HomePolitikAmerica First ala Trump Kala Corona

America First ala Trump Kala Corona

Oleh Giftson Ramos Daniel, Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Indonesia

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kerap menggalakkan kebijakan America First dalam politik luar negerinya. Namun, di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), kebijakan ini tampaknya perlu dievaluasi kembali.


PinterPolitik.com

Kebijakan America First bukanlah gagasan yang pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Gagasan ini, awalnya diinisiasi oleh Pat Buchanan, yaitu seorang politikus asal Amerika Serikat.

Munculnya gagasan America First berawal dari penolakan dari America First Committee  terhadap keputusan militer AS untuk terlibat dalam Perang Dunia II. Secara garis besar, kebijakan ini lebih menekankan bahwa kepentingan AS berada di atas segala kepentingan lain.

Namun, bukan berarti kebijakan America First identik dengan makna isolasi, melainkan lebih kepada upaya untuk mendapatkan keuntungan yang hanya ditujukan untuk kepentingan AS. Posisi AS sebagai hegemoni hingga saat ini tentunya juga tidak lepas dari keterlibatan AS dalam menjalin hubungan dengan negara lain atau lembaga internasional.

Pengaruh dari kekuatan Barat yang digambarkan oleh AS menjadikan negara tersebut mendominasi sejak pecahnya Uni Soviet, serta didukung dengan adanya  negara-negara lain yang mendukung pergerakan AS dengan menyebarkan nilai-nilai ideologi demokrasi.  Kondisi inilah yang juga mempengaruhi AS semakin kuat pengaruhnya di sistem internasional. Terlebih, kekuatan ekonomi dipadukan dengan kekuatan militer semakin memperkokoh posisi AS.

Meski demikian, Donald Trump yang menjadi Presiden AS yang ke-45 menegaskan kebijakan America First dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri. Selama pemerintahan Trump berlangsung, AS mulai melakukan manuver terhadap organisasi internasional.

Seperti misalnya, Amerika yang memiliki kontribusi ekonomi cukup besar dalam militer dibandingkan negara anggota lainnya di NATO.  Hal ini membuat AS memiliki andil besar dalam upaya mengamankan national interest-nya melalui aliansi NATO, dan ini terlihat dari berbagai keterlibatan negara anggota lainnya di Timur Tengah.

Selain itu, terdapat juga hubungan unilateral dengan Israel yang berujung pada keputusan Trump untuk mendukung Israel menganeksasi wilayah Palestina. AS sebagai negara yang memiliki kontribusi besar di PBB berupaya menekan negara-negara yang tidak mendukung keputusannya terhadap Palestina.

Salah satu bentuk tekanan yang diberikan yaitu ketika AS menahan bantuan dana sebesar 65 juta dollar AS kepada Palestina. Amerika juga memutuskan untuk tidak mematuhi kesepakatan Nuklir Iran dan keluar dari kesepakatan Paris Climate Agreement.

Bahkan, pandemi Covid-19 tidak mengendurkan Trump dalam merealisasikan America First, yakni untuk mengedepankan kepentingan negaranya. Tindakan konkret yang dilakukan Trump adalah berencana menahan bantuan dana ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga :  Nalar Pemerintah dalam Melihat Relasi Alam dan Manusia Melalui Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Trump menilai bahwa WHO terlalu China-centric, serta tidak mampu mencegah terjadinya penyebaran virus Corona. Padahal, AS diketahui merupakan negara dengan total sokongan dana terbesar di WHO, yaitu 400 juta dollar AS. Tindakan ini mendapatkan respons dari Uni Eropa karena dianggap bisa menghambat bantuan untuk mengatasi penyebaran virus Corona.

Penahanan dana bantuan kepada WHO merupakan puncak dari kekecewaan Trump karena AS sebagai penyokong dana terbesar justru saat ini mengalami cobaan berat akibat penyebaran virus Corona yang cukup masif di negaranya. Menurut data dari World Meters, AS menempati urutan pertama sebagai negara yang paling terdampak virus Corona dibandingkan negara lainnya.

Sementara, rencana Trump memutuskan untuk menahan bantuan dana kepada WHO dinilai banyak pihak bisa berdampak pada upaya WHO dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona. Uni Eropa menilai keputusan Trump untuk menahan dana bantuan ke WHO sangat disesalkan karena seharusnya permasalahan penyebaran virus Corona diselesaikan dengan bekerja sama.

Tidak hanya menahan bantuan dana kepada WHO, Donald Trump juga menahan bantuan berupa masker N95 yang diproduksi perusahaan manufaktur 3M ke Kanada dan negara-negara Amerika Latin. Keputusan Donald Trump ini ditanggapi oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang secara garis besar menegaskan bahwa AS bergantung pada tenaga medis serta alat-alat kesehatan dan bahan baku untuk alat kesehatan yang berasal dari Kanada.

Pada isu ini, Trump secara tegas menegaskan bahwa siapapun yang tidak bisa memenuhi kebutuhan AS, maka pihak itu pun tidak akan mendapatkan sesuatu dari AS. Pernyataan ini berimplikasi pada keputusan Kanada untuk mendapatkan bantuan dari Tiongkok, yaitu berupa masker N95.

