Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Pasca spill memiliki catatan bobrok Pertamina dan dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk bersaksi, “kesucian” Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah diuji. Utamanya, terkait pertaruhan apakah dirinya justru seharusnya bertanggung jawab atas skandal dan kasus rasuah perusahaan plat merah tempat di mana dirinya menjadi Komisasis Utama dahulu.
Sukar dibayangkan jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus kembali ke hotel prodeo karena, kali ini, misalnya, harus bertanggung jawab atas jabatannya sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina (25 November 2019-1 Februari 2024).
Kemarin (13/3), Ahok memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan diperiksa selama sembilan jam sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding Pertamina, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Kasus rasuah tersebut menjadi seksi dan memang sedang gencar diusut Kejagung. Terlebih, setelah pada awal Maret lalu, Ahok sendiri spill di beberapa media seputar bobrok di Pertamina. Menariknya, turut mengklaim memiliki bukti rekaman dan notulensi rapat selama menjabat sebagai Komut.
Tampil seperti sosok hero yang siap menguak bobrok perusahaan milik negara, Ahok memantik simpati dari mereka yang menaruh harapan di pundaknya.
Akan tetapi, di sudut yang lain, spill Ahok malah menimbulkan interpretasi bahwa dirinya tengah mengalami kegelisahan politik dan memainkan kartu hero terlebih dahulu sebelum “diseret” ke pusaran terlebih dahulu dan kehilangan momentum spill.
Hal itu kemudian memantik pertanyaan sederhana, apakah Ahok benar-benar se-suci itu? Serta bagaimana daya tawar Ahok, terutama secara politik-hukum di tengah partainya saat ini, PDIP, bukan lagi partai penguasa dan berada di luar pemerintahan?
Politisi, Tak Selalu Suci?
Sejak pertama kali muncul sebagai politisi di panggung pemerintahan, Ahok telah menciptakan citra dirinya sebagai sosok yang tegas, berani, dan most of the time, kontroversial.
Citra ini, terutama setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sangat kental dengan narasi “suci” atau “bersih” dari praktik-praktik korupsi.
Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah terungkapnya berbagai dinamika dan intrik yang melibatkan dirinya, semakin jelas bahwa citra bersih dan suci itu bukanlah hal yang sepenuhnya dapat dipertahankan.
Ahok mungkin tidak dapat disangkal sebagai salah satu politisi yang paling berani dalam melawan korupsi. Namun, dalam dunia politik, kejujuran dan integritas sering kali berada dalam posisi atau tekanan yang berat.
Dalam konteks ini, Ahok harus menghadapi kenyataan bahwa sistem politik Indonesia, termasuk yang relate dengan ekonomi-politiknya dan dengan segala dinamika serta kepentingan yang beragam, bukanlah tempat yang mudah bagi orang dengan moralitas yang “bersih” seperti yang sering ia klaim.
Ketika Ahok mengungkapkan spill seputar praktik bobrok yang terjadi di dalam Pertamina, dia memang menciptakan kesan sebagai pahlawan yang berani melawan sistem yang korup.
Kendati demikian, tindakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan tujuan pribadi. Pengungkapan yang dilakukan Ahok di awal waktu bisa jadi merupakan bagian dari kalkulasi politik untuk memperkuat posisinya di tengah ketidakpastian politik yang ia hadapi pasca rezim pemerintahan yang selama ini mendukungnya tak lagi berkuasa.
Kembali ke pertanyaan besar mengenai “kesucian” Ahok, harus diingat bahwa dunia politik bukanlah panggung tempat para pahlawan bersinar murni tanpa cela. Politik selalu menyentuh berbagai persoalan kompromi, tawar-menawar, dan bahkan manipulasi.
Ahok, meskipun tampak teguh pada prinsip anti-korupsi, adalah bagian dari dunia yang penuh dengan dinamika dan ketegangan politik. Dalam konteks ini, kemungkinan akan cukup sulit untuk mengatakan bahwa Ahok adalah sosok yang sepenuhnya “suci.”
