Kekuasaan Presiden Xi Jinping tidak lagi dibatasi waktu, setelah parlemen Tiongkok meloloskan amandemen konstitusi negara tersebut. Dengan makin kuatnya pengaruh geopolitik dan ekonomi Tiongkok, mungkinkah Xi Jinping menjadi “kaisar dunia”?
PinterPolitik.com
“China will continue to play its part as a major and responsible country.” – Xi Jinping
[dropcap]T[/dropcap]ak ada yang meragukan kekuasaan Presiden Xi Jinping. Menjadi presiden di negara dengan jumlah penduduk paling besar dan ekonomi terbesar kedua di dunia itu saja, sudah membuat dirinya dianggap sebagai pemimpin paling berpengaruh.
Kini, setelah parlemen Tiongkok meluluskan usulan amandemen konstitusi terkait pembatasan masa jabatan Presiden, spekulasi bermunculan terkait ambisi politik mantan Gubernur Provinsi Fujian itu. Apa lagi yang ingin dicapai oleh Presiden Xi?
Tiongkok kini telah menjelma menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi global. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,7 persen pada 2016 lalu – berbanding hanya 1,6 persen di Amerika Serikat (AS) – kekuasaan Xi atas Tiongkok bukan hanya berdampak secara politik, tetapi juga ekonomi terhadap dunia internasional.
in the '90, china was pushing for developing transportation on train creating a new silk road, but it didn't find success. that area was not convenient for logistics. But now that the OBOR is so efficiently involving many actors and has banks to back it who knows what will happen
— Haitao (@fangbianmen) April 5, 2018
Dengan kekuasaan yang tak terbatas waktu tersebut, Xi akan dengan leluasa menjalankan program-program ambisius dan ekspansionis yang dicanangkannya, salah satunya One Belt One Road (OBOR). OBOR merupakan cita-cita terbentuknya kawasan perdagangan yang membentang dari Eropa ke Asia dan Afrika, melalui 68 negara dengan total jumlah penduduk mencapai 4,4 miliar jiwa.
Program yang terealisasi, salah satunya lewat terbentuknya jalur kereta api dari timur Tiongkok sampai ke London ini, akan mendatangkan dampak ekonomi yang sangat besar bagi negara-negara di dalamnya. Sementara bagi Tiongkok sendiri, akan ada dampak politik yang masif jika cita-cita ini terwujud. Tiongkok akan muncul sebagai negara adidaya baru dan setidaknya berdiri di depan 68 delapan negara kawasan sebagai pemimpin.
Dengan program-program tersebut, Tiongkok memang sedang menaikkan posisinya untuk mendapatkan status sebagai negara super power. Bagi Xi sendiri, mungkinkah status presiden seumur hidup yang secara tidak langsung kini dimiliki, akan memungkinkannya menjadi “kaisar dunia”?
Xi Jinping Menguasai Dunia
Sejak berkuasa pada 2013 lalu, Xi telah melakukan reformasi besar-besaran dalam tubuh pemerintahan Tiongkok. Perang terhadap korupsi yang dilakukannya, bukan hanya membersihkan birokrasi Tiongkok dari pencurian uang negara, tetapi juga menjadi “strategi politik” untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Terhitung sejak 2013 hingga 2017, Xi telah membersihkan 1 juta pegawai negara yang melakukan korupsi.
Strategi ekonominya juga berhasil mentransformasi perekonomian Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus stabil dan cenderung meningkat. Pada 2016 lalu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok menyentuh angka 6,7 persen, kemudian meningkat menjadi 7,2 persen pada 2017. Pada awal masa jabatannya, Xi juga menjanjikan bahwa Gross Domestic Product (GDP) dan pendapatan per kapita Tiongkok akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2020 – target yang berpeluang besar akan tercapai.
Dengan demikian, secara domestik, dari indikator ekonomi dan politik yang ada, tidak ada masalah berarti bagi Xi, apalagi pasca amandemen konstitusi terkait pembatasan masa jabatan presiden. Hal inilah yang membuat dirinya menjadi leluasa mengarahkan fokus pada politik luar negeri.
Jika berkaca dari pidatonya pada Oktober 2017, saat kongres ke-19 Partai Komunis Tiongkok, Xi jelas menyiratkan keinginan untuk menjadikan Tiongkok sebagai super power baru. Pidato selama tiga setengah jam itu, menegaskan garis kebijakan Tiongkok untuk “menawarkan” apa yang disebutnya sebagai “China approach” untuk membantu perekonomian negara-negara lain.
Ia juga menawarkan Tiongkok sebagai model alternatif dalam sistem politik dan ekonomi internasional, misalnya ketika secara tersirat dirinya menentang proteksionisme AS dengan menyebut “tidak ada negara yang bisa hidup sendiri di dunia ini”. Atau ketika menawarkan diri menjadi pemimpin dalam gerakan mengatasi perubahan iklim, saat AS mundur dari konvensi tersebut.
Xi juga mengatakan kalau Tiongkok tidak akan mencari hegemoni atau melakukan ekspansi secara tradisional. Namun pada saat yang sama, ia juga mengakui bahwa saat ini kekuatan soft power Tiongkok – salah satunya melalui ekonomi – telah memiliki dampak yang luar biasa besar secara global.
