HomePolitikDi Balik Kompetisi Perebutan DKI-2

Di Balik Kompetisi Perebutan DKI-2

Oleh Muh. Wahyu, mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Kecil Besar

Posisi wakil gubernur DKI Jakarta kini diperebutkan oleh dua pihak, yakni Partai Gerindra dan PKS. Namun, kursi DKI-2 ini bisa jadi berimplikasi pada kompetisi dan kontestasi politik pada tahun 2024 nanti.


PinterPolitik.com

Carut-marut politik negeri ini bisa dibilang masih belum stabil pasca-Pilpres 2019. Banyak warisan-warisan kontestasi politik terbesar di negeri ini yang berdampak langsung pada instabilitas politik dalam negeri.

Salah satunya adalah aktivitas politik di daerah yang juga masih beriak karena Pilpres yang  melelahkan tersebut. DKI Jakarta adalah daerah yang secara langsung masih menerima dampaknya. Di sisi lain, ibu kota memang memiliki keistimewaan dalam proses politik di negeri ini dan menjadi daerah yang paling penting dalam menyusun dan  memetakan proses-proses politik nasional.

Namun, yang paling utama adalah mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno yang juga menjadi salah satu faktor. Pasalnya, setelah terpilih menjadi wagub mendampingi Anies Baswedan dan berhasil memenangkan Pilgub dengan tensi yang luar biasa pada 2017 lalu, Sandiaga kembali dipinang oleh Koalisi Merah Putih yang dihuni oleh Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat untuk menantang Presiden Joko Widodo dengan Koalisi Indonesia Majunya yang dipimpin partai pengusung utama PDIP.

Pada 2017 lalu, pasangan Anies-Sandi yang saat itu bertarung dalam dua putaran Pilgub DKI melawan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, lalu di pihak petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dengan berhasil mengungguli Ahok-Djarot pada putaran kedua. Di masa kampanye, Sandi fokus terhadap berbagai isu ekonomi dan kemiskinan warga DKI dengan menjanjikan program OKE-OCE miliknya.

Setelah menjabat, nampak tren postif Sandi di masyarakat yang semakin menguat dan modal ekonomi yang mumpuni sebagai salah seorang pengusaha muda yang memiliki banyak aset dan kekayaan yang melimpah. Tak ayal, hal ini membuat Prabowo Subianto kepincut untuk memilih Sandi yang merupakan kadernya sendiri di partai berlambang Garuda tersebut untuk mendampinginya dalam Pilpres 2019 lalu.

Alhasil, pada 27 Agustus 2018, di depan sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Sandi resmi mengundurkan diri. Dia berdalih bahwa pengunduran dirinya untuk mencegah politisasi jabatan yang dipangkunya sekaligus untuk bisa fokus berkampanye bersama Prabowo. Di sinilah, awal mula instabilitas politik terjadi, yakni ketika terjadi perebutan antarpartai untuk merebut kursi DKI-2.

Khianat Gerindra terhadap PKS

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 176 tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah blueprint untuk memilih pengganti Sandi. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa pergantian wagub akan dilakukan berdasarkan hasil pemilihan DPRD dan partai yang berhak mengajukan calonnya adalah partai pengusung gubernur dan wagub saat bertarung di Pilgub, yakni Gerindra dan PKS.

Sejak tahun 2014, dua partai ini menjadi koalisi yang sangat solid, baik di Pilpres 2014 hingga berdampingan mengawal pemerintahan Jokowi sebagai pihak oposisi. Tak ayal, pada Pilgub DKI 2017, mereka berkoalisi lagi dengan mendorong Anies-Sandi.

Baca juga :  Systemic Destruction Mahfud MD

Setelah Sandi resmi mengundurkan diri jabatannya dan mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2019, Gerindra sendiri legowo jika pengganti Sandi berasal dari kader PKS – mengingat Sandi sendiri adalah kader Gerindra dan telah mendapat dua kali kesempatan untuk maju dalam kontestasi politik paling bergengsi di negeri ini. Hal inipun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.

Namun, situasi pasca-Pilpres 2019 – dengan kekalahan Prabowo-Sandi dan merapatnya Gerindra ke pemerintahan – mengubah dan mempersulit kompromi PKS dalam merebut kursi wagub yang telah kosong lebih dari setahun. Gerindra malah mengajukan calonnya sendiri, yakni Ahmad Riza Patria dan PKS mengajukan Nurmansyah Lubis.