Konsep “kesucian” dalam dunia politik sering kali harus disandingkan dengan realitas pragmatis, yakni bahwa moralitas dalam politik bisa menjadi fleksibel, dan kepentingan pribadi atau partai sering kali mendominasi.
Menurut Max Weber, politisi sering kali berada dalam dilema etis yang besar, antara apa yang ia anggap sebagai “etika tanggung jawab” dan “etika prinsip.”
“Etika prinsip” dikatakan saat seseorang berpegang teguh pada nilai-nilai moral tertentu tanpa kompromi. Sementara itu, “etika tanggung jawab” mengharuskan politisi untuk menimbang akibat jangka panjang dari tindakannya.
Dalam hal ini, meskipun Ahok sering kali tampak berpegang pada prinsip-prinsip moral yang kuat, ia juga harus menghadapi kenyataan politik yang menuntut perhitungan pragmatis.
Ia bukan hanya seorang pahlawan moral, tetapi juga seorang politisi yang harus memainkan permainan politik dengan cermat. Terlebih, saat dirinya berada dalam posisi politis sebagai Komut Pertamina dan harus berinteraksi dengan banyak kepentingan lain yang saling berkelindan.
Lantas, bagaimana daya tawar Ahok sesungguhnya dalam dinamika kasus rasuah Pertamina?
Ahok Sangat Rentan?
Dalam interpretasi yang direct, pijakan dari pertanyaan sebelumnya tentu terkait dengan posisi yang mana dirinya dan parpol tempatnya bernaung kini tidak lagi berada dalam kekuasaan, memiliki pengaruh politik yang signifikan, atau malah terjerat dalam situasi yang mengurangi kemampuan mereka untuk “bernegosiasi” secara efektif dalam bingkai politik-hukum.
Terlebih, sejak kejatuhannya setelah kasus penistaan agama, simpati dan reputasi terhadap Ahok seolah terbelah, baik secara politik maupun sosial.
Daya tawar Ahok, dalam konteks politik Indonesia saat ini sekilas memang sangat lemah. Tak lain, salah satu faktor utama yang mengurangi daya tawarnya adalah positioning PDIP yang masih ambigu dan kerap memantik intrik dengan kebijakan pemerintah saat ini.
Refleksi atas dinamika ini kiranya selaras dengan postulat sosiolog seperti Michel Foucault. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bukan hanya dimiliki oleh individu atau institusi tertentu, tetapi tersebar dalam berbagai hubungan sosial dan struktur kekuasaan yang lebih kompleks.
Dalam hal ini, Ahok mungkin saja memiliki akses ke informasi dan fakta-fakta tertentu yang dapat memperkuat posisinya, namun ia tidak lagi memiliki kekuasaan politik yang dapat mendukung klaim-klaim tersebut.
Di sisi lain, Ahok mungkin masih memiliki basis pendukung yang cukup kuat, terutama dari kalangan mereka yang memandangnya sebagai simbol anti-korupsi.
Tetapi, pada akhirnya, pengaruh Ahok di dunia politik akan bergantung pada seberapa efektif ia dapat mengelola hubungan kekuasaan dalam konteks yang lebih besar. Tanpa kekuatan struktural yang jelas, daya tawarnya untuk “memengaruhi” dinamika kasus sangat terbatas.
Bagaimanapun, di titik ini, Ahok agaknya bukanlah sosok yang dapat dianggap sepenuhnya “suci” dalam konteks politik. Sebagai seorang politisi, ia harus beroperasi dalam ranah pragmatis, dengan kompromi yang mungkin mengurangi integritas moralnya di mata publik atau yang belum terlihat oleh publik.
Selain itu, tanpa kekuatan politik yang mendukungnya, dan dengan partainya yang kini berada di luar pemerintahan, Ahok harus menghadapi kenyataan bahwa pengaruhnya dalam intrik dan dinamika politik-hukum sangat bergantung pada faktor eksternal yang kemungkinan besar sulit diprediksi.
Kendati demikian, penjelasan di atas merupakan interpretasi semata yang berlandaskan variabel spesifik di atas meja analisis. Realitanya, semua pihak akan menanti ketegasan penegakan skandal Pertamina dan Ahok harus benar-benar membuktikan klaimnya. (J61)
