Tim Pinterpolitik.com mendapat informasi dari beberapa narasumber yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat 15 menteri yang dinilai tidak patuh terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Siapa saja mereka?
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]residen Jokowi mengalami sedikit permasalahan terkait jajaran kabinet yang dinilai tidak patuh terhadapnya. Isu tersebut didapatkan oleh tim pinterpolitik.com dari beberapa narasumber terpercaya yang menyatakan bahwa terdapat setidaknya 15 menteri yang dianggap tidak patuh terhadap Jokowi. Tindakan tersebut dinilai mengancam kinerja pemerintahan, terutama untuk mewujudkan visi dan misi Jokowi.
Setidaknya terdapat dua variabel untuk menjelaskan fenomena tersebut. Pertama adalah soal kinerja para Menteri yang dianggap kurang optimal. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang atau entitas tertentu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab. Indikasi tersebut memungkinkan Jokowi untuk menganggap seorang menteri tidak patuh.
Bukan hanya lawan yang protes, partai-partai pendukung pemerintahan spt PDIP, PKB dan Hanura jg protes ke pak jokowi krn membolehkan Ketua Umum dan Sekjen Golkar jg merangkap jabatan sbg menteri.
Ayp dong pak @jokowi tetep konsisten dgn janji sblmnya.— Novan Hidayat (@novan_h) January 24, 2018
Faktor kedua adalah terkait bargaining position atau daya tawar posisi menteri dalam kabinet. Ada indikasi yang memungkinkan seorang menteri untuk tidak menuruti perintah Presiden dikarenakan posisinya yang setara secara politik – atau mungkin punya ‘sumber daya politik’ dan dukungan dari elit berkuasa. Posisi tersebut ditentukan oleh banyak hal, misalnya bisa saja ada seseorang di belakangnya yang lebih kuat dibandingkan Presiden, atau kapasitas politik yang bersangkutan.
Beberapa faktor tersebut memungkinkan terjadinya fenomena tidak patuhnya menteri kepada Jokowi saat ini. Hal ini memang sangat membebani pemerintahan Jokowi yang akan berakhir pada 2019. Apalagi Jokowi sangat mungkin maju lagi untuk periode kedua dan tentu saja hal ini membutuhkan optimalisasi kinerja dari jajaran kabinetnya.
Jokowi mungkin saja sedang merencanakan strategi dalam menghadapi gejolak politik yang bisa berdampak besar di 2019. Lalu, apakah memang pilihan Jokowi untuk reshuffle kabinet masih belum ada? Siapa saja menteri yang tidak patuh pada Jokowi tersebut?
Kinerja Buruk Para Menteri
Kinerja menteri yang tidak efektif dan efisien boleh jadi menjadi alasan Jokowi menyebut para menterinya tidak patuh. Jika demikian, maka tingkat kepatuhan itu diukur dari seberapa jauh instruksi presiden dijalankan oleh para menterinya.
“Pembangkangan” bisa saja terjadi akibat ketidakmampuan sang menteri dalam mengondisikan instruksi Jokowi menjadi suatu kebijakan strategis. Hal itu bisa saja terjadi akibat sumber daya manusia yang tidak cakap dalam memetakan permasalahan dan solusi serta target-target yang tidak terpenuhi.
Setidaknya ada beberapa menteri yang pinterpolitik.com indikasikan tidak patuh terhadap Jokowi. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan kementeriannya selama ini serta teguran Jokowi terhadap menteri tersebut.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita merupakan salah satu di antaranya. Ketidakpuasan Jokowi terhadap menteri bisa dilihat dari komentar sang presiden terkait nilai ekspor Indonesia yang tidak mengalami kenaikan signifikan. Selain itu, ada juga kebijakan terkait impor beras 500 ribu ton, padahal sedang ada panen beras di dalam negeri yang dinyatakan mencukupi untuk kebutuhan masyarkat. Kebijakan ini juga tentu bertolak belakang dengan target swasembada Jokowi.
Berikutnya adalah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, yang disorot terkait kasus pejabat Eselon I Kemenhub yang ditangkap KPK. Persoalan tersebut terkait dengan proyek Pelabuhan Tanjung Mas dan mengindikasikan lemahnya kontrol pimpinan terhadap bawahan.
Lain lagi dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang dinilai bermasalah terkait anggaran pemulangan TKI senilai Rp 3 miliar, di mana Rp 2,5 miliar di antaranya justru dipakai untuk rapat-rapat dan pertemuan. Jokowi menyebut hal tersebut sangat tidak masuk akal.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo juga tidak luput dari sorotan, terutama terkait kasus pejabat Eselon I yang ditangkap KPK. Kasus suap terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini disebut berkaitan dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kementerian tersebut.
Hal yang sama juga berlaku untuk Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu. Menhan sebelumnya telah berseteru dengan Jenderal Gatot Nurmantyo saat masih menjabat sebagai Panglima TNI terkait isu pembelian senjata ilegal. Selain itu, polemik yang berkaitan dengan Menhan juga terkait kerugian negara dalam pembelian helikopter AW 101 yang disetujui oleh Kemenhan.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arif Yahya tidak ketinggalan. Ia dinilai gagal meningkatkan jumlah turis asing ke Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang dinilai belum mampu memenuhi target pembagian sertifikasi lahan kepada masyarakat. Dari target 5 juta lahan, pemerintah hanya mampu melakukan sertifikasi terhadap 4,2 juta lahan atau 84% dari target.
Hal yang sama juga terjadi pada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang disebut Jokowi menghambur-hamburkan anggaran kementeriannya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan juga tidak ketinggalan dari kritik karena dianggap mempersulit investor melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh kementeriannya.