Realisasi America First terutama pada masa momentum pandemi Covid-19 ini sepertinya dimanfaatkan betul oleh Tiongkok. Negara Tirai Bambu yang telah lebih dulu pulih selama perang melawan Covid-19 aktif dalam membantu negara-negara yang terdampak termasuk negara “sekutu” AS di Eropa.

Upaya AS untuk tetap mengedepankan kebijakan America First seolah me-nomorduakan upaya kerja sama internasional yang menjadi upaya paling penting dalam menghadapi perang melawan “musuh” yang tidak terlihat ini. Kebijakan Trump yang mayoritas cenderung membatasi kerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional berimplikasi pada kedudukan AS dalam sebuah aliansi dengan negara lain terutama negara-negara ekonomi yang kuat.

Baca juga :  Israel, "Kiamat" bagi Amerika?

Kebijakan America First yang direalisasikan Trump selama pandemi Covid-19 berbanding terbalik dengan pernyataan dari para pimpinan negara-negara maju  yang tergabung dalam G7. G7 merupakan kumpulan negara-negara maju yang terdiri dari Amerika, Inggris, Jepang, Italia, Kanada, Jerman, dan Perancis.

Organisasi G7 secara garis besar memberikan pernyataan bahwa organisasi ini mengedepankan kerja sama internasional untuk melawan pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, organisasi ini juga memberikan dukungan penuh terhadap WHO sebagai penggerak bagi negara-negara untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Ternyata, kebijakan America First yang bertujuan untuk mengedepankan kepentingan AS semata, mayoritas tidak mendapatkan tanggapan yang selaras dari negara-negara lain, seperti yang berada dalam organisasi G7. Banyak anggapan bahwa penerapan kebijakan America First merupakan bentuk upaya dari Trump untuk membawa AS menjadi negara superpower satu-satunya di dunia.

Namun, prinsip Trump untuk mengutamakan kepentingan AS  ini mengganggu roda ekonomi global. Negara-negara di dunia harus merasa tidak tenang dengan posisi AS yang menjelma menjadi negara unilateral.

Dalam situasi penyebaran pandemi Covid-19, Trump belum mengubah “gaya” Amerika dalam bernegosiasi dengan negara lain. Kemunculan Tiongkok yang telah pulih dari wabah Covid-19 membantu negara-negara Eropa, terutama Italia, yang mendapatkan bantuan medis dari China.

Maka, upaya Trump melalui kebijakan America First tidak menjamin timbulnya ketergantungan yang absolut  terhadap AS karena kemunculan Tiongkok juga harus diperhitungkan.

Terlebih, pada masa sulit seperti saat ini, solidaritas antarnegara sangat dibutuhkan untuk bahu-membahu untuk mewujudkan kondisi dunia yang lebih baik. Alangkah baiknya apabila saat ini kepentingan untuk tujuan bersama menjadi prioritas, terutama dalam upaya penemuan vaksin supaya korban jiwa tidak terus berjatuhan.

Sementara itu, terjadinya kontraksi ekonomi dan melonjaknya jumlah pengangguran menyebabkan implikasi dari wabah ini semakin kompleks.  Oleh karena itu, selama pandemi Covid-19 masih belum mereda, upaya kerja sama yang sifatnya multilateral sudah sepatutnya  lebih diutamakan.

Tulisan milik Giftson Ramos Daniel, Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Mengapa Islamophobia Tinggi di Eropa?

Islamophobia menjadi horor yang terus menghantui Benua Eropa. Mengapa kebencian ini bisa terus ada?

Mungkinkah PDIP Jerumuskan Anies di Jakarta?

Sinyal dukungan PDIP kepada Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024 terus menguat. Namun, selain dinilai karena kepentingan pragmatis dan irisan kepentingan sementara belaka, terdapat interpretasi lain yang kiranya wajib diwaspadai oleh Anies dan entitas yang benar-benar mendukungnya.

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

More Stories

Gus Dur, Pejuang HAM yang Dirindukan

Oleh: Raihan Muhammad PinterPolitik.com Sosok Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil Gus Dur (Presiden ke-4 RI), sang pejuang hak asasi manusia (HAM) yang telah tiada, kembali dirindukan....

Politik Dinasti dan Human Rights: Menakar Penilaian Secara Holistik

Podcast Total Politik bersama bintang stand-up comedy Pandji Pragiwaksono pada 5 Juni 2024 lalu tengah memantik kontroversi. Semua bermula ketika host Arie Putra dan Budi Adiputro bertanya pada Pandji mengapa ia begitu sensitif terhadap isu dinasti politik, sebuah isu yang saat ini tengah gencar disoroti pada keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nalar Pemerintah dalam Melihat Relasi Alam dan Manusia Melalui Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Oleh Naomy Ayu Nugraheni Pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dikebut oleh Pemerintah telah menimbulkan serangkaian persoalan, khususnya bagi masyarakat adat di sekitar area...