Mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik membuat banyak masyarakat yang mengeluh. Faktanya, harga tiket tersebut punya pertalian yang erat dengan kebijakan politik dan monopili bahan bakar. Pertamina setidaknya masih memonopoli penjualan avtur dengan harga yang nyatanya lebih mahal dibandingkan harga jualnya di dunia internasional. Beberapa pihak menyebut ada beban yang harus digeser akibat kondisi keuangan perusahaan dengan kebijakan-kebijakan populis di sektor energi jelang Pilpres 2019. Benarkah demikian?
PinterPolitik.com
“Aviation is for the common man. It shouldn’t be only for the rich.”
:: Tony Fernandes, pendiri maskapai Air Asia ::
[dropcap]S[/dropcap]ebuah artikel dengan judul menohok terbit di portal berita asal Inggris, The Daily Telegraph pada pertengahan Agustus 2015 lalu. “How Dangerous is Flying in Indonesia”, demikian judul tulisan yang terbit pasca kecelakaan yang menimpa pesawat Trigana Air di Papua kala itu.
Judul tulisan tersebut sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam industri penerbangan nasional. Kini, setelah mata publik internasional kembali terarah pasca kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 pada akhir Oktober 2018 lalu, sebuah masalah baru kembali mencuat ke permukaan terkait mahalnya tiket penerbangan domestik.
Sangat mungkin Pertamina mencari cara untuk menggeser beban pengeluaran akibat kebijakan-kebijakan populis di sektor energi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Click To TweetAdalah sebuah petisi berisi tuntutan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan domestik yang beberapa hari terakhir ini menghiasi laman Change.org yang jadi penanda protes masyarakat.
Petisi yang diinisiasi oleh Iskandar Zulkarnain itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Direktur Utama (Dirut) maskapai Garuda Indonesia dan CEO maskapai Lion Air.
Dalam petisi tersebut, diketahui bahwa harga tiket penerbangan domestik yang biasanya pulang pergi (PP) di bawah Rp 1 juta, kini naik signifikan, bahkan bisa mencapai Rp 2-4 juta per orang. Menurut pengusul petisi, persoalan ini menjadi ironi, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan penerbangan adalah sarana transportasi yang vital untuk menunjang keterhubungan antarpulau, sekaligus juga menopang sektor pariwisata yang digiatkan oleh pemerintah.
Kenaikan tiket domestik ini dianggap bertolak belakang dengan maraknya promo tiket penerbangan ke luar negri, sehinggga membuat masyarakat Indonesia lebih memilih berlibur ke luar negeri. Hingga tulisan ini dibuat, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 211 ribu orang.
Ramainya isu kenaikan harga tiket pesawat ini juga menjadi sorotan ketika beberapa media nasional memuat fenomena meningkatnya permintaan pembuatan paspor di Aceh yang faktanya berhubungan dengan konteks kenaikan harga tiket pesawat tersebut.
Diketahui bahwa sejak Januari 2019, Kantor Imigrasi Banda Aceh yang semulanya melayani 100 permohonan formulir pembuatan paspor, mengalami peningkatan jumlah permohonan menjadi 200 formulir per hari. Menurut penuturan warga dan petugas, rata-rata warga mengurus paspor karena ingin menghemat biaya perjalanan dengan transit di luar negeri – di Kuala Lumpur, Malaysia misalnya – sebelum menuju ke daerah tertentu di Indonesia.
plus, no more free baggage so yeah welcome back pelni kalian akan jadi sangat ramai
— Rezky F Permatasari (@rezkyfph) January 11, 2019
Terkait hal tersebut, PinterPolitik melakukan kalkulasi biaya penerbangan dengan menggunakan harga tiket pesawat dari situs Tiket.com dan menemukan bahwa jumlah yang bisa dihemat ternyata sangat signifikan. Harga tiket termurah dari Banda Aceh ke Jakarta untuk penerbangan langsung pada Selasa, 15 Januari 2019 disediakan oleh maskapai Lion Air dengan harga Rp 1.888.000 per orang.
Sementara, harga tiket dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur di hari yang sama disediakan oleh maskapai Air Asia dengan biaya Rp 535.000, dan harga tiket dari Kuala Lumpur ke Jakarta disediakan oleh maskapai Lion Air dengan harga Rp 553.900. Artinya jika ditotal, keseluruhan biaya dari Banda Aceh ke Jakarta lewat Kuala Lumpur mencapai Rp 1.088.900 atau terpaut Rp 800 ribu ketimbang penerbangan langsung – sekitar 40 persen lebih murah.
Belakangan dikabarkan bahwa Menhub telah melakukan pertemuan dengan otoritas maskapai, dan perusahaan-perusahaan tersebut telah sepakat untuk menurunkan harga tiket mulai dari 20 hingga 60 persen.
Namun, pertanyaannya adalah faktor apa yang menjadi kendala utama mahalnya harga tiket pesawat ini dan apakah hal ini berhubungan dengan persoalan politik jelang Pilpres 2019?
Polemik Tiket Pesawat
Seperti disinggung di awal, industri penerbangan nasional memang belakangan mendapatkan sorotan besar. Pasca kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air JT-610 beberapa waktu lalu, dinamika yang terjadi pada layanan transportasi yang mengangkut total 128 juta penumpang pada 2017 ini memang menjadi konsen utama, bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi juga di dunia internasional.
Persoalan tarif kini membuat kompleksitas masalah yang harus dihadapi pun semakin besar. Pasalnya, harga tiket pesawat bukanlah komponen tunggal karena punya banyak variabel yang mempengaruhinya.
Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan harga tiket pesawat, yakni harga bahan bakar, layanan penumpang dan bagasi, perawatan pesawat, gaji, depresiasi (penurunan nilai pesawat akibat usia), leasing (biaya sewa), dan lain sebagainya.
Namun, seperti dikutip dari CNN, setidaknya ada dua komponen biaya terbesar bagi maskapai, yakni ongkos leasing dan biaya bahan bakar pesawat atau avtur. Keduanya ditotal mencapai 70 persen dari biaya operasional maskapai. Bahkan, secara khusus biaya avtur menyedot antara 35-45 persen dari keseluruhan biaya pesawat.
Artinya, persoalan bahan bakar ini menjadi sangat penting dan berdampak pada harga tiket. Sejak awal 2018 lalu, harga avtur memang dikeluhkan oleh maskapai-maskapai domestik. Bahkan Menhub Budi Karya juga sempat mengeluh pada Juli 2018 dan menyebut harga avtur di Indonesia 20 persen lebih mahal dibandingkan yang dijual di dunia internasional.
Pertanyaannya, mengapa mahal?
Jawaban pertanyaan ini kembali ke konteks penjualan avtur itu sendiri di Indonesia. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio dalam salah satu kolomnya menyebutkan bahwa penjualan avtur di Indonesia dimonopoli oleh Pertamina sebagai perusahaan pelat merah.
Hal serupa juga pernah diungkapkan oleh pakar manajemen Rhenald Kasali yang menyebut banyak maskapai domestik yang memilih transit di Singapura atau Kuala Lumpur untuk mengisi avtur di sana karena harganya jauh lebih murah sebagai akibat dari monopoli Pertamina.
Konteks monopoli yang dilakukan oleh Pertamina ini membuat perusahaan tersebut bisa mengatur harga avtur yang dijual di dalam negeri. Harga avtur yang ditetapkan Pertamina bahkan pernah lebih mahal 22-48 persen dibandingkan dengan harga internasional.
Namun, sekalipun sempat menyinggung soal “pungutan-pungutan” yang kemungkinan ada di balik mahalnya harga avtur, baik Pambagio maupun Kasali tidak menjelaskan secara detail.
Akar Kebijakan Populis Jokowi?
Faktanya, beberapa pihak menyebut beberapa kebijakan populis pemerintah di sektor energi ikut mempengaruhi harga avtur – dan kemudian harga tiket pesawat.
Bukan rahasia lagi jika kebijakan di sektor energi beberapa waktu terakhir ini menjadi beban bagi Pertamina. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah mengisyaratkan agar Pertamina tidak menaikkan harga bahan bakar bersubsidi, setidaknya hingga Pilpres 2019 usai. Publik mungkin masih ingat “drama” pembatalan kenaikan bahan bakar jenis premium pada Oktober 2018 lalu.
Dengan kondisi jelang Pilpres 2019, Jokowi yang maju lagi untuk periode kedua memang “memaksakan” program populis yang menjamin tingkat keterpilihannya. Padahal, beberapa pengamat menyebut Pertamina bisa merugi hingga Rp 40 triliun jika menahan harga bahan bakar.
Hal serupa juga terjadi lewat program BBM Satu Harga yang pada 2017 lalu mendatangkan kerugian Rp 12 triliun bagi Pertamina.
Hal ini diperparah dengan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Sama seperti PLN yang terus mengalami kerugian, Pertamina pun diperkirakan terus mengalami penurunan pendapatan.
CNBC Indonesia menyebut keuangan Pertamina pada kuartal III 2018 memang tidak merugi, tetapi keuntungan yang dipetik merosot sangat dalam dibanding kinerja tahun sebelumnya. Kabarnya, Pertamina hanya mencetak laba US$ 60 juta atau sekitar Rp 900 miliar hanya untuk kuartal III.
Its good pertamina https://t.co/1MDqqXd5SJ
— Joana Asmoro (@AsmoroJoana) January 14, 2019
Hal inilah yang besar kemungkinan membuat harga avtur menjadi mahal. Pasalnya, sangat mungkin Pertamina mencari cara untuk menggeser beban pengeluaran akibat kebijakan-kebijakan populis di sektor energi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Dengan monopoli yang dilakukan di sektor bahan bakar penerbangan, maka Pertamina bisa “sesukanya” mengatur harga sesuai kebutuhan.
Pasalnya, maskapai akan tetap membeli berapapun harga yang dipatok Pertamina. Persoalannya, pada akhirnya publik juga yang akan merasakan dampak kebijakan ini.
Dengan demikian, memang ada pertalian antara harga tiket yang mahal ini dengan kebijakan politik dalam konteks Pilpres 2019. Ini juga menunjukkan adanya penggunaan otoritas atas BUMN untuk kepentingan politik elektoral.
Terkait hal tersebut, Clara Volintiru dari Bucharest University of Economic Studies, serta Bianca Toma dan Alexandru dari Romanian Center for European Policies dalam penelitian-penelitiannya, menyebutkan bahwa praktik politik menggunakan sumber daya BUMN atau state owned enterprise untuk memenangkan Pemilu memang marak terjadi dan berperan besar bagi kemenangan kandidat tertentu.
Sebagai petahana, Jokowi jelas punya semua tools untuk kembali meraih periode kedua kekuasaannya. Masalahnya, jika harga avtur adalah inti persoalan kenaikan harga tiket pesawat, maka ada kepentingan lain juga yang harus ikut dikorbankan.
Pada akhirnya, industri penerbangan memang sangat penting dan vital. Maka, perlu ada jaminan bahwa masyarakat dari kelas mana pun tetap bisa menikmati jasa penerbangan ini. Sebab, seperti kata Tony Fernandes di awal tulisan ini, jasa penerbangan adalah hak semua orang. (S13)
