah menunjukkan adanya kesempatan bagi pemerintah Australia untuk kian melonggarkan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan berarti eksistensi dari pandemi COVID-19 dapat dikesampingkan begitu saja. Berbagai konsiderasi dilakukan dengan tujuan agar proteksi dapat diberikan kepada dua aspek, baik sosial maupun ekonomi.
Kini pertanyaannya, di mana pemerintah Australia lebih menitikberatkan perlindungan? Apakah manusia atau uang? Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat kita analisis secara singkat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia sebagai syarat bagi pelaku usaha untuk bisa kembali beroperasi.
Merujuk pada artikel yang dirilis oleh FairWork Ombudsman dengan judul COVID-19 vaccinations: workplace rights and obligations, dapat diketahui bahwa pemerintah Australia sangat menganjurkan – bahkan mewajibkan – para pengusaha untuk menjaga kesehatan serta keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam operasional bisnis mereka. Pihak tersebut termasuk pekerja maupun pengunjung di wilayah tempat bekerja.
Kewajiban ini dilandaskan pada peraturan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Workplace Health and Safety atau WHS), khususnya di masing-masing negara bagian dan wilayah. Dalam WHS, terdapat setidaknya empat poin yang menjadi sorotan utama, yakni (1) vaksinasi COVID-19, (2) jaga jarak, (3) kebersihan, dan (4) manajemen resko.
Di samping arahan untuk keempat poin tersebut, pemerintah Australia dengan syarat dan ketentuan juga turut menjamin perlindungan atas pekerjaan yang dimiliki warganya apabila harus mengajukan izin atau cuti dikarenakan sakit. Jaminan tersebut termasuk bahwa pekerja tidak akan kehilangan pekerjaannya dan tetap dapat menerima gaji apabila mengajukan mekanisme cuti dengan tetap dibayar. Peraturan yang merinci juga disusun oleh setiap negara bagian di Australia dengan menimbang kondisi sosial masyarakatnya masing-masing.
Meski arahan dan persiapan ditujukan untuk bekerja dalam dunia luring, opsi bagi pelaku bisnis untuk melakukannya dengan metode daring tetap diutamakan. “Remote is the new reality”. Remote working atau kerja jarak jauh, sederhananya, merupakan istilah yang menggambarkan model kerja yang dianut oleh sebuah perusahaan dengan memperbolehkan karyawannya bekerja dari lokasi masing-masing.
Sistem bekerja yang demikian cukup marak digencarkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Australia, seperti PwC yang terlihat dalam artikel rekomendasi yang bertujuan untuk memberikan sejumlah konsiderasi sebelum operasional bisnis luring benar-benar diberlakukan. Selain itu, pada aplikasi pencarian kerja, seperti LinkedIn, juga ditemukan banyak sekali lowongan kerja yang menerapkan sistem remote working. Hal yang demikian disampaikan langsung oleh Adam Gregory selaku direktur senior untuk LinkedIn Talent Solutions di Asia-Pasifik.
Dengan ini, dapat dikatakan bahwa meski pembukaan kembali aktivitas perekonomian di Australia mulai dilakukan karena melihat kondisi yang mulai kondusif tetapi perlindungan bagi masyarakatnya tetap menjadi prioritas. Secara normatif, komitmen pemerintah maupun perusahaan dapat terlihat pada kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing, walaupun tentu fakta di lapangan nantinya juga perlu untuk diperhatikan kesesuaiannya dengan perencanaan saat ini.
Tentu, apresiasi layak diberikan untuk pemerintah Australia maupun pelaku bisnis di dalamnya karena membuka langkah awal dengan cukup baik. Hal yang demikian juga bisa menjadi contoh bagi negara-negara lainnya – baik yang baru akan memulai maupun yang sudah dalam proses pelaksanaan – bahwa kesehatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas unggulan.
Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