Jika dinilai dari kinerjanya, maka menteri-menteri tersebut memang boleh jadi yang membuat Jokowi mengeluarkan pernyataan terkait tingkat “kepatuhan” itu. Pencapaian yang tidak memenuhi target atau perseteruan dengan pejabat lain boleh jadi menjadi indikator tingkat kepatuhan.
Sosok di Belakang Menteri
Selain karena kinerja, nyatanya bargaining position atau posisi tawar para menteri juga mempengaruhi tingkat kepatuhan. Ada indikasi, beberapa menteri menunjukkan “pembangkangan” sebagai akibat dari posisi politik yang dimiliki oleh yang bersangkutan dianggap setara dengan sang presiden. Posisi politik ini juga dinilai berdasarkan berbagai elemen, mulai dari partai, oligark politik di belakangnya, dan lain-lain.
Hal ini sangat mungkin terjadi di Indonesia mengingat banyaknya kepentingan yang beririsan dalam pemerintahan Jokowi. Ada banyak patron politik dengan kepentingannya masing-masing dalam kabinet Jokowi, sehingga menteri tertentu merasa jabatannya tidak akan diusik karena ia mewakili kepentingan patronnya tersebut. Salah satu faktanya bisa dilihat dari menteri yang berasal dari kader PDIP yang “terlihat” lebih patuh kepada Megawati Soekarnoputri ketimbang pada Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani misalnya, merupakan salah satu menteri yang secara politik “setara” dengan Jokowi. Puan merupakan salah satu sosok yang disebut-sebut pernah bertengkar dengan Jokowi sebelum Pilpres 2014 lalu terkait dampak pencalonan Jokowi terhadap elektabilitas PDIP.
Kepatuhan Puan terhadap Jokowi juga boleh jadi berkurang apalagi setelah diperbolehkannya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar – hal yang tidak diijinkan terjadi pada Puan Maharani.
@jokowi Pak Jokowi, saya mau sedikit kritik kebijakan bapak yg mengijinkan Pak Airlangga terus sebagai menteri padahal beliau kan ketua partai…kebijakan bapak dulu kan tidak membolehkan rangkap jabatan…jangan sampai langkah ini jadi propaganda lawan politik di 2019 nanti.
— Johannes Mandagie (@JohannesMandagi) January 17, 2018
Hal serupa juga terjadi pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, misalnya terkait polemik keputusan pelantikan Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tanpa menunggu penerbitan Keputusan Presiden (Keppres), juga terkait pengangkatan Plt Gubernur dari jajaran Polri.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dari PDIP juga tidak ketinggalan karena pernah disebut ‘merusak’ elektabilitas Jokowi dengan berbagai kontroversinya, termasuk terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi e-KTP.
Ketiga menteri ini memang menjadi perpanjangan tangan Megawati di dalam pemerintahan Jokowi. Sementara sosok lain dari PDIP seperti Pramono Anung yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) terlihat lebih dekat ke Jokowi dan oleh beberapa sumber dianggap lebih mengakomodir kepentingan sang presiden ketimbang partainya.
Jokowi dan Kabinetnya
Kinerja yang kurang optimal dan bargaining position yang dimiliki oleh beberapa menteri memang wajar terjadi. Hal tersebut menjelaskan bahwa kepemimpinan Jokowi tidak lepas dari berbagai pengaruh patron politik di dalam pemerintahannya sendiri. Justru hal tersebut menjadi tantangan bagi Jokowi untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap orang-orang di lingkaran dalamnya. Loyalitas memang sering sulit diwujudkan dalam politik – karena tidak ada kawan dan lawan yang abadi – namun kepentingan bisa menyatukannya.
Banyaknya patron politik yang berada di lingkungan pemerintahan memunculkan banyak kepentingan yang ada di kabinet Jokowi, sehingga optimalisasi kinerja setiap menteri seringkali terganggu kepentingan patron atau pun partai. Beberapa menteri lebih banyak mengikuti instruksi-instruksi petinggi partai yang pada titik tertentu memiliki kekuatan yang sama dengan Jokowi – presiden terlemah setelah Gus Dur yang tidak punya partai politik dan rekam jejak militer.
Pak Jokowi lagi marah2 ke Presiden dan Kabinetnya.
Bener Pak.. Memang ada yg keliru, ada yg salah dgn pemerintahan yg sdh berjalan tahun ke-4 ini.
Hajaar Pak..!!! ✊✊✊pic.twitter.com/Drc0ZKRPdc— ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ (@MbahUyok) February 1, 2018
Oleh karena itu, sudah saatnya bagi Jokowi untuk mencari solusi atas hal tersebut. Jajaran kabinet yang sudah mulai tidak satu suara akan memberatkan pemerintahannya, terutama jika publik sudah mulai memberikan perhatiannya. Jokowi perlu meningkatkan kinerja kabinet untuk meyakinkan masyarakat atas kepemimpinannya serta demi memudahkan jalan agar dapat melawan pesaing-pesaing politiknya di 2019 nanti.
Jangan sampai hal ini menjadi titik balik bagi Jokowi karena tidak bisa menjaga stabilitas kabinet. Apakah itu berarti pilihan untuk melakukan reshuffle kabinet harus diambil? Bagaimana bila reshuffle tidak bisa menyingkirkan semua hambatan Jokowi?
Merangkul semua pihak memang menjadi hal yang tidak mungkin di dalam politik. Namun, kepemimpinan adalah bagian lain dari “seni”. Maka, seberapa hebat Jokowi mengolah pemerintahannya tentu akan menentukan seberapa “indah” karya seni yang akan dihasilkannya. (LD14)
