Dengarkan artikel berikut
Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?
Tidak hanya berlaku bagi Indonesia, tahun 2024 juga menjadi tahun politik di Amerika Serikat (AS). Yess, pada tanggal 5 November nanti, Negeri Paman Sam akan melakukan pesta demokrasi terbesarnya, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres), yang telah menjadi pertarungan sengit antara Donald Trump dan Kamala Harris.
Dan terkait hal itu, belakangan ini muncul dinamika politik yang kiranya cukup menarik, sebuah media internasional asal Inggris bernama The Economist, secara terbuka mengumumkan keputusan mereka untuk mendukung Kamala Harris sebagai calon presiden (capres) AS. Hal ini diumumkan mereka dalam postingan Instagram @theeconomist tanggal 31 Oktober 2024.
Dalam pembelaan mereka, dukungan terhadap Harris ini dilakukan karena mereka menilai keterpilihan Trump sebagai Presiden AS akan menciptakan hal-hal yang tak terduga dalam aspek ekonomi dan pembangunan AS itu sendiri.
Seperti yang bisa diduga, respons warganet dalam menanggapi hal itu tentu sangat beragam, banyak yang bahkan mengungkapkan rasa kecewanya terhadap The Economist karena terkesan meninggalkan prinsip imparsial dari sebuah entitas media. Namun, fenomena dukungan yang diberikan The Economist ini tidak dipungkiri memantik pertanyaan filosofis tentang moralitas keberpihakan media dalam politik?
Lantas, apakah dukungan The Economist terhadap Kamala Harris adalah sesuatu yang benar-benar salah?
Dilema Etika Deontologi?
Dalam konteks pemilihan antara Kamala Harris dan Donald Trump, keberpihakan media seperti The Economist terhadap Harris dapat dibenarkan secara filosofis dengan menggunakan pendekatan etika deontologi. Etika deontologi, yang diperkenalkan oleh filsuf Immanuel Kant, menekankan pada prinsip bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan kewajiban moral, bukan sekadar hasil yang mungkin dihasilkan.
Dalam hal ini, The Economist, sebagai media yang memiliki tanggung jawab sosial untuk menyajikan informasi yang mendorong kemaslahatan publik, dapat mengarahkan pilihannya kepada Kamala Harris atas dasar kewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi yang terpercaya, sesuatu yang dianggap berisiko di bawah kepemimpinan Trump.
Menurut deontologi, media memiliki tugas moral untuk tidak hanya menjadi netral, tetapi juga untuk mengarahkan perhatian publik pada kebenaran yang lebih besar — yaitu nilai-nilai atau prinsip yang melayani kepentingan umum secara etis.
Kebijakan ekonomi Trump, menurut banyak pengamat, sering kali dituduh membawa ketidakstabilan dan ketidakpastian, terutama karena pendekatannya yang kerap konfrontatif terhadap perdagangan internasional, serta kebijakannya yang kontroversial terhadap lembaga keuangan global. Dalam kerangka deontologi, media memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah kemungkinan dampak buruk bagi masyarakat yang bisa terjadi jika kebijakan ekonomi yang tidak stabil terus berlanjut.
Keberpihakan The Economist pada Harris sejatinya lantas bisa diargumentasikan bukanlah bias yang melanggar objektivitas jurnalistik, tetapi bentuk penerapan dari “kewajiban moral” untuk menempatkan kepentingan publik di atas netralitas yang kaku. Deontologi tidak menuntut netralitas mutlak, tetapi meminta agar tindakan dilakukan berdasarkan prinsip yang benar, bahkan jika prinsip ini menunjukkan keberpihakan.
Dalam hal ini, keberpihakan terhadap Harris dapat dibenarkan karena dianggap sebagai pilihan yang lebih menjamin stabilitas ekonomi. Dengan adanya pemimpin yang lebih terpercaya dalam kebijakan ekonominya, seperti Harris yang dianggap lebih kooperatif dalam kebijakan internasional, publik dapat merasa lebih yakin tentang masa depan ekonomi, dan ini adalah kepentingan moral yang penting untuk dijaga.
