Penetapan tersangka atas Setya Novanto sarat nuansa politik. Di satu sisi publik disuguhkan skandal korupsi KTP elektronik dan polemik Hak Angket KPK. Namun, di sisi lain tampak pula aksi hitung-hitungan politik menuju Pilpres 2019.
PinterPolitik.com
“One of the reasons people hate politics is that truth is rarely a politician’s objective. Election and power are” – Cal Thomas, kolumnis
[dropcap size=big]P[/dropcap]ada Senin 17 Juli 2017 lalu, publik dikejutkan dengan penetapan status tersangka terhadap Ketua DPR RI, sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Semua media ramai-ramai memuat pemberitaan tentang Novanto. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus KTP elektronik yang proyeknya bernilai Rp 5,84 triliun. Kasus ini disebut-sebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun. Adapun Novanto disebut menerima uang sejumlah Rp 574 miliar.
Berita penetapan tersangka ini menjadi ramai diperbincangkan, mengingat selama ini Novanto sering disebut sebagai salah satu politisi yang ‘untouchable’ atau tidak dapat disentuh hukum. Sebelumnya, Novanto juga pernah terlibat beberapa kasus hukum, namun tak ada satu pun yang mampu menjerat dirinya. Posisinya yang menjabat sebagai Ketua DPR RI juga dianggap menjadi alasan mengapa kasus ini mendapat sorotan publik. Dalam surat dakwaan untuk dua terdakwa kasus KTP elektronik Sugiharto dan Irman disebutkan Novanto bersama-sama melakukan korupsi dalam pengadaan proyek KTP elektronik. Peran Novanto dibeberkan jaksa KPK dalam persidangan, yakni untuk mendorong fraksi-fraksi di DPR agar mendukung proyek itu.
Hary Tanoe and Setya Novanto are Donald Trump's partners in Indonesia https://t.co/WMcOUTWcBx
— Andreas Harsono (@andreasharsono) July 18, 2017
Penetapan tersangka atas Novanto ini secara politik menarik untuk diamati, mengingat saat ini DPR tengah gencar mengevaluasi KPK melalui Pansus Angket KPK. Bahkan sempat beredar selentingan dari pimpinan DPR yang ingin membubarkan KPK. Di tengah kondisi politik yang demikian, penetapan tersangka kepada Novanto ini tentu menimbulkan tanda tanya, apakah memang murni kasus hukum, atau ada tendensi politik di belakangnya?
Di balik Status Tersangka Novanto
Untuk beberapa saat, publik disuguhkan dengan ‘keseriusan’ DPR dalam mengevaluasi KPK. Anggota DPR sampai harus datang ke lembaga pemasyarakatan untuk mewawancarai terpidana kasus korupsi. Desakan untuk membubarkan KPK oleh ICW dianggap sebagai permufakatan jahat untuk melawan kebijakan pemberantasan korupsi.
Jika ditarik ke belakang, pergumulan kepentingan politik atas KPK beberapa waktu belakangan menguat setelah terbongkarnya kasus korupsi KTP elektronik. Kasus ini menyeret banyak anggota DPR – termasuk Setya Novanto dan beberapa politisi penting lainnya. Kondisi ini bertambah panas setelah KPK juga mulai membuka kembali kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bukan rahasia lagi jika kasus korupsi ini terjadi di zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri – yang nota bene adalah Ketua Umum PDIP. KPK bahkan sempat memanggil salah satu mantan menteri Megawati, Dorodjatun Kuntjoro Jakti untuk diperiksa terkait kasus BLBI tersebut.
Hal inilah yang membuat Golkar dan PDIP terlihat paling getol dalam Hak Angket KPK. PDIP dan Golkar menyumbang anggota terbanyak dalam Pansus KPK dengan masing-masing 6 orang dari PDIP dan 5 orang dari Golkar. Serangan terhadap KPK ini seolah menjadi pukulan bagi kepemimpinan Presiden Jokowi yang di satu sisi sangat menekankan pentingnya pemberantasan korupsi, namun di sisi lain tersandera kepentingan partai politik pendukung. Apalagi, Golkar dan PDIP adalah dua partai utama yang mendukung Jokowi. Golkar bahkan telah menetapkan Jokowi sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2019 nanti. Sementara PDIP adalah partai utama yang mengusung Jokowi dan menjadi partai pemerintahan saat ini.
Posisi Jokowi yang tersandera kepentingan politik partai ini sekaligus membenarkan pendapat Indonesianis dari Universitas Northwestern, Amerika Serikat, Jeffrey A. Winters yang mengatakan bahwa Jokowi adalah Presiden terlemah sepanjang sejarah Indonesia karena ia tidak punya partai politik dan bukan berasal dari golongan militer.
Bukan tanpa alasan banyak yang menyebut serangan terhadap KPK merupakan serangan terhadap Jokowi, mengingat pimpinan KPK merupakan orang-orang yang ditentukan Presiden yang kemudian dipilih oleh DPR. Artinya, porsi Presiden jauh lebih besar karena Presiden-lah yang menentukan siapa yang ada dalam daftar yang akan dipilih oleh DPR. Bahkan ada selentingan dari pihak-pihak yang pernah duduk di dalam pemerintahan bahwa KPK itu sendiri merupakan perpanjangan tangan pemerintah.
Pada saat yang sama, Jokowi dihadapkan pada situasi yang dilematis, di mana sebagai Presiden tanpa partai, satu-satunya kekuatan Jokowi adalah masyarakat. Sementara, persepsi masyarakat terhadap KPK sangat positif sebagai garda terdepan melawan korupsi, bahkan mengalahkan persepsi masyarakat terhadap partai politik. Hal ini salah satunya tergambarkan dalam survei CSIS pada pertengahan 2016 lalu. Artinya, Jokowi tidak bisa begitu saja mengikuti keinginan partai politik pendukung yang ingin mengevaluasi KPK.
