Dengarkan artikel ini:
Kritik keras Gatot Nurmantyo terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bukan sekadar sengketa antar-pejabat tinggi. Ini adalah simptom dari paradoks fundamental reformasi Indonesia—sebuah pertarungan antara niat baik dan unintended consequences, antara desain institusional dan realitas politik.
Dalam mitologi Yunani, Prometheus mencuri api dari para dewa untuk diberikan kepada manusia. Niatnya mulia—membebaskan umat manusia dari kegelapan dan ketidakberdayaan. Namun hadiah pencerahan itu datang dengan konsekuensi yang tak terduga: manusia kini memiliki kekuatan yang bisa menciptakan peradaban, sekaligus menghancurkannya.
Zeus, sang raja dewa, menghukum Prometheus bukan karena ia memberikan api, melainkan karena ia mengubah balance of power tanpa memperhitungkan risiko jangka panjangnya.
Reformasi Indonesia pasca-1998 adalah versi modern dari mitos Prometheus. Para reformis mencuri “api” kekuasaan dari tangan militer Orde Baru dan memberikannya kepada institusi-institusi baru yang seharusnya lebih demokratis dan akuntabel. Polri, yang dipisahkan dari TNI pada 1999, adalah salah satu penerima api itu.
Namun seperti dalam mitos Yunani, hadiah pencerahan ini datang dengan konsekuensi yang kini mulai terasa: institusi yang diciptakan untuk melindungi demokrasi justru tumbuh menjadi kekuatan politik yang hampir tak terkendali.
Kritik keras Gatot Nurmantyo terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bukan sekadar sengketa antar-pejabat tinggi. Ini adalah simptom dari paradoks fundamental reformasi Indonesia—sebuah pertarungan antara niat baik dan unintended consequences, antara desain institusional dan realitas politik.
Ketika Listyo dengan tegas menyatakan akan mempertahankan posisi Polri yang langsung di bawah presiden hingga “titik darah penghabisan” dan lebih memilih mundur menjadi petani ketimbang Polri berada di bawah kementerian, ia tidak sekadar membela institusinya. Ia sedang mendeklarasikan supremasi politik yang telah terkonsolidasi selama dua dekade—supremasi yang bahkan membuat seorang mantan Panglima TNI seperti Gatot hanya bisa mengkritik dari pinggiran kekuasaan.
Ironi Personal di Balik Kritik Gatot
Ada ironi yang mendalam dalam kritik Gatot Nurmantyo. Sebagai mantan Panglima TNI, ia mewakili institusi yang secara historis selalu menjadi “kakak” dari Polri—baik secara struktural maupun kultural. TNI adalah tulang punggung pertahanan negara, pemegang legitimasi kekerasan dalam skala paling luas, institusi yang diwarisi dari perjuangan kemerdekaan. Namun kini, Gatot harus menyaksikan bagaimana adiknya tumbuh menjadi lebih berkuasa, lebih kaya sumber daya, dan lebih dekat dengan pusat kekuasaan politik.
Gatot sendiri pernah mengeluhkan bahwa persenjataan Polri lebih canggih dibanding TNI—keluhan yang terdengar hampir seperti kecemburuan institusional. Namun di balik keluhan itu tersimpan kebenaran struktural yang menggelisahkan: sejak tragedi Bom Bali 2002, ketika Presiden Megawati menghadapi tekanan domestik dan internasional untuk memperkuat kapasitas counter-terrorism, Amerika Serikat memilih Polri sebagai mitra strategis dengan satu syarat krusial—bantuan tidak boleh disalurkan melalui TNI. Ini bisa ditonton dalam dokumenter berjudul Do Indonesian Terrorists Have Friends in High Places? (2005) karya Journeyman Pictures dari Australia.
Keputusan Washington ini bukan tanpa alasan. Trauma terhadap rezim militer Orde Baru, di mana TNI mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan politik dan sosial, membuat Amerika Serikat skeptis terhadap penguatan militer Indonesia. Maka Polri-lah yang mendapat injeksi masif persenjataan, teknologi, dan pelatihan. Yang lebih penting dari hardware adalah software: akses langsung ke presiden.
Inilah perbedaan fundamental yang membuat kritik Gatot begitu pahit. TNI, meski secara historis lebih powerful, harus melapor kepada Menteri Pertahanan terlebih dahulu sebelum sampai ke presiden. Ada lapisan birokrasi, ada filtering, ada jarak. Polri? Langsung ke puncak. Kapolri bertemu presiden tanpa perantara, membisikkan informasi tanpa sensor, mempengaruhi kebijakan tanpa kompetisi. Ini adalah proximity politik yang menciptakan kekuasaan informal jauh melampaui kekuasaan formal.
Maka ketika Gatot menyebut pernyataan Listyo sebagai “ancaman”, ia tidak berlebihan. Ini adalah ancaman terhadap tatanan lama, terhadap hierarki tradisional, terhadap asumsi bahwa militer seharusnya menjadi institusi paling berkuasa di republik ini. Gatot berbicara dari posisi kalah—kalah dalam kompetisi sumber daya, kalah dalam akses politik, kalah dalam permainan kekuasaan yang aturannya berubah tanpa ia sadari.
Anatomi Police State di Wilayah Abu-Abu
Pertanyaan yang menggantung adalah: apakah Indonesia sudah menjadi police state? Jawaban singkatnya: belum, tapi sedang menuju ke sana—atau lebih tepatnya, berada di wilayah abu-abu yang berbahaya antara demokrasi elektoral dan otoritarianisme terselubung.
