Dengarkan artikel ini:
Pada 7–12 April 2026, Ketua KMT Cheng Li-wun mengunjungi Nanjing, Shanghai, dan Beijing atas undangan Xi Jinping. Di Balai Agung Rakyat, ia bertemu langsung dengan Xi — pertemuan pertama antara pemimpin KMT dan Partai Komunis Tiongkok dalam hampir satu dekade. Kunjungan ini terjadi menjelang KTT Trump-Xi pada Mei, menjadikannya momen geopolitik yang sangat krusial. Akankah ini momen awal berakhirnya ketegangan Taiwan dan Tiongkok?
Pada Desember 1949, Chiang Kai-shek berdiri di dermaga Keelung, memandang laut yang memisahkan dirinya dari daratan yang baru saja ia kehilangan. Di belakangnya, dua juta orang — tentara, pejabat, intelektual, rakyat biasa — ikut menyeberang ke pulau kecil bernama Taiwan. Mereka membawa emas cadangan negara, koleksi seni Istana Terlarang, dan satu janji yang akan diulang-ulang selama beberapa dekade: “Kita akan kembali.”
Tapi mereka tidak pernah kembali. Tidak dengan senapan, tidak dengan tank. Daratan tetap milik Mao, dan Taiwan perlahan membangun identitasnya sendiri — dari otoritarianisme menuju demokrasi, dari provinsi pelarian menuju salah satu ekonomi paling maju di Asia.
Tujuh puluh tujuh tahun kemudian, pada 10 April 2026, seorang perempuan bernama Cheng Li-wun berdiri di Balai Agung Rakyat, Beijing — gedung yang sama tempat Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok. Ia berjabat tangan dengan Xi Jinping. Bukan sebagai penakluk, bukan sebagai pemimpin negara, tapi sebagai Ketua Kuomintang (KMT) — partai yang sama yang dulu kalah perang dan menyeberangi selat itu dengan luka yang belum sembuh.
Chiang Kai-shek berjanji akan pulang dengan pasukan. Cheng Li-wun pulang dengan jabat tangan. Pertanyaannya tetap sama setelah hampir delapan dekade: siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh kepulangan ini?
Sang Pembelot yang Menjadi Jembatan
Untuk memahami signifikansi kunjungan Cheng Li-wun, kita perlu memahami dulu siapa dia — karena biografinya sendiri adalah sebuah alegori tentang Taiwan modern.
Cheng lahir pada 1969 di Yunlin, dari ayah seorang tentara suku Yi asal Yunnan yang pernah bertugas di Pasukan Ekspedisi Tiongkok, dan ibu orang Taiwan asli dari Kouhu. Ia tumbuh di perkampungan veteran militer (juancun) di Tainan — sebuah lingkungan yang identik dengan nostalgia daratan dan identitas Republik Tiongkok.
Namun alih-alih mengikuti jejak ayahnya, Cheng muda justru memilih jalan yang berlawanan. Di akhir 1980-an, ia menjadi aktivis Gerakan Bunga Lili Liar (Wild Lily Movement), meneriakkan kejatuhan KMT dan menyebut partai itu “kekuatan penguasa paling menjijikkan.” Ia bergabung dengan DPP, partai pro-kemerdekaan, dan duduk di Majelis Nasional pada usia 27 tahun.
Lalu, sesuatu berubah. Setelah konflik internal di DPP pada awal 2000-an, Cheng meninggalkan partai dan pada 2005 resmi bergabung dengan KMT — direkrut langsung oleh mantan Wakil Presiden Lien Chan. Ia bahkan ikut dalam kunjungan bersejarah Lien Chan ke daratan Tiongkok tahun itu. Dua dekade kemudian, pada Oktober 2025, perempuan yang dulu ingin menghancurkan KMT justru terpilih sebagai ketuanya.
Transformasi ideologis Cheng — dari separatis menjadi unionis, dari penentang KMT menjadi pemimpinnya — bukan sekadar oportunisme politik. Ia adalah cermin dari keretakan identitas Taiwan itu sendiri: sebuah masyarakat yang terus-menerus bernegosiasi antara kedekatan kultural dengan Tiongkok dan hasrat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Kunjungannya ke Nanjing, Shanghai, dan Beijing pada 7–12 April 2026 — yang mencakup ziarah ke Makam Sun Yat-sen dan pertemuan puncak dengan Xi Jinping — adalah pertemuan pertama antara pemimpin KMT dan Partai Komunis Tiongkok sejak 2016. Ini bukan sekadar diplomasi partai. Ini adalah teater geopolitik dengan penonton yang duduk di Washington, Taipei, dan Beijing sekaligus.
Jebakan Thucydides dan Ilusi Perdamaian
Di sinilah kita perlu melepaskan diri dari narasi permukaan dan masuk ke kerangka analitis yang lebih dalam.
Graham Allison, profesor Harvard dan mantan Asisten Menteri Pertahanan AS, memopulerkan konsep Thucydides’s Trap — merujuk pada pengamatan sejarawan Yunani kuno Thucydides bahwa Perang Peloponnesos menjadi tak terhindarkan karena kebangkitan Athena menimbulkan ketakutan di Sparta. Allison menemukan bahwa dari 16 kasus dalam 500 tahun terakhir di mana kekuatan yang sedang naik menantang kekuatan dominan, 12 di antaranya berakhir dengan perang.
Hubungan AS-Tiongkok hari ini, menurut Allison, adalah kasus ke-17. Dan Taiwan adalah titik nyala yang paling berbahaya.