Pilihan Politik Terbaik?
Dalam situasi ‘tersandera’ ini, Jokowi mau tidak mau harus membuat pilihan politik. Jokowi tidak mungkin mengikuti kehendak partai yang ingin melemahkan KPK karena boleh jadi pelemahan KPK sama saja dengan melawan masyarakat. Pilihan politik terbaik yang bisa diambil Jokowi adalah mengurangi tekanan pada salah satu kubu yang menyerang KPK. Pilihan itu jatuh pada Setya Novanto dan Golkar karena tentu tidak mungkin Jokowi melawan Megawati dan PDIP. Pilihan politik ini menjadi masuk akal jika kita melihat untuk beberapa saat kasus BLBI seolah tidak terdengar lagi sejak terakhir diberitakan pada Mei 2017 lalu.
Selain itu, pilihan ini bisa dipahami jika Jokowi memang punya keinginan untuk maju lagi pada Pilpres 2019. Jokowi memang punya dukungan yang besar dari masyarakat, namun tanpa partai pengusung, Jokowi tidak akan mungkin mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Oleh karena itu, Setya Novanto boleh jadi menjadi ‘tumbal’ di tengah karut marut tarik-menarik kepentingan politik di tingkat elit.
Di tubuh Golkar sendiri, posisi Novanto cukup kuat mengingat dukungan terhadapnya juga masih besar. Hal ini bisa dilihat setelah Novanto ditetapkan menjadi tersangka, pimpinan Golkar langsung mengadakan pertemuan dan memutuskan tetap mendukung Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Alasannya Golkar tidak ingin terpecah belah menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Fraksi Golkar di DPR juga tetap mendukung posisi Novanto sebagai Ketua DPR. Hal ini juga bisa diartikan sebagai strategi politik Golkar yang selalu ingin bernaung di bawah kekuasaan.
(4). Insya Allah, ujian ini akan semakin membuat Partai Golkar berdiri kokoh, kuat, dan mengakar. pic.twitter.com/D1VeceIxWS
— Setya Novanto (@sn_setyanovanto) July 19, 2017
Walaupun demikian, bukan berarti gejolak internal sama sekali tidak ada. Salah satunya datang dari Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang mendesak Novanto untuk turun dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Menurut GMPG status tersangka ini dapat mencoreng citra pemerintahan Jokowi. Tanggapan datar juga datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). “Bahwa apa yang terjadi pada ketua umum itu hal yang biasa, atas segala perbuatan yang tercela pasti ada sanksinya,” demikian kata JK, seperti dilansir dari Republika.co.id.
Hal yang agak aneh adalah pernyataan yang muncul terkait keteguhan Golkar untuk tetap mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang sekalipun Novanto ditetapkan sebagai tersangka. Tentu banyak yang bertanya-tanya, mengapa penangkapan Novanto tiba-tiba dikaitkan dengan dukungan untuk Jokowi pada Pilpres 2019? Apakah ini bagian dari strategi politik Golkar untuk menunjukkan pada Jokowi bahwa pilihan yang diambil Jokowi salah? Ataukah boleh jadi ini menunjukkan bahwa Golkar memang benar-benar membutuhkan Jokowi yang saat ini menjadi tokoh politik paling kuat untuk memenangkan kontestasi Pilpres di 2019? Hanya Golkar yang tahu. Yang jelas, dengan menyebut nama Jokowi, Golkar seolah menyiratkan bahwa memang ada peran Jokowi dalam persoalan ini.
Akhir dari The Untouchable?
Lalu, apakah kasus ini menandakan akhir dari perjalanan politik Setya Novanto? Novanto adalah politisi yang sulit tersentuh kasus hukum. Mulai dari Bank Bali hingga ‘Papa Minta Saham’, semuanya tidak mampu menjerat Novanto. Apakah Novanto akan benar-benar terjerat kali ini? Lalu, apakah status tersangka Novanto ini menunjukkan pertarungan antara DPR (Pansus KPK) melawan KPK telah mencapai puncaknya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih sulit dijawab saat ini, mengingat kasus ini masih berjalan. Yang jelas, pertarungan politik di tingkat elit saat ini juga melibatkan proyeksi kemenangan di Pilpres 2019. Tarik ulur presidential threshold dalam RUU Pemilu juga bisa dianggap sebagai variabel yang ikut mempengaruhi pilihan-pilihan politik yang diambil. Bukan tanpa alasan tuduhan saling jegal bermunculan, misalnya yang disampaikan oleh Wakil Ketua Gerindra, Fadli Zon yang menyebut pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Prabowo melalui RUU Pemilu.
Menarik untuk ditunggu apakah kali ini Novanto bisa lolos lagi dari jerat hukum yang menanti dirinya. Dari sudut pandang Jokowi, pilihan politik mengorbankan yang lebih lemah bisa jadi yang paling masuk akal, mengingat selain PDIP, Jokowi juga masih punya dukungan dari beberapa partai koalisi pemerintah yang lain. Sementara bagi Golkar, tetap mendukung Jokowi adalah pilihan yang paling masuk akal untuk memenangkan kontestasi politik di 2019.
Pada akhirnya, bagi masyarakat biasa yang paling penting adalah kasus-kasus korupsi bisa dituntaskan, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat tidak lagi diselewengkan, dan pembangunan bisa dinikmati oleh semua orang. Status tersangka bagi Novanto ini juga boleh jadi menunjukkan bahwa perang terhadap korupsi memang tidak boleh berakhir dan oleh karenanya KPK harus terus didukung. (Berbagai Sumber/S13)