Police state, dalam pengertian klasik, adalah negara di mana polisi memiliki kekuasaan berlebih, minim akuntabilitas, dan menjadi instrumen politik penguasa untuk menekan oposisi dan mengontrol masyarakat. Rezim Nazi Jerman dengan Gestapo-nya, Uni Soviet dengan KGB-nya, atau Korea Utara kontemporer adalah contoh ekstrem. Indonesia jelas tidak sampai di sana. Namun gejala-gejalanya mulai terlihat jelas.
Robert Klitgaard, dalam karyanya yang kini menjadi klasik “Controlling Corruption” (1988), menawarkan formula sederhana namun tajam: Monopoly + Discretion – Accountability = Corruption. Formula ini tidak hanya berlaku untuk korupsi finansial, tetapi juga korupsi sistemik—ketika institusi kehilangan independensinya sebagai penegak hukum yang impartial dan menjadi aktor politik partisan.
Polri memiliki seluruh elemen dalam formula Klitgaard. Monopoli atas penggunaan kekerasan legal? Check. Diskresi luas dalam penegakan hukum—menentukan siapa yang ditangkap, kasus mana yang diusut, bukti mana yang digunakan? Check. Akuntabilitas yang memadai melalui mekanisme checks and balances demokratis? Ini yang bermasalah. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang seharusnya menjadi watchdog lebih sering terlihat sebagai cheerleader. DPR, yang seharusnya mengawasi, terlalu tersandera oleh logika politik transaksional.
Samuel Huntington, dalam “Political Order in Changing Societies” (1968), memperkenalkan konsep “Praetorian State”—negara di mana institusi keamanan memiliki otonomi berlebih hingga menjadi aktor politik independen. Alih-alih sepenuhnya subordinat kepada otoritas sipil, mereka menjadi kingmaker atau setidaknya king-sustainer. Indonesia pasca-reformasi mewujudkan versi modern dari Praetorian State ini, dengan Polri sebagai aktor utamanya.
Fenomena Listyo Sigit yang bertahan bahkan saat transisi kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo adalah bukti nyata. Dicap sebagai “orangnya Jokowi”, ia tidak hanya survive, tetapi justru memperkuat posisinya. Ini bukan karena kehebatan personal Listyo semata, melainkan karena sistem telah dirancang sedemikian rupa sehingga Kapolri—siapapun orangnya—menjadi hampir untouchable selama ia memelihara hubungan baik dengan eksekutif.
Paradoks Reformasi dan Jebakan Institusional
Michel Foucault, dalam “Discipline and Punish” (1975), menjelaskan sesuatu yang profound tentang kekuasaan modern: ia tidak lagi beroperasi melalui penindasan kasar dan terang-terangan, melainkan melalui mekanisme yang ter-institusionalisasi, yang tampak legitimate, yang bahkan diklaim demokratis. Ini adalah kekuasaan yang lebih subtle namun lebih pervasive—lebih sulit dilawan karena ia beroperasi dengan topeng legalitas dan efisiensi.
Polri adalah manifestasi sempurna dari teori Foucault. Tidak ada kudeta, tidak ada konspirasi gelap, tidak ada pelanggaran konstitusi yang terang-terangan. Semuanya berjalan sesuai aturan formal. Namun hasilnya adalah akumulasi kekuasaan yang masif di tangan institusi yang sangat kuat. Ini adalah apa yang oleh Robert K. Merton disebut sebagai “unintended consequences”—ketika intervensi purposif dengan niat baik menghasilkan outcome yang tidak terduga dan bahkan kontraproduktif.
Para reformis 1998 ingin mencegah kembalinya dominasi militer. Maka mereka memisahkan Polri dari TNI, memberikan independensi, memperkuat kapasitas. Solusi yang rasional untuk masalah nyata. Namun mereka lupa—atau tidak punya luxury untuk memikirkan—bahwa kekuasaan memiliki logikanya sendiri. Lord Acton terkenal dengan pernyataannya: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Tapi kalimat berikutnya sering terlupakan: “Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority.”
Dalam konteks Polri, sistemlah yang memungkinkan akumulasi kekuasaan tanpa check and balance memadai, sehingga bisa disebut sebagai “bad system”—dan bad system inevitably produces bad outcomes. Max Weber memperingatkan tentang “iron cage of rationality”—bagaimana birokrasi modern, meski efisien, menciptakan struktur kekuasaan yang terus menjadi otonom dari kontrol demokratis. Polri adalah iron cage Weber yang hidup: institusi yang semakin powerful, semakin otonom, dan semakin sulit dikendalikan.
Pertanyaan yang tersisa bukan tentang Listyo sebagai individu, atau bahkan tentang Gatot sebagai kritikus. Pertanyaan fundamentalnya adalah: apakah Indonesia mampu mereformasi hasil reformasinya sendiri? Presiden Prabowo memang tengah mendorong reformasi kepolisian. Namun, apakah akan berhasil?
Apakah kita punya keberanian politik untuk merombak arsitektur kekuasaan yang telah mengakar selama dua dekade? Atau kita akan terus terjebak dalam siklus di mana setiap upaya memperbaiki sistem justru menciptakan masalah baru yang sama seriusnya?
Api Prometheus telah diberikan. Kini pertanyaannya adalah: akankah kita belajar mengendalikannya, atau membiarkannya membakar republik ini perlahan-lahan dari dalam? Sengketa Gatot dan Listyo hanyalah percikan kecil dari api yang lebih besar—api yang masih terus membara di jantung reformasi Indonesia yang belum selesai. (S13)
