Dunia sedang dihebohkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina. Sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia, peran Tiongkok dalam konflik ini menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana kira-kira Xi Jinping akan memosisikan dirinya di polemik panas ini?
Sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS), manuver politik Tiongkok terkait konflik Rusia dan Ukraina menjadi sangat layak untuk diperhatikan. Terlebih lagi, Tiongkok adalah negara yang memiliki hubungan ekonomi kuat dengan Rusia dan Ukraina.
Rusia merupakan mitra dagang energi dan bahan elektronik besar bagi Tiongkok. Negeri Tirai Bambu itu juga merupakan mitra dagang terbesar bagi Ukraina, mereka mengimpor banyak bahan pangan dari Tiongkok, dan juga mengekspor peralatan militer dengan angka yang besar.
Namun, setelah dua minggu lebih tidak terdengar melemparkan pendapat politik terkait konflik Ukraina, Presiden Tiongkok Xi Jinping akhirnya “turun gunung” ke pusat perhatian geopolitik dunia ini. Xi diketahui mengadakan pertemuan virtual bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, pada awal Maret lalu. Di pertemuan itu, Xi menekankan bahwa semua pihak harus mendorong adanya dialog perdamaian antara Ukraina dan Rusia.
Seperti yang sudah dibahas dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Xi Jinping, Juru Selamat Ukraina?, Tiongkok memang memiliki alasan kuat untuk terjun ke konflik Ukraina. Salah satu alasannya adalah karena semua pihak yang terlibat langsung dalam pertikaian tersebut merupakan mitra-mitra ekonomi penting Tiongkok, dan bisa dipastikan Rusia, Eropa, dan Tiongkok sendiri pasti akan mencari cara agar kepentingan ekonomi mereka bisa mendapatkan jaminan.
Ekonom senior AS, Stephen Roach mengatakan peran Xi sangat krusial dalam kelanjutan kemelut Ukraina. Jika memperdalam hubungan dengan Rusia terlalu intens, maka Tiongkok diprediksi bisa ikut terkena sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS pada Rusia.
Tapi di pilihan lain, Xi dinilai punya pengaruh yang besar untuk memoderasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina, dengan menggunakan hubungan politik dan ekonominya dengan Negeri Beruang Putih.
Oleh karena itu, menarik untuk kita pertanyakan. Kira-kira, bagaimana Xi akan bermanuver di krisis geopolitik ini? Dan apakah Tiongkok ada di posisi yang untung, atau rugi?
Xi Jinping Si Oportunis?
Kalau kita melihat dari perkembangannya sekarang, bisa disadari bahwa Xi sesungguhnya mulai ‘merayap’ di bayangan dampak global dari konflik Ukraina. Kasus pertama yang menarik untuk disorot adalah kabar tentang Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS), yang menolak telepon dari Presiden AS Joe Biden.
Meski penyebab utamanya saat ini masih belum benar-benar dijelaskan, banyak pengamat internasional yang mengaitkan hal itu dengan sanksi yang dijatuhkan AS pada Rusia. Profesor studi Timur Tengah dari Universitas Princeton, Bernard Haykel, dalam tulisannya Why the Saudis Won’t Pump More Oil, mengatakan bahwa tampaknya MBS merasa sangat dirugikan dengan kebijakan embargo minyak Rusia dari AS.
Dengan diembargonya Rusia sebagai salah satu eksportir minyak terbesar dunia, maka Saudi bersama Uni Emirat Arab (UAE) otomatis akan menjadi satu-satunya negara yang dapat menstabilkan pasar minyak dunia agar tidak melebihi US$150 per barel. Ini adalah beban yang berat secara ekonomi dan juga politik, karena Saudi dianggap tidak ingin merusak kedekatannya dengan Rusia dan Tiongkok yang dinilai Haykel saat ini lebih menguntungkan daripada dengan AS.
Menariknya, di tengah kegalauan itu, Tiongkok telah bergerak cepat ke Saudi, dan berhasil merampungkan rencana investasi perusahaan minyak terbesar Saudi, yakni Saudi Aramco di Tiongkok. Aramco akan membangun kilang minyak berskala besar di Tiongkok, dalam kontrak jangka panjang senilai US$10 miliar.
Keuntungan yang sudah diraup Tiongkok dari konflik Ukraina tidak hanya itu. Menurut laporan eksklusif dari Reuters, Surgutneftegas, salah satu perusahaan minyak terbesar Rusia, diketahui telah mengizinkan Tiongkok untuk menerima minyak Rusia tanpa memberikan jaminan, yang dikenal sebagai letter of credit (LC) untuk menghindari sanksi Barat.
Kalau kita coba analisis, sepertinya hal ini terjadi karena Presiden Vladimir Putin ingin mencari jawaban atas diembargonya ekspor minyak Rusia ke Eropa, dengan menambah volume ekspor minyak ke Tiongkok. Karena itu, meski Rusia kehilangan pasar di Eropa, Tiongkok akan menjadi jaminan alternatif karena Tiongkok pun merupakan negara importir terbesar di dunia.
Dan yang terakhir adalah, Anatoly Aksakov, Kepala Komite Keuangan Parlemen Bawah Rusia, mengatakan bahwa sedang ada progres pembicaraan antara Rusia dan Tiongkok terkait penggunaan Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), dalam sistem pembayaran Rusia.