Namun, siapakah di antara mereka yang paling berpeluang  untuk memenangkan lobi politik di DPRD? Merapatnya Gerindra ke  pemerintahan Jokowi baru-baru ini bisa jadi memberikan kemudahan bagi Gerindra untuk berkompromi dengan partai-partai lain – seperti PDIP, Golkar, dan partai-partai lain yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju pada Pilpres.

Lobi politik kedua partai menjadi yang paling menentukan. Di sisi lain, PKS bisa saja memenangkannya – bergantung pada komunikasi yang dijalin dengan partai-partai lain. Hal inilah yang menyebabkan begitu panjangnya proses mencari pengganti Sandi dari kursi jabatannya.

Anies sendiri disebut-sebut kerepotan tanpa wakilnya, mengingat ada beberapa agenda protokoler yang memang hanya boleh dilakukan oleh gubernur dan wagub. Beberapa agenda harusnya dapat dibagi berdua harus dihadiri olehnya sendiri sehingga efisiensi kerja dan manajamen kerja yang lumayan.

Hikmah dari Pilwagub DKI

Mekanisme pemilihan wakil gubernur DKI bisa jadi memaparkan bukti bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan membawa banyak masalah seperti apa yang diwacanakan baru-baru ini. Pilkada tak langsung atau pilkada asimetris ini dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito berdalih perihal banyaknya permasalahan pada pilkada langsung membuat dia melempar wacana ini mulai dari tingginya money politics, tingginya biaya yang harus dibebankan kepada negara untuk menyelenggarakan Pilkada, dan potensi konflik yang timbul akibat Pilkada langsung. Namun di lain pihak, usulan ini dianggap hanya akan memenuhi kepentingan elit semata dan partisipasi rakyat di daerah akan direduksi oleh pilkada asimetris ini.

Dalam pandangan penulis, apa yang terjadi pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi role model yang menyeramkan jika Pilkada asimetris diberlakukan. Implikasi dari diberlakukannya Pilkada asimetris ini adalah tersentralisasinya kekuasaan kepada  pemerintah pusat.

Loh, kok bisa? Jika kita cermati pola yang terjadi pada mekanisme pemilihan wakil gubernur  DKI yang akan dilakukan oleh DPRD memiliki kesamaan dengan mekanisme yang diwacanakan oleh Mendagri. Realitas proses lobi-lobi politik di DPRD DKI ternyata sangat  ditentukan oleh koalisi pemerintahan yang sedang berkuasa di pemerintahan.

Baca juga :  NasDem Tersesat?

Kemudahan Gerindra membujuk partner koalisinya berbanding terbalik dengan PKS yang memutuskan untuk menjadi oposisi. Tak ayal, kursi DKI-2  sangat dipengaruhi oleh pemerintah pusat dalam hal ini koalisi pemerintah.

Bukan tidak mungkin Pilkada asimetris nantinya juga mengalami hal yang sama yang mana kontestasi di daerah sangat ditentukan oleh deal-deal politik pucuk pimpinan parpol di pusat. Partisipasi daerah benar-benar hilang dalam menentukan pimpinannya dan kemenangan calon akan ditentukan oleh seberapa gendutnya koalisi partai saat pilpres.

Wakil Baru dan Langkah Anies di 2024

Lalu, apakah langkah Anies dalam memimpin Jakarta akan mulus dengan Wagub baru? Dua calon yang diajukan – Ahmad Riza Patria dan Nurmansyah Lubis – sama-sama mengaku akan mendukung Anies dalam mengawal Jakarta. Namun, jika dilihat dari kacamata kepentingan parpol pendukung dan melambunngnya elektabilitas Anies di 2024 untuk menjadi capres, sangat menarik untuk dikaji tentang posisi wagub dalam memetakan alur parpol untuk Pilpres 2024, utamanya Gerindra.

Posisi wagub DKI Jakarta akan cukup krusial – di mana Anies yang sudah digadang untuk menjadi capres 2024 pastilah mencari pasangan yang  akan memperkuat langkahnya menuju Istana. Implikasi dari hal ini menjadikan posisi wagub adalah langkah terbaik untuk memajukan cagub Jakarta ke depannya – terlepas apakah Anies akan tetap mencalonkan diri pada tahun 2022 atau tidak mengajukan diri dan akan fokus dalam pencalonannya di 2024.

Secara tidak langsung, wagub nantinya disiapkan untuk sekaligus menjadi cagub – bila melihat probabilitas Anies untuk 2024 nanti. Lalu, bagaimana dengan nasib PKS? Sejauh ini, PKS bisa jadi adalah pihak yang paling gencar melakukan lobi-lobi ke fraksi partai lainnya, utamanya  PDIP yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Jakarta. Namun, langkah PKS semakin berat disusul pernyataan fraksi Golkar dan PAN yang menyatakan akan mendukung Gerindra.