Namun teori Allison saja tidak cukup untuk menjelaskan mengapa Cheng memilih jalan dialog, bukan deterensi. Untuk itu, kita perlu menoleh pada Power Transition Theory yang dicetuskan A.F.K. Organski pada 1958. Teori ini berargumen bahwa tatanan internasional dibangun oleh kekuatan dominan, dan perang paling mungkin terjadi bukan saat kekuatan yang menantang masih lemah, melainkan ketika ia mendekati kesetaraan — dan merasa tidak puas dengan tatanan yang ada.
Tiongkok hari ini berada tepat di titik transisi itu. Secara ekonomi, ia nyaris menyamai AS. Secara militer, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, keseimbangan kekuatan telah bergeser drastis. Dalam logika Organski, inilah momen paling rawan — bukan karena perang pasti terjadi, tapi karena kalkulasi salah (miscalculation) paling mungkin terjadi.
Cheng Li-wun, sadar atau tidak, sedang bermain di ruang sempit antara dua teori ini. Di satu sisi, ia berusaha menghindari jebakan Thucydides dengan membuka kanal dialog langsung — sesuatu yang absen sejak DPP berkuasa pada 2016. Di sisi lain, ia menggunakan retorika yang sejalan dengan logika power transition: bahwa Taiwan tidak boleh menjadi alat tawar AS dalam persaingannya dengan Tiongkok.
Dalam wawancara dengan Deutsche Welle, Cheng secara eksplisit menyebut ekspansi NATO ke timur sebagai penyebab utama perang Rusia-Ukraina — sebuah pernyataan yang menggemakan argumen kaum realis struktural seperti John Mearsheimer. Ia memperingatkan bahwa Taiwan bisa menjadi “Ukraina berikutnya” jika terus mengandalkan perlindungan militer AS tanpa membangun jalur komunikasi dengan Beijing.
Ini adalah posisi yang kontroversial, tentu saja. Bagi pendukung DPP dan banyak pengamat Barat, argumen Cheng adalah bentuk appeasement — penyerahan diri bertahap yang dibungkus retorika perdamaian. Tapi bagi Cheng dan basis pendukung KMT, ini adalah realisme: pengakuan bahwa dalam dunia di mana AS terdistraksi oleh perang di Ukraina dan Iran, dan di mana Trump secara terbuka mempertanyakan nilai aliansi keamanan, Taiwan perlu mencari jalan ketiganya sendiri.
Ryan Hass, mantan pejabat AS dan peneliti senior di Brookings Institution, mencatat bahwa publik Amerika yang sudah kelelahan oleh konflik-konflik global saat ini memiliki selera yang sangat rendah terhadap konfrontasi kekuatan besar. Jika itu benar, maka fondasi deterensi AS di Selat Taiwan mungkin lebih rapuh dari yang kita kira.
Pulang, tapi ke Rumah Siapa?
Kembali ke kisah 1949. Chiang Kai-shek meninggal di Taipei pada 1975, tidak pernah menginjakkan kaki lagi di daratan. Jasadnya hingga kini belum dimakamkan secara permanen — sesuai wasiatnya, ia ingin dikuburkan di tanah kelahirannya di Zhejiang ketika “pemulihan daratan” tercapai. Sebuah janji yang membeku dalam waktu.
Cheng Li-wun, tujuh dekade kemudian, memilih untuk tidak membawa janji perang. Ia membawa kata “rekonsiliasi.” Tapi apakah rekonsiliasi yang ia serukan adalah langkah tulus menuju perdamaian lintas-Selat, atau sekadar manuver politik menjelang Pemilu Presiden Taiwan 2028? Apakah Beijing benar-benar menginginkan dialog, atau hanya membutuhkan optics yang menunjukkan bahwa Taiwan masih memiliki suara-suara yang bersahabat dengan daratan?
Xi Jinping sendiri tidak menyembunyikan tujuan akhirnya. Dalam pertemuan itu, ia menyebut reunifikasi sebagai “keniscayaan sejarah.” Cheng, dengan cermat, menghindari kata reunifikasi — memilih istilah “rekonsiliasi” yang lebih ambigu. Jarak semantik antara kedua kata itu mungkin tampak kecil, tapi di dalamnya tersimpan seluruh kompleksitas masa depan 23 juta penduduk Taiwan.
Jajak pendapat Taiwan Public Opinion Foundation pada Oktober 2025 menunjukkan realitas yang tidak bisa diabaikan: hanya 13,9 persen warga Taiwan mendukung unifikasi dengan Tiongkok, sementara 44,3 persen menginginkan kemerdekaan. Cheng Li-wun, dengan kata lain, sedang menjual sesuatu yang mayoritas pembelinya tidak inginkan.
Tapi politik tidak selalu tentang apa yang diinginkan publik hari ini. Kadang ia tentang apa yang ditakutkan publik esok hari. Dan di tengah dunia yang semakin tidak pasti — di mana Ukraina telah mengajarkan bahwa janji keamanan bisa menguap, dan di mana tatanan berbasis aturan terasa semakin rapuh — ketakutan adalah mata uang politik yang paling kuat.
Ronald Reagan pernah berkata, “Peace is not absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means.” Cheng Li-wun tampaknya ingin membuktikan bahwa ia mampu melakukan itu. Tapi sejarah juga mengajarkan bahwa mereka yang paling keras menyerukan perdamaian kadang justru sedang mempersiapkan panggung untuk kompromi yang paling mahal. (S13)