Hanya sebagai informasi, CIPS adalah sistem pembayaran lintas perbatasan, yang menggunakan mata uang Renminbi Tiongkok. Sistem ini mirip dengan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), yakni sistem pembayaran yang digunakan negara-negara Barat. Rusia diketahui tidak diizinkan menggunakan SWIFT. Oleh karena itu, jika CIPS memang jadi difokuskan oleh Rusia dalam finansialnya, maka hubungan ekonominya dengan Tiongkok akan menguat berkali lipat.
Dari beberapa kasus tadi, bisa disimpulkan bahwa meski konflik Ukraina adalah permasalahan yang kompleks secara politik. Namun itu tidak membuat Xi berhenti bermanuver dengan lihai untuk tetap mendapatkan keuntungan.
Jika kita cermat, ini bukan pertama kalinya Xi bersikap oportunis. Ketika awal pandemi Covid-19, Tiongkok dikenal melakukan apa yang disebut sebagai “diplomasi vaksin”. Xi mendekati sejumlah negara yang membutuhkan bantuan medis dengan menjual vaksin dan beberapa perangkat medis lainnya. Kita pun tidak bisa pungkiri kenyataan bahwa Tiongkok telah mendapat keuntungan besar di balik kekacauan Covid-19, karena bantuan-bantuan yang diberikan tersebut tidak gratis.
Suyash Desai dalam artikelnya Flashpoints on the Periphery: Understanding China’s Neighborhood Opportunism, menjelaskan bahwa oportunisme adalah bagian dari politik luar negeri Tiongkok. Sikap ini sepertinya berangkat dari doktrin politik luar negeri Tiongkok yang disebut dàguó wàijiāo (大国外交), atau diplomasi kekuatan besar.
Doktrin ini menegaskan Tiongkok sebagai negara yang berperan besar dalam politik global, dengan cara menghadirkan diri sebagai jawaban atas kebimbangan yang melanda negara lain, yang sedang dirugikan oleh suatu polemik politik.
Lantas, bagaimana konsekuensi manuver Xi pada relasinya dengan negara adidaya, Amerika Serikat?
Menerapkan Pepatah Sun Tzu?
Kelihaian Xi dalam melihat kesempatan di balik pertikaian geopolitik mengingatkan penulis pada salah satu pepatah yang pernah diucapkan oleh ahli strategi militer Tiongkok kuno, Sun Tzu. Dalam bukunya The Art of War, Sun Tzu mengatakan, “in the midst of chaos, there is also opportunity”.
Meski dunia sedang dalam keadaan yang kacau, di mana yang namanya kepastian sulit untuk ditemukan, Xi tampak mampu mempertahankan ketenangannya. Xi mampu menggunakan kekacauan itu sendiri secara strategis, dan menyerang titik-titik yang bisa membuat negaranya untung, tanpa menyita perhatian internasional yang berlebihan.
Ini menjadi perhatian kita selanjutnya, bagaimana bisa kelihaian politik Xi tidak mendapatkan kecaman dari negara Barat?
Meski sempat dikabarkan bahwa Tiongkok mendapat teguran keras dari AS untuk tidak meringankan sanksi ekonomi yang dijatuhkan pada Rusia, setelah pertemuan diplomat kedua negara pada Senin, 14 Maret lalu, AS tidak melemparkan tuduhan yang serius pada Tiongkok.
Robert Ross, profesor politik dari Boston College, mengatakan bahwa meski manuver-manuver Tiongkok paska konflik Ukraina meletus berpotensi memanaskan hubungannya dengan AS, tampaknya Joe Biden belum melihat apa yang dilakukan Xi sebagai sebuah ancaman.
Pertama, karena manuver strategis Tiongkok masih secara nyata dilakukan dengan negara Timur Tengah dan Asia saja. Kedua, dalam kasus hubungannya dengan Rusia, kuat dugaan itu karena belum berhubungan dengan aspek pertahanan.
Ross pun menilai, selama Tiongkok belum benar-benar terbukti ‘bermain licik’ ke Rusia, AS akan membiarkan Xi menebar pesona ekonominya ke negara-negara lain. Dengan demikian, bisa kita pastikan Xi akan melakukan politik penyeimbangan di konflik ini. Xi akan mencari cara agar negaranya bisa dapat keuntungan, sembari menghindari garis-garis pembatas yang dapat membuat AS murka.
Argumen itu sejalan dengan apa yang disampaikan Graham T. Allison melalui teorinya, thucydides trap. Allison mengatakan bahwa, walau suatu negara yang kekuatannya bangkit dapat menjadi ancaman bagi hegemon suatu negara adidaya, konfrontasi besar tidak akan terjadi selama negara adidaya tersebut belum merasa terancam.
Ini kemudian membuat kita berpikir, jika permainan Tiongkok dengan Rusia masih belum dianggap mengkhawatirkan, hanya memancing retorika ancam-ancam belaka, mungkinkah AS justru membiarkan Tiongkok ‘bermain’? Kalau demikian kasusnya, sejauh mana kompromi yang telah dan akan terjadi antara Biden dan Xi?
Well, itu akan jadi pembahasan menarik untuk diskusi kita selanjutnya. (D74)