Namun, pada intinya, di balik panggung dan sandiwara politik DKI menjelang pemilihan wagub, para calon dan fraksi–fraksi yang duduk di dewan harus menyadari bahwa siapapun yang menjadi pilihan mereka harus berkompeten dan berintegritas dalam menghadapi segudang masalah di ibu kota, seperti banjir yang selalu menghantui warga, kemacetan, dan, yang paling santer, yakni pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang membutuhkan proses panjang dan rumit nantinya.

Tulisan milik Muh. Wahyu, mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Prabowo-SBY: Tomorrow’s Legacy

Di balik momen saling puji Prabowo dan SBY di Universitas Pertahanan, tersirat warisan besar dua jenderal: menjadikan pendidikan sebagai medan strategis. Kedisiplinan, nasionalisme, dan karakter menjadi jawaban mereka atas disrupsi generasi cemas dan krisis moral di era digital.

Blok ROJALIS: Magnet Pertahanan Baru?

Untuk pertama kalinya sejak Orde Baru, industri pertahanan Indonesia terlihat mulai berporos ke Prancis, Turki, dan Italia. Mungkinkah ini awal terbentuknya poros pertahanan baru yang bisa kita sebut: The Rojalis Block?

Bobby: Mr. Controversy or Strongmen Wannabe?

Bobby Nasution mencuri perhatian sebagai Gubernur termuda dengan langkah berani namun sarat kontroversi. Dari anggaran nyeleneh hingga polemik pulau perbatasan, ia tampil di persimpangan antara warisan Jokowi dan ambisi politik mandiri. Sedang membangun citra atau sekadar bayangan dinasti? Mengapa?

Misi Sakral 24.000 Tamtama?

Rekrutmen 24.000 tamtama TNI AD tampak bukan sekadar ekspansi militer, tapi bagian dari visi strategis untuk menjadikan prajurit sebagai agen pembangunan desa dan ketahanan pangan. Mengacu pada model serupa tapi tak sama yang diterapkan Vietnam dan Tiongkok, inilah kiranya wajah baru pertahanan sosial-produktif Indonesia. Benarkah demikian?

Masih Mungkinkah Mengejar AS & Tiongkok?

ASEAN adalah blok regional yang kuat, tapi bahkan gabungan sepuluh negaranya masih jauh tertinggal dibanding dua adidaya dunia: Amerika Serikat dan Tiongkok. Apakah ini pertanda bahwa dunia kini bergerak menuju tatanan geopolitik yang hanya ditentukan oleh dua poros kekuatan besar?

Menertawakan ‘Kesenjangan’ Bersama TikTok

Pernah sebut transportasi umum sebagai shuttle bus? Mungkin, humor ini benar-benar gambarkan kesenjangan sosial, seperti yang ramai di TikTok.

Rahasia Puan & BG di Balik Layar?

Di balik gestur keharmonisan yang kembali terlihat di antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, peran aktor kunci di balik layar agaknya cukup krusial. Tak hanya bekerja dalam satu konteks, efek domino politik bukan tidak mungkin tercipta dari andil mereka.

Geopolitical AI: Ini Pusat Dunia Masa Depan?

Beijing, Silicon Valley, dan Paris kini jadi pusat investasi AI terbesar di dunia—mewakili tiga kutub kekuatan baru dari Asia, Amerika, dan Eropa. Apakah ini tanda bahwa kota dengan dominasi AI akan menjadi pusat peradaban masa depan?

More Stories

Kerajaan-Kerajaan Ter-Epic: Dari Majapahit Hingga Dinasti Habsburg

https://youtu.be/1WxhA5Ojve8 Pinterpolitik.com – Dari Majapahit hingga Habsburg, ini adalah beberapa kerajaan yang meraih kejayaan di masanya dan meninggalkan banyak warisan dalam sejarah peradaban manusia. Berikut PinterPolitik merangkum...

Ini Strategi Putin Meraih Stabilisasi?

Oleh: Muhammad Ferdiansyah, Shafanissa Arisanti Prawidya, Yoseph Januar Tedi PinterPolitik.com Dalam dua dekade terakhir, nama Vladimir Putin telah identik dengan perpolitikan di Rusia. Sejak periode awal...

Pesta Demokrasi? Mengkritisi Pandangan Pemilu

Oleh: Noki Dwi Nugroho PinterPolitik.com Sejak kemerdekaannya pada Agustus 1945, pendiri bangsa Indonesia berkonsensus untuk menjadikan wilayah bekas jajahan Kerajaan Belanda yang bernama Hindia Belanda ini...