Kehadiran pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia menunjukkan respons dan mitigasi bencana pemerintah yang lemah. Boleh jadi, beberapa faktor seperti demokratisasi menjadi ujian bagi kepemimpinan dalam mitigasi bencana.
PinterPolitik.com
Awal tahun 2020 seharusnya menjadi penanda kita untuk meneruskan kehidupan berdemokrasi kita. Setelah panasnya pembelahan politik pada Pemilu 2019, kita mewariskan risiko menurunnya kohesi sosial dalam kehidupan kita bernegara.
Namun, rasanya, kali ini kita tidak perlu berharap kepemimpinan politik yang menyatukan kohesi sosial itu. Karena pembuktian tentang cara alamiah masyarakat Indonesia kembali membangun kohesi sosial dan gotong royong terlihat dari etos nilai kita melawan bencana pandemi Covid-19 yang sejak awal Maret baru direspons oleh Pemerintah dengan serius.
Lalu pembelahan respons masyarakat dan pemerintah pun bergulir sampai dengan ditetapkannya peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan penyesuaian kata lain dari lockdown yang dilakukan banyak negara berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.
Mitigasi bencana yang seharusnya menjadi cermin dari kapasitas kepemimpinan politik dan penguatan kelembagaan pemerintah malah dipermudah dengan produksi jargon-jargon dan komunikasi publik buruk yang tentu semakin membuat masyarakat tidak mendapatkan kepastian apakah negara hadir pada kondisi yang dibutuhkan saat ini.
Rachel Kleinfeld menulis sebuah esai yang berjudul Do Authoritarian or Democratic Countries Handle Pandemis Better?di Carnegie Endowment. Rachel membahas bahwa kecenderungan pemerintah otoriter seperti China memiliki responsivitas yang tinggi dalam menghadapi bencana pandemic ini.
Sejak awal kemunculan di Wuhan sampai dengan lockdown seluruh Provinsi Hubei. Kunci China melakukan mitigasi bencana adalah kepercayaan yang kuat dari masyarakat dan kapasitas respons tinggi dengan mengorganisir seluruh kekuatan aparatur negara.
Apa yang terjadi sebaliknya malah terjadi di Italia, karena keterlambatan dan kapasitas pemerintah—serta kesadaran sosial yang rendah, Italia mengalami puncak pandemi dengan respon yang terlambat. Garis besar maknanya adalah sama: bahwa pengetahuan dan kapasitas pemerintah tidak perlu memiliki legitimasi ideologi tertentu.
Demokratisasi Kapasitas Kelembagaan
Mitigasi bencana tidak bisa disederhanakan dengan hadirnya pemerintah memberikan bantuan atau insentif bagi korban. Dalam konteks pandemi, kita mendengar herd community—secara sederhana merupakan seleksi alamiah siapa yang memiliki imunitas tubuh yang kuat, selama masa sampai pandemi berakhir dia yang akan selamat.
Tentu saja, kebijakan mitigasi bencana sangat erat kaitannya dengan pengembangan pengetahuan, kecerdasan sosial masyarakat, dan daya tahan komunitas dalam menghadapi risiko bencana. Namun, faktor-faktor pendorong itu semua adalah kapasitas kelembagaan pemerintah dalam mendorong produksi ketahanan dalam menghadapi risiko berbagai macam bencana.
Lambatnya Pemerintah Indonesia dalam merespons bencana Pandemi Covid-19 ini tentu membuka ruang kritik sekaligus kesempatan perbaikan baru kebijakan mitigasi bencana. Kita dulu tidak pernah tahu tentang bagaimana sistem kebijakan kesehatan ini dikelola.
Hal yang sering dibahas paling jaminan dan pelayanan kesehatan. Hal-hal yang terkait dengan ketersediaan logistik, rasio fasilitas kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan —semuanya luput jadi pembahasan publik seperti sekarang ini.
Kapasitas pemerintah dalam mitigasi bencana tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kepemimpinan politik nasional dengan dukungan tata kelola sistem politik dan pemerintahan yang baik. Karena desentralisasi yang juga menjadi tantangan, maka kepemimpinan nasional dalam mengelola kapasitas kelembagaan pemerintah sangat diperlukan.
Kita tentu melihat bagaimana koordinasi dan komunikasi yang buruk antar lembaga pemerintah dalam mengambil keputusan penting pada masa pandemi ini, misalnya saja soal kebijakan mudik, pembebasan napi, dan tarik ulur aturan lockdown antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Demokratisasi tentu tidak semudah melaksanakan pergantian kepemimpinan politik melalui Pemilu semata. Lebih dari itu, demokratisasi menjadi pendulum yang paling baik untuk membawa kita memiliki cita-cita tata kelola sosial, ekonomi, dan politik yang baik. Terlepas dari apapun itu, bisa saja terjadi proses pembusukan politik (political decay) seperti yang dikatakan oleh Samuel Huntington sebagai siklus paling buruk dari masa demokratisasi modern.
Menuju Normal Baru
Pandemi Covid-19 membuka satu tabir baru tata kelola pemerintahan di seluruh dunia. Kita melihat dunia sedang menuju pengaturan yang baru. Tidak ada dominasi kekuatan dalam penyelesaian pandemi ini.
Negara yang terdampak semua berlomba saling kerja sama. Tentu ini pemandangan lain dari tata kelola globalisasi yang sebelumnya dipenuhi tensi yang tinggi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Dalam siklus bencana seperti ini, ada dua hal penting yang dapat menjadi pembelajaran bersama. Pertama, memperkuat aktivisme kewargaan (civic activism), di banyak negara peran aktivisme dan gerakan masyarakat dalam meresponsbencana dapat meningkatkan respons pemerintah dan menyesuaikan respon tata kelola sesuai dengan tuntutan masyarakat.
Kedua, momentum untuk menemukan keseimbangan kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan multidimensional. Keduanya memang sering muncul tetapi tidak jarang juga tak hadir untuk mengisi proses pembangunan negara.
Normal baru merupakan kondisi kemungkinan yang berulang. Hal ini terjadi ketika ada tata kelola dan etos nilai baru yang muncul akibat perang ataupun bencana.
Sejarah membuktikan perubahan besar di dunia terjadi karena dorongan paksaan ini. Pada akhirnya, kita hanya berharap faktor-faktor sistemis yang dapat mendorong hadirnya kondisi normal baru. Corona memang sesuatu yang tidak kita harapkan tetapi kehadirannya memungkinkan kita untuk menciptakan secara terpaksa kondisi normal baru itu.
Tulisan milik Teddy Firman Supardi, Konsultan Kebijakan Publik.
“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
