Dengarkan artikel ini:
Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo ini kini disorot bukan karena gagasannya, melainkan pengadaan barangnya. Mesin cuci senilai Rp 2,9 miliar, kompor Rp 4,3 miliar, hingga bingkai foto presiden Rp 4,1 miliar memantik kecurigaan publik soal selisih harga antara e-katalog dan harga pasar. Dua pejabat Kemensos pun dicopot sementara. Narasi “pemborosan” menguat, menenggelamkan substansi program itu sendiri.
Pada tahun 1906, seorang dokter muda Polandia bernama Janusz Korczak meninggalkan karir medisnya yang menjanjikan untuk mengelola panti asuhan bagi anak-anak Yahudi miskin di Warsawa. Ia percaya pada satu prinsip: anak-anak yang tak punya siapa-siapa tetap berhak mendapat segalanya — makanan, tempat tidur, pendidikan, dan martabat.
Korczak membangun sistem di mana negara hadir menggantikan orang tua yang absen, bukan sekadar mengajar, melainkan mengasuh secara total. Tiga dekade kemudian, ketika Nazi memerintahkannya mengirim 192 anak asuhannya ke kamp pemusnahan Treblinka, Korczak menolak tawaran penyelamatan untuk dirinya sendiri. Ia memilih berjalan bersama anak-anak itu sampai akhir.
Kisah Korczak bukan tentang tragedi semata. Ia adalah argumen paling kuat yang pernah ada tentang satu gagasan yang kini kembali relevan di Indonesia: bahwa negara, dalam kondisi tertentu, memikul tanggung jawab menjadi orang tua bagi mereka yang lahir tanpa keberuntungan.
Sekolah Rakyat — program berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang digagas Presiden Prabowo Subianto — berdiri di atas logika yang sama. Namun hari ini, program itu sedang terjebak dalam perang semantik yang lebih berbahaya dari yang kita sadari.
Ketika Kompor Lebih Viral dari Cita-cita
Dalam beberapa pekan terakhir, ruang publik diramaikan oleh angka-angka yang terasa janggal: mesin cuci senilai Rp 2,9 miliar, kompor Rp 4,3 miliar, bingkai foto presiden Rp 4,1 miliar, hingga jam dinding miliaran rupiah — semuanya tercatat dalam pengadaan Kementerian Sosial untuk Sekolah Rakyat. Transparency International Indonesia dan ICW mengidentifikasi selisih signifikan antara harga di e-katalog pemerintah dan harga pasar. Dua pejabat Kemensos dicopot sementara. KPK turun tangan melakukan kajian.
Kritik ini sah dan perlu. Dalam sistem demokrasi, pengawasan anggaran adalah fungsi vital yang tidak boleh dipadamkan. Dugaan mark-up pengadaan adalah ancaman nyata terhadap integritas program dan harus diselesaikan secara transparan.
Namun di sinilah letak bahayanya: ketika narasi publik menyempitkan Sekolah Rakyat menjadi sekadar “program yang korupsi kompornya,” kita kehilangan perspektif tentang apa sesungguhnya yang sedang dibangun. Ini bukan tentang membela anggaran yang bermasalah. Ini tentang memastikan kesalahan administratif tidak membunuh program yang menyentuh akar kemiskinan.
Dalam ilmu komunikasi politik, fenomena ini dikenal sebagai issue framing — siapa yang berhasil mendefinisikan kerangka diskusi, dialah yang mengendalikan arah opini publik. Ketika kompor menjadi simbol program ini, bukan anak-anak yang belajar di asrama, maka pertempuran narasi sudah separuh kalah.
Penting untuk dicatat bahwa Sekolah Rakyat bukan program yang lahir dari ruang kosong. Pada tahun ajaran 2025 saja, sekitar 15 ribu siswa dari keluarga miskin ekstrem berhasil masuk ke dalamnya. Tahun ini, angka itu berlipat menjadi 32 ribu. Ini bukan statistik — ini adalah puluhan ribu anak yang untuk pertama kalinya punya atap yang sama setiap malam, meja makan yang terisi tiga kali sehari, dan guru yang hadir setiap pagi.
