Dengarkan artikel ini:
Dalam langkah yang mencengangkan, Presiden Prabowo Subianto membatalkan kehadirannya di KTT G-20 Afrika Selatan—forum pemimpin dunia yang prestigius—demi konsolidasi basis politik domestik, meski dengan bahasa soal “adanya agenda lain”. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Beberapa pihak menilai di balik pembatalan tersebut, terdapat kalkulasi politik yang mendalam tentang ancaman nyata dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan penertiban yang agresif.
Para konglo hitam, mafia sumber daya alam, hingga pejabat korup yang selama ini menikmati rente ekonomi kini berpotensi melancarkan serangan balik yang dapat mengguncang stabilitas pemerintahan.Prabowo tampaknya memahami bahwa ancaman terbesar bagi reformasi bukan datang dari oposisi terbuka, melainkan dari kelompok-kelompok yang kehilangan privilese dan diam-diam merongrong dari dalam.
Mereka hanya menunggu momentum yang tepat—isu pemantik seperti kontroversi KUHAP atau kelangkaan BBM—untuk memobilisasi massa dan menciptakan kekacauan politik. Oleh karena itu, konsolidasi domestik menjadi prioritas utama, bahkan jika harus mengorbankan kehadiran di forum internasional yang penting.
Prabowo membatalkan kehadiran di KTT G-20 Afrika Selatan dengan alasan agenda domestik yang bertepatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir mewakilinya dalam forum tersebut. Namun, yang menarik perhatian adalah aktivitas Prabowo selama akhir pekan yang seharusnya digunakan untuk perjalanan diplomatik tersebut. Alih-alih beristirahat atau melakukan kegiatan seremonial, Prabowo justru mengadakan rapat terbatas yang sangat strategis.
Pertemuan akhir pekan tersebut melibatkan jajaran pejabat keamanan dan penegakan hukum tingkat tinggi: Menteri Pertahanan, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala PPATK, dan sejumlah menteri terkait lainnya. Agenda utama rapat tersebut adalah membahas penertiban tambang ilegal dan strategi menghadapi potensi perlawanan dari kelompok-kelompok yang merasa terancam. Ini menunjukkan bahwa Prabowo menempatkan keamanan dan stabilitas domestik sebagai prioritas tertinggi, bahkan di atas kepentingan diplomasi internasional.
Sebelumnya, Prabowo juga tercatat bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebanyak tiga kali dalam satu pekan. Pertemuan-pertemuan intensif ini membahas berbagai isu krusial: laporan dari daerah-daerah, persoalan ojek online yang menjadi isu sensitif, serta berbagai persoalan hukum yang tengah berkembang. Frekuensi pertemuan yang tinggi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan konsolidasi politik dan memastikan dukungan legislatif tetap solid menghadapi potensi gejolak.
Pembatalan kehadiran di KTT G-20 dan intensifikasi pertemuan domestik ini membentuk pola yang jelas: Prabowo tengah mempersiapkan diri menghadapi serangan balik dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakannya yang berani memberantas praktik-praktik ilegal dan korupsi. Bukan tanpa alasan, beberapa gejolak yang terjadi disekitaran Agustus 2025 lalu juga terjadi saat ia sedang dalam perjalanan ke luar negeri.
Anatomi Serangan Balik: Siapa yang Terancam?
Kebijakan penertiban Prabowo memang luar biasa agresif dan menyasar langsung ke jantung ekonomi ilegal yang selama ini menggerogoti kekayaan negara. Pemerintahan Prabowo telah menertibkan 1.063 lokasi tambang ilegal yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp300 triliun. Ini bukan angka kecil—jumlah tersebut setara dengan lebih dari 10 persen APBN Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menyita 3,7 juta hektare perkebunan sawit ilegal yang selama ini beroperasi tanpa izin dan merugikan lingkungan serta penerimaan negara.
Penertiban ini langsung menghantam kelompok mafia tambang dan perkebunan yang selama puluhan tahun menikmati keuntungan tanpa kontribusi signifikan kepada negara. Para konglo hitam ini tidak hanya kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga menghadapi risiko hukum yang serius. Beberapa di antara mereka memiliki koneksi politik yang kuat dan jaringan yang luas, sehingga kemampuan mereka untuk melakukan perlawanan tidak bisa dianggap remeh.
Di sisi lain, ada juga indikasi keterlibatan mafia migas dalam menciptakan gangguan. Kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa daerah diduga merupakan bentuk serangan balik dari kelompok ini. Mafia migas memiliki akses ke logistik, finansial, dan kedekatan politik yang kuat, sehingga mereka mampu menciptakan krisis artifisial untuk menekan pemerintah. Kelangkaan BBM bukan hanya menimbulkan keresahan publik, tetapi juga dapat menjadi pemantik kerusuhan sosial yang lebih luas.
Para pejabat korup yang selama ini menikmati aliran dana dari anggaran transfer ke daerah juga merasa terancam. Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah Prabowo untuk mencegah korupsi membuat banyak pihak kehilangan akses ke sumber rente yang selama ini mereka nikmati. Kelompok-kelompok ini, meskipun tersebar di berbagai daerah, memiliki kepentingan bersama untuk merongrong pemerintahan yang mengancam privilese mereka. Kita ingat demonstrasi di Agustus lalu juga bergerak awalnya dari daerah, tepatnya di Pati.
Yang paling mengkhawatirkan adalah potensi konsolidasi dari berbagai kelompok kepentingan ini. Mereka mungkin memiliki latar belakang yang berbeda—mafia sumber daya alam, pejabat korup, konglomerat hitam—tetapi mereka memiliki musuh bersama: pemerintahan Prabowo yang berani menertibkan praktik-praktik ilegal. Dalam situasi seperti ini, mereka hanya perlu isu pemantik untuk memobilisasi massa dan menciptakan kekacauan. Kontroversi KUHAP yang saat ini tengah ramai menjadi salah satu isu yang berpotensi ditunggangi untuk kepentingan mereka.
