Kapolri Tito Karnavian mengingatkan kepada purnawirawan Polri agar tidak menjelek-jelekkan Polri ketika sudah pensiun. Ia menambahkan bahwa jika ada kritik, sebaiknya kritik tersebut disampaikan secara internal.
PinterPolitik.com
Pernyataan ini disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Tito Karnavian, ketika melepas 63 perwira tinggi Polri yang memasuki masa pensiun.
Tito juga menambahkan bahwa jika ada kritik, maka hal tersebut lebih baik disampaikan secara internal dan tidak dikeluarkan di depan publik. Pesan ini cukup beralasan. Seperti yang dikatakan Tito, hal ini bisa saja memberikan kesan kepada publik bahwa Polri tidak solid.
Akan tetapi, memangnya apakah seorang perwira polisi atau militer yang sudah pensiun tetap memiliki pengaruh untuk mengkritik instansinya?
Ya, meskipun sudah pensiun, puluhan perwira Polri ini dapat melanjutkan karirnya di berbagai bidang atau jabatan. Pekerjaan barunya nanti bisa saja membuat sang purnawirawan bersinggungan dengan Korps Bhayangkara yang membesarkan namanya.
Di Indonesia, adalah hal yang lumrah jika seorang purnawirawan TNI atau Polri, tetap memiliki pengaruh dan didengar suaranya meskipun ia sudah tidak memiliki jabatan sebagai polisi ataupun tentara.
Pengaruh yang tetap dimiliki seorang purnawirawan biasanya berkaitan dengan posisi yang ia dapatkan setelah selesai berdinas, khususnya dalam dunia politik dan bisnis.
Maka tidak heran, dalam perpolitikan Indonesia sering ada pembicaraan mengenai sosok purnawirawan di balik seorang pejabat publik. Lalu, seperti apa publik bisa memaknai pernyataan Tito Karnavian tersebut?
Kiprah Barisan Purnawirawan
Terdapat banyak contoh purnawirawan tentara ataupun polisi yang sukses terjun di dunia politik dan bisnis.
Di level pemerintah pusat misalnya, teradapat beberapa nama purnawirawan TNI seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, dan Moeldoko. Sementara ada juga beberapa nama purnawirawan Polri seperti Budi Gunawan, Gories Mere, dan Sidarto Danusubroto.
Di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ada nama-nama seperti TB Hasanuddin, Supiadin Aries Saputra, dan Wenny Warouw.
Sementara di level pemerintahan daerah, ada mantan Pangkostrad Edy Rahmayadi yang sukses terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, serta mantan Komandan Korps Brimob Polri, Murad Ismail, yang memenangkan pemilihan Gubernur Maluku.
Purnawirawan juga banyak yang aktif bergabung menjadi kader partai politik (parpol). Beberapa nama seperti Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan menjadi ketua partai.
Barisan purnawirawan TNI-Polri juga sering dijadikan sebagai alat untuk mendongkrat elektabilitas calon politik. Dalam Pilpres 2019 misalnya, baik Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto sama-sama menggalang dukungan dari para purnawirawan.
Bahkan status purnawirawan juga dapat dibawa-bawa ke dalam status hukum. Contoh terbaru adalah 700 purnawirawan TNI AD yang dikabarkan akan menandatangani surat jaminan penangguhan penahanan tersangka kasus makar, Kivlan Zen. Nama terakhir pun adalah seorang purnawirawan TNI.
Dalam dunia bisnis, nama-nama purnawirawan juga mengisi jabatan- jabatan strategis baik di perusahaan plat merah ataupun swasta.
Ambil contoh mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, Djoko Suyanto, dan Agus Suhartono yang memiliki rekam jejak menjadi komisiaris di berbagai perusahaan. Ada juga nama mantan Kapolri, Badron Haiti, yang pernah menjadi Komisaris Utama Grab Indonesia dan sekarang menduduki posisi Komisaris Utama Waskita Karya.