Menariknya, Xi juga menawarkan ideologi sebagai salah satu masukan untuk pembangunan ekonomi negara-negara yang tertinggal. Xi menyebut, demokrasi sosial ala Tiongkok telah menunjukkan diri sebagai ideologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi barat tidak perlu dicontoh secara sepenuhnya.
Terkait geopolitik, Xi memang tidak menyinggung secara langsung persoalan keamanan kawasan. Ia hanya mengatakan bahwa Tiongkok akan berdiri kukuh di atas kedaulatan wilayah. Namun, pernyataan tersebut menyiratkan bahwa Xi akan bersikap keras terhadap Taiwan dan beberapa wilayah lain, termasuk juga di Laut China Selatan.
Atas dasar itu, ia juga mengatakan bahwa pada tahun 2050 Tiongkok akan memiliki militer yang modern dan kuat. Bukan hanya dari sisi teknologi saja, tetapi juga dari kemampuan untuk memenangkan perang. Ini tentu saja sejalan, misalnya, dengan konsep blue water navy (angkatan laut yang kompeten untuk pertempuran di laut dalam) yang tengah digalakkan oleh negara tersebut.
Dari poin-poin pidato tersebut, jelas terlihat Xi Jinping memang sedang berusaha untuk memantapkan posisi Tiongkok – dan kini dirinya – dalam konstelasi politik global. Posisi Tiongkok dengan sendirinya memang telah kuat, apalagi jika OBOR berhasil terwujud.
Di samping itu, secara politik dan ekonomi di Asia, Tiongkok telah memantapkan posisinya. Selain melalui kerja sama ekonomi – misalnya ASEAN-China Free Trade Area di Asia Tenggara – Tiongkok nyatanya juga menjadi negara penting dalam swap agreement terkait krisis mata uang.
The Chiang Mai Initiative Multilateralisation pada 2010 lalu misalnya, menempatkan Tiongkok bersama Jepang dan Korea Selatan sebagai penyumbang utama kebijakan talangan likuiditas dollar AS kepada negara-negara yang mengalamai krisis nilai tukar mata uang.
Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dampak krisis 1997/1998 di Asia Tenggara terulang kembali. Tiongkok juga memiliki kerja sama terkait swap agreement tersebut dengan negara-negara lain secara bilateral, termasuk dengan Indonesia.
Berkaca dari faktor-faktor tersebut, tidak diragukan lagi, posisi Tiongkok sudah sangat kuat secara global. Dengan memanfaatkan posisi politik dan ekonomi serta ambisi politik Xi, akankah Tiongkok benar-benar menjadi negara adidaya berikutnya menyingkirkan AS? Mungkinkah Xi menjadi “kaisar dunia” abad 21 yang kejayaannya melebihi Genghis Khan atau Alexander Agung, jika berhasil merangkul negara-negara di dunia lewat program OBOR-nya?
Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, dengan posisi politiknya sekarang ini, Xi berpeluang mencatatakan namanya dalam sejarah dan ada dalam deretan para penakluk bersama Genghis Khan serta Alexander Agung. Persoalannya tinggal apakah OBOR akan bisa terwujud dalam tahun-tahun kepemimpinannya.
Kaisar Indonesia?
Pada tahun 2016 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani perpanjangan swap agreement dengan Tiongkok yang jumlahnya mencapai US$ 265 miliar. Jumlah tersebut merupakan dua kali lipat total cadangan devisa Indonesia, jika dihitung hingga Maret 2018 lalu yang hanya mencapai US$ 128 miliar.
Dari jumlah tersebut, jelas terlihat bagaimana Indonesia begitu bergantung pada kerjasama dengan Tiongkok kalau-kalau krisis ekonomi seperti tahun 1998 terulang kembali. Ini juga menunjukkan posisi Indonesia yang jelas jauh di bawah Tiongkok, sekaligus memperlihatkan betapa Tiongkok telah menjadi negara super power.
Belum lagi jika dihitung dengan berbagai kerjasama ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur yang membuat ketergantungan ekonomi Indonesia menjadi sangat besar terhadap Tiongkok.
Secara positif, dengan prospek bahwa tahun 2050 Tiongkok akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia, Indonesia boleh merasa aman karena bekerjasama dengan “investor” yang menjanjikan.
Namun, secara politik, ketergantungan ini bisa berdampak pada makin kuatnya “pengaruh” – jika kata “hegemoni” kurang disukai Presiden Xi – Tiongkok di Indonesia. Dengan kondisi domestik Tiongkok yang dikuasai oleh Xi, bisa dipastikan dirinya punya kuasa yang tak terbantahkan termasuk terhadap Indonesia. Oleh karena itu, jika suatu saat predikat “kaisar Indonesia” diberikan kepada Xi Jinping, maka ada alasan yang sangat kuat dibalik hal tersebut.
Persoalannya adalah apakah ketergantungan terhadap Tiongkok ini akan lebih banyak untungnya atau buntungnya? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, isu ini akan menjadi bagian dari kampanye politik di 2018 dan 2019 nanti. (S13)
