HomeNalar PolitikTINDAK TEGAS SITUS PENYEBAR HOAX, CYBER PATROL JADI SENJATA POLRI

TINDAK TEGAS SITUS PENYEBAR HOAX, CYBER PATROL JADI SENJATA POLRI

Kecil Besar

“Untuk kasus hate speech, kita harus tindak tegas.”


pinterpolitik.comJumat, 30 Desember 2016

JAKARTA – Maraknya berita bohong atau hoax yang tersebar di dunia maya meresahkan banyak pihak. Polri terus menelusuri beberapa situs atau pihak yang menyebarkan berita hoax di internet. Tindakan tegas menanti bagi mereka yang terbukti melakukan hal tersebut.

“Beberapa kasus kan kita terus telusuri. Yang terakhir berita hoax itu tentang isu 10 juta TKA ilegal, kasusnya sendiri masih dalam tahap penyelidikan. Memang kita sudah menemukan akun-akun yang meng-upload, kita juga terbentur masalah libur sehingga yang kita hubungi masih tidak di tempat. Artinya, kita akan melakukan tindakan tegas,” ujar Kepala Bagian Mitra Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Awi Setiyono, Kamis (29/12/2016) malam.

Cyber patrol dari kepolisian pun tetap dilakukan. Selain itu, Polri berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Untuk kasus hate speech, kita harus tindak tegas. Dari kepolisian itu melakukan cyber patrol, kalau memang ada kasus yang perlu ditelusuri, atau misalnya terkait radikalisme, kita juga harus koordinasikan ke Kemenkominfo,” imbuh Awi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaku penyebaran ujaran kebencian dan berita palsu alias hoax ditindak tegas dan keras. Menko Polhukam Wiranto berharap masyarakat lebih selektif, baik dalam menerima maupun menyebarkan berita.

“Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang cukup memprihatinkan, di mana kemajuan teknologi informasi ini kemudian disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan kegiatan berupa penyesatan, pengelabuan. Kemudian juga di sana ada ujaran-ujaran yang tidak tepat, ujaran-ujaran kepada orang lain yang bisa menimbulkan kebencian, dendam, ada fitnah di sana,” kata Wiranto di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (29/12). (dtkcom/S13)

Baca juga :  Jalan-jalan dengan Sepatu Roda 'Girl Power'
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.