Secara hukum, memang sah-sah saja jika seorang purnawirawan terjun ke dunia bisnis dan politik. Toh dirinya sudah berstatus warga sipil. Yang menarik adalah adanya kesan bahwa baik parpol, perusahaan, ataupun pemerintah, selalu tertarik untuk merektrut purnawirawan ke dalam organisasinya.
Rekam jejak barisan purnawirawan serta ketertarikan dunia bisnis dan politik terhadapnya memberikan kesan ada suatu hal yang dimiliki oleh seorang purnawirawan yang membuatnya berbeda dari pensiunan sipil biasa.
Tiga Elemen Purnawirawan?
Alasan ketertarikan dunia bisins dan politik Indonesia menggandeng sosok purnawirawan dapat dijelaskan dalam tiga hal, yaitu relasi, pengalaman, dan popularitas.
Menurut Arie S. Soesilo, peneliti Sosiologi Universitas Indonesia, jabatan yang pernah diemban seorang purnawirawan memang menyediakan jalur bagi sang purnawirawan untuk berhubungan secara intensif dengan berbagai aktor pemegang kekuasaan sewaktu ia berdinas.
Jabatan Panglima TNI atau Kapolri misalnya yang menuntut banyak koordinasi dan pertemuan dengan Presiden, pejabat di level pusat maupun daerah, termasuk dengan jajaran prajurit atau polisi di bawahnya.
Melalui hubungan dengan berbagai aktor inilah purnawirawan memperluas wawasan dan jejaringnya, termasuk memberikannya pengalaman berpolitik.
Tuntutan tugas inilah yang menjadi titik nol terbentuknya relasi yang dimiliki seorang purnawirawan.
Relasi juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa TNI dan Polri memiliki jiwa korsa dan hubungan senior-junior yang sangat kuat. Hubungan dan bantuan yang pernah diberikan selama berdinas tentu tidak dilupakan begitu saja, bahkan terus berlanjut meskipun orang yang memberi ataupun diberi bantuan sudah pensiun.
Misalnya, kedekatan antara Prabowo dengan Kivlan Zen yang dimulai ketika keduanya berdinas di TNI AD. Ketika sudah pensiun keduanya tetap saling mendukung, di mana Kivlan dimasukkan ke dalam tim pemenangan Pilpres Prabowo pada tahun 2014 dan mendapat bantuan hukum oleh Gerindra terkait kasus hukum yang saat ini sedang menjeratnya.
Relasi juga bisa berasal dari faktor keluarga. Ambil contoh Ryamizard Ryacudu yang ditengarai dipilih Jokowi sebagai Menteri Pertahanan karena adanya rekomendasi dan dukungan dari Megawati Soekarnoputri dan Try Sutrisno.
Dukungan dari Ketua umum PDIP ini diawali dari ayah Ryamizard, Mayjen TNI Musanif Ryacudu, yang merupakan loyalis Soekarno. Kedekatan Mega-Ryamizard juga terlihat ketika Megawati menjabat sebagai presiden di mana ia pernah mencalonkan Ryamizard sebagai Panglima TNI, walau tak terwujud.
Sementara kedekatan dengan Try Sutrisno berasal dari pernikahan Ryamizard dengan Nora Tristyana, anak dari mantan Panglima ABRI dan Wakil Presiden tersebut.
Sementara dalam konteks korporasi, menurut pengamat militer Universitas Padjadjaran, Muradi, ada alasan mengapa suatu korporasi mengajak seorang purnawirawan untuk bergabung ke dalam perusahaannya.
Menurutnya, purnawirawan dapat membuat pemilik perusahaan lebih merasa aman dalam menjalankan bisnis berkat rekam jabatan dan relasi yang dimiliki sang purnawirawan. Selain itu, relasi perusahaan juga dapat bertambah.
Relasi yang dimiliki seorang purnawirawan juga menjadi salah satu alasan parpol atau bahkan pemerintah mempercayakan posisi tertentu kepada purnawirawan.