Deontologi juga mengajarkan pentingnya konsistensi prinsip dalam tindakan moral. The Economist sebagai media yang memiliki reputasi panjang dalam menganalisis isu-isu ekonomi dengan standar profesional, harus konsisten dalam mendukung nilai-nilai yang pro-stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Jika mereka memilih bersikap netral terhadap pemimpin yang berpotensi merusak kepercayaan publik pada ekonomi, mereka akan mengabaikan prinsip etis yang selama ini mereka junjung. Dengan mendukung Kamala Harris, mereka tetap berpegang pada prinsip bahwa ekonomi yang stabil adalah dasar penting bagi kemaslahatan publik, dan dalam jangka panjang, ini merupakan bentuk kepedulian yang lebih besar pada masyarakat.
Terakhir, deontologi mengakui bahwa tindakan harus mempertimbangkan tanggung jawab moral terhadap masa depan. Dengan memilih untuk memberikan dukungan kepada Harris, The Economist mengambil sikap proaktif dalam mempertahankan nilai ekonomi yang sehat dan menjaga kepercayaan publik.
Hal ini sesuai dengan tugas moral media untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dan jika Trump dianggap sebagai ancaman bagi kestabilan tersebut, maka deontologi membenarkan keberpihakan sebagai bagian dari tindakan yang bermoral demi kebaikan jangka panjang bagi pembaca dan masyarakat luas.
Dalam semua hal ini, keberpihakan The Economist terhadap Kamala Harris adalah keputusan etis yang dilandasi oleh prinsip-prinsip deontologi — yaitu kewajiban moral untuk mengutamakan kepentingan publik, konsistensi terhadap prinsip kebaikan yang mereka anut, serta tanggung jawab moral terhadap masa depan ekonomi yang lebih stabil.
Lantas, mungkinkah bias media seperti ini memang sulit dihindari?
Sesuatu yang Pasti Terjadi?
Sebagai penutup, penting untuk mempertimbangkan kritik Noam Chomsky tentang bias media dalam Manufacturing Consent. Dalam buku tersebut, Chomsky dan co-penulisnya, Edward S. Herman, berargumen bahwa media sering kali bertindak sebagai alat kekuasaan, yang membentuk opini publik sesuai kepentingan elit atau kekuatan politik tertentu.
Media bias, menurut Chomsky, bukan hanya hasil dari pilihan individu jurnalis, tetapi lebih sering karena adanya tekanan struktural — termasuk kepentingan pemilik media, iklan, dan sumber daya yang mendikte arah pemberitaan.
Refleksi ini membawa kita pada pertanyaan mendasar mengenai keberpihakan The Economist terhadap Kamala Harris: apakah ini sekadar dukungan politik, atau merupakan bentuk tanggung jawab etis dalam memberikan informasi?
Dalam konteks pandangan Chomsky, media mungkin memiliki kepentingan politik tertentu yang ingin mereka lindungi, tetapi dalam kasus ini, “pembelaan” The Economist tampaknya dapat dibenarkan sebagai bentuk “bias yang bertanggung jawab.” Artinya, alih-alih sekadar mendukung satu kandidat untuk kepentingan elit, bias tersebut dapat dipahami sebagai komitmen mereka untuk menjaga nilai-nilai yang dianggap penting bagi stabilitas ekonomi.
Dengan perspektif Chomsky ini, kita melihat bahwa keberpihakan The Economist dapat dianggap positif apabila ia bertindak demi kepentingan publik, dan bukan hanya demi keuntungan bisnis atau kepentingan sempit lainnya.
Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, Chomsky membantu kita melihat bahwa keberpihakan media tidak selalu buruk selama ia didasarkan pada kepedulian nyata untuk kesejahteraan sosial. Meski demikian, terlepas dari salah atau benarnya, alangkah baiknya kita pun tidak terpaku pada salah satu media saja untuk memahami konteks dari dinamika politik.
Walau keberpihakan media mungkin tak bisa dihindari, setidaknya, di era yang semakin terbuka ini kita memiliki kesempatan yang lebih besar dari orang-orang di zaman-zaman sebelumnya dalam menyaring mana pandangan politik yang sesuai dengan kita, dan mana yang tidak. (D74)