Strategi Menghadapi Konsolidasi Kepentingan
Sosiolog Charles Tilly dalam kajiannya tentang pembentukan negara dan kekuasaan menegaskan bahwa kekuasaan lahir dari kontrol terhadap sumber daya dan kemampuan membangun jaringan koalisi. Ketika regulasi baru mengancam akses terhadap sumber rente, kelompok-kelompok kepentingan secara alami akan mengonsolidasikan diri untuk mempertahankan status quo. Mereka tidak akan diam menerima perubahan yang merugikan mereka, melainkan akan melakukan berbagai upaya—baik legal maupun ilegal—untuk mempertahankan privilese yang selama ini mereka nikmati.
Ekonom Mancur Olson dalam teorinya tentang collective action menyatakan bahwa “minoritas terorganisasi” selalu lebih efektif dalam menghambat perubahan dibandingkan publik yang luas namun tidak terorganisasi. Kelompok kecil dengan kepentingan yang jelas dan terkonsentrasi memiliki insentif yang jauh lebih kuat untuk mengorganisir diri dan melakukan aksi kolektif dibandingkan masyarakat luas yang mendapat manfaat difus dari reformasi. Ini menjelaskan mengapa reformasi sering kali menghadapi resistensi yang keras meskipun secara agregat menguntungkan mayoritas masyarakat.
Dalam konteks Indonesia saat ini, teori-teori ini sangat relevan. Para konglo hitam, mafia sumber daya alam, dan pejabat korup yang terancam oleh kebijakan Prabowo memiliki insentif yang sangat kuat untuk berorganisasi dan melawan. Mereka memiliki sumber daya finansial yang besar, jaringan yang luas, dan akses ke berbagai saluran kekuasaan. Sementara itu, masyarakat luas yang akan mendapat manfaat dari penertiban—dalam bentuk penerimaan negara yang lebih besar, lingkungan yang lebih baik, dan keadilan ekonomi—belum tentu terorganisir dengan baik untuk mendukung pemerintah.
Sebenarnya, pola ini umum terjadi di negara-negara yang pemimpinnya kuat, misalnya di Tiongkok era Xi Jinping dan Rusia era Vladimir Putin. Keduanya menghadapi gejolak dan perlawanan dari orang-orang yang dirugikan kepentingannya akibat penertiban yang dilakukan pemerintah. Semuanya memang butuh konsolidasi dan penyelesaian dengan kepala dingin dan langkah taktis-strategis.
Prabowo tampaknya memahami dinamika ini dengan baik. Pertemuan-pertemuan intensif dengan Dasco yang membahas laporan daerah, isu ojek online, dan persoalan hukum menunjukkan bahwa pemerintah tengah melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi konflik yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok perongrong.
Isu ojek online, misalnya, sangat sensitif karena melibatkan jutaan pekerja yang bisa dengan mudah dimobilisasi untuk aksi massa. Demo Agustus 2025 yang berakhir ricuh dengan kerusakan fasilitas dan korban jiwa menjadi pelajaran penting tentang betapa cepatnya situasi bisa memburuk jika tidak diantisipasi dengan baik.
Konsolidasi yang dilakukan Prabowo bukan hanya soal memastikan dukungan politik di DPR, tetapi juga membangun sistem deteksi dini terhadap potensi kerusuhan. Keterlibatan Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung dalam rapat-rapat strategis menunjukkan bahwa pendekatan keamanan dan penegakan hukum menjadi bagian integral dari strategi menghadapi serangan balik. Sementara itu, pertemuan dengan Kepala PPATK mengindikasikan bahwa penelusuran aliran dana yang berpotensi digunakan untuk membiayai aksi-aksi destabilisasi juga menjadi fokus perhatian.
Refleksi: Resistensi terhadap Perubahan
Kebijakan berani Prabowo memberantas mafia dan perampok negara memang berpotensi melahirkan serangan balik yang keras. Namun, konsolidasi politik yang solid dan strategi antisipasi yang matang menjadi kunci untuk menghadapi ancaman destabilisasi ini. Reformasi sejati tidak pernah berjalan mulus—selalu ada kelompok yang merasa dirugikan dan akan melakukan perlawanan.
Peter Senge, seorang ilmuwan sistem dan direktur di MIT Sloan School of Management, pernah mengatakan: “People don’t resist change. They resist being changed!” Kutipan ini sangat relevan dengan situasi yang dihadapi Prabowo saat ini. Para konglo hitam dan pejabat korup tidak menolak perubahan per se—mereka menolak perubahan yang mengancam posisi dan privilese mereka. Mereka akan menerima perubahan yang menguntungkan mereka, tetapi akan melawan habis-habisan perubahan yang merugikan mereka.
Pertanyaan besarnya adalah: akankah konsolidasi politik yang dilakukan Prabowo cukup kuat untuk menahan serangan balik ini? Akankah publik mendukung reformasi meskipun ada gejolak jangka pendek? Dan yang paling penting, akankah Prabowo konsisten dengan komitmennya memberantas mafia dan korupsi, ataukah akan mengendur ketika tekanan politik semakin besar?
Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang jelas, drama politik di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menarik untuk diikuti. Reformasi ala Prabowo sedang menghadapi ujian terbesar—bukan dari oposisi politik yang terbuka, melainkan dari kelompok-kelompok yang merasa kehilangan privilese dan diam-diam merongrong dari dalam sistem. Keberhasilan atau kegagalan reformasi ini akan menentukan arah Indonesia dalam jangka panjang. (S13)