Pada saat dipilihnya Moeldoko sebaga Kepala Staf Presiden misalnya, menurut PDIP, jaringan kuat yang dimiliki oleh mantan Panglima TNI itu menjadi salah satu alasan ia dipilih.
Kemudian, terkait faktor pengalaman, ada banyak pengalaman dan karakter unik seorang purnawirawan yang bisa jadi sulit ditemukan dari pensiunan sipil.
Dalam hal kemampuan manajemen organisasi dan sumber daya misalnya. Pengalaman seorang mantan Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf, ataupun jabatan lainnya, memimpin ratusan hingga ratusan ribu prajurit yang tersebar dari Sabang samapai Merauke bisa jadi merupakan alasan sebuah parpol atau perusahaan merekrutnya.
Dasar pengalaman ini misalnya yang menjadi alasan pengangkatan Badrodrin sebagai Komisaris Utama Waskita Karya. Pengalaman hukumnya sebagai mantan Kapolri dinilai dapat membantu percepatan proses pembebasan lahan proyek-proyek perusahaan BUMN tersebut.
Selain pengalaman, sikap seorang tentara atau polisi juga dapat menimbulkan ketertarikannya sendiri. Sikap yang dimaksud adalah disiplin dan ketegasan yang dapat dikatakan memang lebih baik dari kebanyakan pemimpin sipil. Hal inilah yang sering menjadi alasan dipilihnya sosok purnawirawan menjadi ketua sejumlah organisasi olahraga nasional.
Terakhir, daya tarik seorang purnawirawan terletak dalam hal popularitas (mantan) institusinya. Berdasarkan survei, publik Indonesia memiliki kepercayaan yang cukup tinggi terhadap TNI dan Polri.
Persepsi positif masyrakat inilah yang menjadi latarbelakang “hausnya” kandidat politik, khususnya presiden dan wakil presiden, dalam mencari dukungan purnawirawan selama masa kampanye.
Adanya dukungan ratusan bahkan ribuan purnawirawan yang dianggap sebagian masyarakat sebagai “orang baik” bisa jadi meningkatkan legitimasi dan elektabilitas sang calon.
Jokowi dipenuhi oleh jenderal-jenderal elit di sekelilingnya. Simak tulisan in-depth "Koleksi Jenderal Ala Jokowi" selengkapnya di https://t.co/sFw7AgZjoi pic.twitter.com/QnXt4i1X8F
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) January 26, 2018
Perlu diketahui pula bahwa tidak semua kisah purnawirawan berakhir sukses. Ada banyak kasus di mana purnawirawan yang terjun ke dunia politik gagal memenangkan Pilpres ataupun Pemilu.
Agum Gumelar misalnya, pernah mengalami kekalahan dalam Pilpres tahun 2004 dan Pilkada Jawa Barat tahun 2008. Wiranto gagal dalam Pilpres 2004 dan 2009. Prabowo mengalami tiga kali kekalahan Pilpres sejak 2009.
Begitupun di dunia bisnis, ada kasus di mana purnawirawan dinilai gagal menjalankan tugasnya dalam sebuah perusahaan. Mantan Wakapolri Oegroseno misalnya yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Independen PLN.
Kelebihan-kelebihan yang melekat pada seorang purnawirawan memang tidak absolut. Sukses tidaknya ia terjun ke dunia politik dan bisnis akan kembali lagi kepada kemampuan personal sang purnawirawan itu sendiri serta seberapa luas dan kuat relasi yang dimilikinya.
Politik dan bisnis memberikan jalur alternatif bagi seorang purnawirawan ketika ia sudah tidak lagi berdinas. Jika berhasil berkarir dalam dua hal ini, bisa jadi sang purnawirawan akan kembali memliki power yang mirip dengan saat ia masih berdinas, bahkan mungkin saja lebih.
Hal-hal inilah yang menjadi jawaban kenapa seorang purnawirawan masih dapat mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah. (F51)
