Dengarkan artikel ini:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Namun, Wakil Presiden ke-10 & ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) dinilai masih berpengaruh di partai beringin itu.
“I was here first, so I don’t really have to do anything.” – Sarah ‘O’ Owens, Sex Education (2019-2023)
Bisa dibilang Netflix memiliki salah satu series andalan yang banyak ditunggu-tunggu orang. Salah satu series buatan Netflix itu adalah Sex Education (2019-2023).
Ujung cerita perjalanan Otis Milburn untuk memberikan pendidikan seks kepada teman-temannya harus menemui tantangan ketika akhirnya Otis masuk ke sekolah barunya, Cavendish. Berbeda dengan sekolah lamanya, di mana Otis menjadi satu-satunya terapis seks, Cavendish ternyata telah memiliki seorang terapis seks yang sudah dikenal terlebih dahulu, yakni Sarah ‘O’ Owens.
Dengan harapan untuk menegosiasikan persaingannya di Cavendish, Otis-pun datang menemui O untuk membicarakan siapa yang lebih berhak membuka layanan konsultasi pendidikan seks untuk teman-temannya. O-pun denga singkat menjawab, “Aku sudah terlebih dahulu ada di sini. Jadi, aku tidak perlu melakukan apapun terkait hal itu.”
Apa yang terjadi dengan Otis yang baru masuk ke Cavendish mungkin juga tengah terjadi dalam dinamika politik Indonesia baru-baru ini. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan berniat untuk bergabung dengan Partai Golkar.
Sejumlah politisi Golkar menyambut rumor tersebut. Namun, tidak untuk politisi senior Golkar yang pernah menjabat sebagai wakil presiden (wapres) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).
Menanggapi rumor itu, JK mengingatkan bahwa terdapat sejumlah mekanisme dan aturan yang harus dipenuhi terlebih dahulu bila ingin menjadi pengurus atau ketua, yakni harus menjadi kader Golkar selama lima tahun.
Layaknya O di Cavendish, JK memang sudah terlebih dahulu hadir dan besar di Golkar. Bahkan, bisa dibilang JK adalah salah satu politikus senior yang berpengaruh di partai berlambang pohon beringin itu.
Di sisi lain, meski pernah menjadi wapres Jokowi pada tahun 2014-2019, JK kini dinilai memiliki posisi politik yang berseberangan dengan Jokowi. Bila Jokowi disinyalir mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, JK lebih memilih untuk mendukung paslon nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Dengan dinamika terkini yang terjadi, mungkinkah JK akan menjegal kemungkinan Jokowi untuk bergabung dengan Golkar? Seberapa pengaruh JK di Golkar untuk menjalankan siasat ini?
JK Bak ‘O’ di Golkar?
Setelah akhirnya diterima di sekolah baru, Otis-pun memiliki harapan baru akan hidupnya. Salah satunya adalah untuk mengulangi kesuksesannya dalam mengadakan sesi-sesi konseling untuk teman-teman sebayanya di Cavendish.
Namun, upayanya untuk mendominasi pasar konseling seks di Cavendish tidak bisa berjalan mulus karena sekolah itu sudah memiliki penguasa pasar yang dikenal sebagai O.
O sendiri cukup dihormati di kalangan siswa-siswa Cavendish. Tidak jarang, antrean panjang justru terjadi di klinik konseling yang dibuka oleh O, bukan klinik konseling milik Otis.
Dominasi O yang telah hadir lebih dulu di Cavendish ini bisa dijelaskan dengan tulisan Kimberly Casey yang berjudul Defining Political Capital. Bukan tidak mungkin, mengacu ke tulisan itu, sudah memiliki modal (capital) berupa modal sosial.
Modal sosial bisa dimaknai sebagai investasi yang terbangun melalui hubungan-hubungan sosial, yang mana kemudian bisa berujung pada imbalan yang dieskpektasikan (returns). Ini mengapa O bisa disukai oleh banyak teman-temannya.
Pasalnya, O memberikan kemudahan, kenyamanan, hingga nasihat saat mereka melakukan konseling dengan O. Dengan begitu, O bisa mendapatkan promosi gratis dan kesetiaan dari teman-temannya.
Hal yang sama juga berlaku dalam politik. JK juga memiliki modal sosial yang luas di Golkar. Bahkan, tidak hanya di Golkar, JK juga bisa mengandalkan jaringan lainnya, seperti alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang juga banyak di partai beringin itu.
Modal sosial ini, menurut Casey, bisa ditransformasikan menjadi modal politik. Modal politik sendiri adalah modal yang digunakan untuk tindakan politik, seperti dalam arena pemilihan umum atau di antara para pemegang jabatan.
Tidak heran apabila akhirnya JK bisa saja mempengaruhi kader-kader Golkar lainnya untuk menghalangi kemungkinan Jokowi guna bergabung dengan Golkar. Apalagi, JK dianggap sebagai politikus senior yang sangat dihormati di semua kalangan dalam Golkar.
Namun, apakah benar JK memiliki pengaruh seluas itu? Mungkinkah modal sosial cukup untuk membendung Jokowi yang kini disebut-sebut menjadi salah satu presiden terkuat dalam sejarah Indonesia?
Golkar Bukan Milik JK?
Meski begitu, JK bukanlah satu-satunya orang berpengaruh di Golkar. Layaknya Cavendish, yang didalamnya terdapar sejumlah siswa-siswi “populer”, Golkar juga memiliki individu-individu yang memengaruhi dinamika internal partai.
O mungkin dikenal karena keahliannya dalam konseling. Namun, individu-individu lainnya juga punya modal-modal lain yang bisa mereka andalkan.
Abbi Montgomery, misalnya, adalah salah satu anak populer yang diikutin oleh banyak individu di Cavendish. Dia selalu didengar karena selalu menjadi orang yang serba positif (be-positive policy).
Tidak hanya Abbi, ada juga Isaac Goodwin. Isaac mampu membuat seluruh Cavendish untuk mogok karena tidak tersedianya fasilitas yang mumpuni untuk kelompok difabel.
Modal-modal yang berbeda inilah yang juga eksis di Golkar. Tidak jarang, para individu dengan modal-modal politik yang besar ini saling bersaing.
Pada tahun 2016 ketika Golkar masih diketuai oleh Aburizal Bakrie, misalnya, terjadi benturan pengaruh antara JK dan Luhut Binsar Pandjaitan yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Bukan tidak mungkin, benturan antar-individu berpengaruh akan terjadi lagi di Golkar di tengah wacana bergabungnya Jokowi ke Golkar. Hingga kini, masih banyak individu berpengaruh di Golkar yang sejalan dengan Jokowi, mulai dari Luhut, Aburizal, hingga Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto.
Nama-nama itupun memiliki sejumlah posisi penting di Golkar. Aburizal, misalnya, kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Sementara, Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Golkar.
Bisa dibilang, selain memiliki modal sosial, individu-individu ini memiliki modal institusional juga. Mengacu ke tulisan Casey, modal institusional adalah modal yang berkaitan dengan institusi, seperti sumber-sumber yang melekat pada jabatan institusional.
Pada akhirnya, jika benturan politik di internal Golkar terjadi, bukan tidak mungkin JK harus mempertimbangkan ulang bila benar ingin menghadang kemungkinan bergabungnya Jokowi. Layaknya O dalam menghadapi Otis yang memiliki pengetahuan luas soal konseling, JK-pun harus memikirkan matang-matang langkah-langkah yang akan diambil. (A43)