Negara sebagai Orang Tua
Untuk memahami mengapa mesin cuci dan kompor bukan hal yang aneh dalam program ini, kita perlu melampaui logika “sekolah biasa.” Sekolah Rakyat adalah sistem asrama penuh (full boarding). Artinya, negara tidak hanya mengajar anak-anak ini — negara mengasuh mereka. Ini adalah konsep yang oleh para ilmuwan kebijakan sosial disebut state parenting: negara mengambil alih fungsi pengasuhan dari keluarga yang secara struktural tidak mampu menyediakannya.
Gagasan ini sesungguhnya bukan baru. Plato dalam Republic sudah mengargumenkan bahwa anak-anak yang lahir dari kondisi yang tidak menguntungkan berhak mendapatkan pengasuhan komunal yang terstruktur demi kebaikan polis. Lebih dekat ke era modern, konsep in loco parentis — negara bertindak sebagai pengganti orang tua — menjadi fondasi filosofis sistem kesejahteraan anak di Skandinavia, yang hari ini menghasilkan generasi dengan mobilitas sosial tertinggi di dunia.
Di sinilah mesin cuci mendapatkan konteksnya. Ketika ratusan anak tinggal di asrama selama berbulan-bulan, mesin cuci bukan kemewahan — ia adalah infrastruktur sanitasi dan martabat dasar. Kompor bukan pemborosan — ia adalah alat produksi pangan bagi ribuan anak yang butuh makan tiga kali sehari. Masalahnya bukan pada keberadaan barang-barang itu, melainkan pada harga yang diduga dimainkan. Dan dua hal ini harus dibedakan secara tegas dalam diskursus publik, karena mencampuradukkan keduanya adalah kesalahan analisis yang berpotensi fatal bagi keberlangsungan program.
Ekonom peraih Nobel James Heckman, dalam teorinya yang dikenal sebagai The Heckman Equation, memberikan landasan ilmiah yang kuat. Heckman membuktikan bahwa setiap satu dolar yang diinvestasikan negara untuk pendidikan dan pengasuhan anak dari keluarga kurang mampu sejak dini menghasilkan return sosial-ekonomi hingga 13 persen per tahun — jauh melampaui hampir semua bentuk investasi publik lainnya. Bukan karena pendidikan itu murah, melainkan justru karena intervensi yang komprehensif dan mahal itulah yang memutus rantai kemiskinan antargenerasi secara permanen.
Pengawalan, Bukan Pembunuhan Karakter Program
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Sekolah Rakyat layak ada. Negara-negara yang lebih dulu berhasil membuktikannya: India dengan Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya yang menyekolahkan anak perempuan marginal di asrama gratis, Brasil dengan integrasi Bolsa Família dan kewajiban bersekolah yang sukses memangkas angka kemiskinan ekstrem dalam satu generasi, hingga Finlandia yang membangun sistem pendidikan setara untuk semua kelas sosial sebagai tulang punggung transformasi nasionalnya.
Semuanya dimulai dari satu keyakinan: kemiskinan adalah kondisi struktural, bukan kegagalan personal, dan negara punya kewajiban moral untuk memutusnya.
Pertanyaan yang relevan adalah bagaimana memastikan program sebesar ini bisa berjalan bersih, efisien, dan terlindungi dari dua ancaman sekaligus: korupsi dari dalam, dan delegitimasi dari luar.
Pengawasan publik yang ketat terhadap pengadaan adalah keniscayaan — bukan pilihan. Audit independen, keterbukaan data real-time di sistem pengadaan, dan mekanisme whistleblowing yang terlindungi harus menjadi standar operasional, bukan respons krisis.
Pemerintah perlu membangun narasi tandingan yang proaktif: bukan membela anggaran yang bermasalah, melainkan secara konsisten menunjukkan wajah nyata program ini kepada publik — kisah anak-anak yang untuk pertama kalinya punya seragam, buku, dan masa depan.
Karena pada akhirnya, yang paling berbahaya bukan kompor yang terlalu mahal. Yang paling berbahaya adalah jika program yang menyentuh kehidupan puluhan ribu anak dari keluarga termiskin Indonesia ini runtuh bukan karena gagal secara substantif, melainkan karena kalah dalam perang semantik.
Seperti yang pernah dikatakan C.S. Lewis: “Children are not a distraction from more important work. They are the most important work.”
Dan pekerjaan terpenting itu tidak boleh kalah hanya karena kita gagal merawat narasinya. (S13)
