Dengarkan artikel ini;
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Yusril Ihza Mahendra belakangan tampak berbenah dan mulai aktif bersafari isu hukum. Lebih dari sekadar tupoksi, langkah ini mencerminkan “aura farming”, seni mengelola citra, kharisma, dan legitimasi simbolik pejabat publik di era komunikasi politik yang kerap rawan blunder berbuntut fatal.
PinterPolitik.com
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), dalam beberapa pekan terakhir tampak melakukan serangkaian safari isu hukum yang mencuri perhatian publik.
Dari menemui Delpedro Marhaen dan sejumlah tersangka demonstrasi rusuh di Polda Metro Jaya, mendorong restorative justice bagi pembakar gedung DPRD Makassar yang masih berusia di bawah umur, hingga menegaskan posisi hukum bahwa TNI tidak bisa serta-merta melaporkan jurnalis Ferry Irwandi dalam kasus pencemaran nama baik, Yusril memperlihatkan pola komunikasi dan manuver politik-hukum yang padat simbolisme.
Meski secara formal langkah-langkah tersebut dapat dibaca sebagai eksekusi mandat Presiden Prabowo Subianto, ada lapisan makna lain yang mengemuka.
Dalam terminologi populer, tak berlebihan kiranya untuk mengatakan bahwa Yusril sedang melakukan aura farming, yakni pengelolaan citra, gestur, dan legitimasi simbolik seorang pejabat publik di ruang terbuka.
Konsep ini sebagai adopsi frasa untuk menyinggung bagaimana seorang figur pejabat publik menggunakan momentum kebijakan konkret untuk memperkuat modal kharisma dan kredibilitas politiknya di mata publik.
Fenomena ini penting karena dalam politik kontemporer, publik bukan hanya menilai output kebijakan, tetapi juga aura komunikatif yang mengiringinya.
Setelah periode di mana blunder komunikasi pejabat negara berulang kali berujung pada eskalasi protes masif bahkan berujung kerusuhan yang menelan korban jiwa, pengelolaan simbolik pejabat publik menjadi faktor vital. Di sinilah Yusril tampil seakan memainkan orkestra krusial, hukum ditegakkan, narasi dijaga, dan aura diperkuat.
The Floor is Yusril’s
Sebagai Menko Kumham Imipas, Yusril tentu dihadapkan pada ekspektasi kinerja yang trengginas. Struktur kementerian koordinatif ini menggabungkan isu-isu sensitif, hukum, HAM, imigrasi, hingga pemasyarakatan.
Semua ranah tersebut berada dalam jantung relasi negara dengan warga. Ketidakhati-hatian komunikasi bisa mengundang resistensi sosial, sementara keputusan yang tepat dapat menjadi landasan legitimasi politik.
Yusril bukanlah figur biasa dalam lanskap ini. Ia sering disebut sebagai living legend di bidang politik-hukum Indonesia. Dari keterlibatannya sebagai pakar hukum tata negara, kiprah panjangnya di kabinet sejak era Gus Dur, hingga kiprahnya sebagai advokat dalam perkara-perkara besar, Yusril membawa apa yang Pierre Bourdieu sebut sebagai modal simbolik (symbolic capital), yakni legitimasi yang lahir dari reputasi, kredibilitas, dan pengalaman panjang.
Modal simbolik inilah yang kemudian ia kelola menjadi “aura” yang dapat memperkuat legitimasi politik-hukum dirinya maupun rezim yang ia wakili.
Namun, modal simbolik semata tidak cukup. Dalam era politik mediatik, figur publik dituntut untuk mengelola komunikasi dengan cermat.
Pada awal masa jabatannya, Yusril sempat memberi impresi yang dinilai sebagian kalangan kurang tepat, sebuah blunder komunikasi yang menjadi catatan awal. Kini, aura farming yang ia lakukan melalui “safari isu hukum” tampak diarahkan untuk menambal impresi itu sekaligus membangun ulang momentum legitimasi.
Frasa “the floor is Yusril’s” mencerminkan ruang yang kini terbuka bagi Yusril untuk menunjukkan kapasitasnya. Sebagai Menko, ia tidak lagi sekadar pembuat analisis hukum, melainkan juga aktor pengelola gestur negara.
Tiap pernyataan publik, tiap safari isu hukum dan tupoksinya, adalah bentuk performativitas politik yang menentukan seberapa jauh ia mampu mengartikulasikan kharisma Weberian, kharisma yang tidak semata lahir dari reputasi, melainkan juga dari kehadiran simbolik yang mengikat imajinasi publik.
Urgensi Aura Farming Pejabat
Fenomena Yusril mencerminkan urgensi lebih luas, dalam politik Indonesia kontemporer, pejabat publik tidak cukup hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) formal.
Mereka dituntut mengelola aura, yaitu kombinasi dari gestur, komunikasi, dan manuver konkret yang membentuk persepsi publik.
“Aura” kiranya bukan hanya substansi kebijakan yang memang pertama dan utama, tetapi juga tentang “kemasan” yang menentukan bagaimana kebijakan diterima, dicerna, dan dimaknai oleh publik.
Setelah serangkaian kasus di mana blunder komunikasi pejabat berujung pada demonstrasi besar, kesadaran akan pentingnya aura farming meningkat. Aura menjadi semacam capital baru dalam politik kontemporer, yang nilainya bisa menentukan legitimasi rezim.
Beberapa pejabat beruntung memiliki apa yang disebut sebagai aura capital sejak awal, berkat reputasi panjang atau citra yang melekat.
Yusril jelas berada dalam kategori ini. Namun, aura capital tetap memerlukan pengelolaan aktif. Seperti aset, ia bisa menguap bila tidak dirawat melalui konsistensi gestur, ketepatan komunikasi, dan relevansi kebijakan.
Yusril tampak menyadari hal ini. Safari hukum yang ia lakukan dapat dibaca sebagai strategi ganda. Pertama, eksekusi mandat Presiden Prabowo, memastikan isu hukum-kelembagaan tetap terkendali.
Kedua, pengelolaan simbolik personal sebagai pejabat publik, menampilkan diri sebagai figur hukum senior yang masih vital, mampu bersikap adil, dan peka terhadap keadilan sosial.
Dari perspektif komunikasi politik, strategi ini sejalan dengan kebutuhan rezim untuk menjaga stabilitas sosial di tengah polarisasi publik.
Ketika pejabat lain berulang kali tersandung karena gestur atau pernyataan yang menyinggung sensitivitas rakyat, Yusril kiranaya telah memeragakan jalan berbeda, menjadikan hukum bukan sekadar norma kaku, tetapi sebagai panggung komunikasi legitimasi.
Kendati gestur komunikasi yang dibatasi jeruji besi menjadi satu kritik lain, manuver lebih pro-aktif Yusril tampaknya merefleksikan pergeseran penting dalam politik Indonesia kontemporer.
Bahwa “aura” pejabat publik adalah bagian integral dari governance. Dalam konteks ini, aura bukan kosmetika, melainkan modal politik yang menentukan seberapa jauh legitimasi negara dapat dipertahankan di mata masyarakat. (J61)
