HomeNalar PolitikSBY, Personalisasi Partai Demokrat?

SBY, Personalisasi Partai Demokrat?

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berupaya untuk memperoleh hak kekayaan intelektual Partai Demokrat sebagai merek atas nama pribadi. Tindakannya mengundang kritik dari berbagai kalangan, terutama dari pendiri Demokrat. Walaupun menuai kritik dan kontroversial, apakah ini menjadi upaya SBY untuk mempersonalisasi Partai Demokrat?


PinterPolitik.com

Bulan lalu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai perhatian publik akibat tindakannya di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Presiden ke-6 RI ini mengajukan merek “Partai Demokrat” sebagai hak kekayaan intelektual. 

Sebenarnya pendaftaran Partai Demokrat (PD) sebagai hak kekayaan intelektual telah didaftarkan sejak 2007 dan berlaku hingga Oktober 2027. Namun, kali ini berbeda karena SBY mendaftarkan hak kekayaan intelektual Partai Demokrat bukan atas nama institusi, tapi perseorangan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, membela langkah SBY. Ia mengatakan sudah menjadi hak pribadi SBY sebagai pencipta PD. Ia menuturkan SBY berkontribusi dalam pembuatan PD, seperti menciptakan hymne, lagu mars hingga mendesain logo mercy Demokrat. 

Langkah SBY menyulut protes dari berbagai pihak. Wisnu Herryanto Krestowo, salah satu pendiri PD mengatakan bahwa Demokrat didirikan bersama delapan orang dan SBY tidak masuk di dalamnya. Wisnu mengaku dirinya yang menciptakan logo beserta filosofinya, bukan SBY. 

Banyak yang berpendapat partai politik itu seharusnya milik bersama, bukan perseorangan. Tindakan SBY keliru untuk melihat partai sebagai milik pribadi atau milik keluarga karena partai politik bukanlah barang yang bisa dimiliki. Berangkat dari persepsi ini, Wisnu mengatakan bahwa SBY telah merampas Partai Demokrat. 

Baca Juga: SBY Justru Manfaatkan Kudeta Demokrat?

Mungkinkah ini langkah SBY untuk mempersonalisasi Partai Demokrat? Apakah ini menjadi upaya untuk meningkatkan solidaritas internal partai? 

Menginginkan Partai yang Solid?

Fenomena kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum PD, menunjukkan bahwa adanya masalah solidaritas dalam tubuh internal Demokrat. Meskipun kubu Moeldoko kalah telak dalam usaha kudeta AHY, tapi jika SBY memperoleh hak kekayaan intelektual atas nama pribadi, maka hal ini dapat mencegah fenomena Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal dan kudeta di masa depan.

Tindakan SBY ini dapat dijelaskan melalui konsep personalisasi partai politik, seperti yang ditulis Esty Ekawati dan Mouliza Sweinstani dalamDampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai di Indonesia Pasca Order Baru. Menurut mereka personalisasi partai politik merupakan kondisi di mana individu elite memiliki posisi yang lebih penting daripada organisasi partai itu sendiri. 

Figur kuat dalam partai politik ini muncul akibat kultur patronase dan loyalitas tinggi dari pengikutnya pada pimpinan partai sehingga tak jarang aktor tersebut kerap menjadi image atau identitas dari partai itu sendiri. Rotasi kepemimpinan juga cenderung gagal dilakukan karena keterbatasan kemampuan dalam menentukan pilihan dan perubahan dalam lembaga. Figur sentral ini memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah partai politiknya hingga pemilihan umum.  

Baca juga :  Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Ekawati dan Sweinstani menilai personalisasi partai politik tidak ideal karena partai tidak terinstitusionalisasi dengan baik. Namun, personalisasi partai politik juga memiliki sisi positif karena dapat menjaga solidaritas internal partai. Hilangnya sosok figur sentral dapat mempengaruhi eksistensi dan capaian partai yang menurun.

Konsep ini menjelaskan usaha SBY mendaftarkan PD sebagai hak kekayaan intelektual pribadi merupakan bentuk personalisasi partai politik. Ketika SBY tidak dapat kembali menjabat sebagai ketum, setidaknya dia dapat memperoleh kekuatan baru jika ia memiliki hak kekayaan intelektual Demokrat secara pribadi. Cara ini bisa menjadi manuver SBY untuk kembali menjadi figur sentral dan mengharapkan solidaritas dalam tubuh internal Demokrat dapat terjaga. 

Personalisasi partai politik sendiri bukan hal yang baru di Indonesia. Pasca reformasi, personalisasi partai malah makin subur sehingga menjadi anomali karena tidak sesuai dengan nilai demokrasi yang merupakan roh dari reformasi itu sendiri. 

Ada beberapa nama yang menjadi tokoh sentral partai politik. Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra, Surya Paloh dengan Partai Nasdem, Amien Rais dengan PAN dan Megawati Soekarnoputri dengan PDIP.

Kuatnya pengaruh Megawati di PDIP bahkan disebut telah merubah syarat pemimpin partai dari trah Soekarno menjadi trah Megawati.

Baca Juga: Ganjar “Bunuh Diri” Jika Tetap di PDIP?

Bisa saja SBY meniru Megawati yang sukses melakukan personalisasi partai politik. Perbedaan SBY dengan ketum partai lain adalah SBY satu-satunya yang bermanuver dengan cara mendaftarkan merek “Partai Demokrat” sebagai hak kekayaan intelektual atas nama pribadi. SBY ingin mengunci personalisasi Partai Demokrat di atas kertas.

Kasus KLB menunjukkan bahwa AHY, yang bukan figur sentral, gagal menjaga solidaritas dalam partai. Membawa SBY kembali menjadi tokoh sentral melalui kepemilikan hak kekayaan intelektual dapat menjaga keutuhan Demokrat itu sendiri, seperti menggagalkan upaya kubu Moeldoko untuk merebut posisi AHY. 

Jika nantinya berhasil membuat PD identik dengan dirinya, seperti halnya Megawati dengan PDIP. Bisa jadi syarat pemimpin PD adalah trah SBY, fenomena yang kita lihat di partai banteng saat ini.

Menuju Trah SBY? 

Terpilihnya AHY, anak sulung SBY sebagai Ketum Demokrat menguatkan sentiment politik dinasti di tubuh partai Mercedes, serta menunjukkan bau-bau trah SBY. Kandidat penerus SBY yang berasal dari trah SBY dapat dijelaskan melalui konsep politik dinasti. 

Yoes Kenawas dalam tulisannya The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society menjelaskan bahwa politik dinasti adalah ketika seseorang memperoleh kekuasaan di pemerintahan dari anggota keluarganya yang juga berada atau pernah berada di pemerintahan. Politik dinasti menjadi kekuatan politik langsung maupun tidak langsung dengan modal politik yang didapat dari anggota keluarga. 

Baca juga :  The Tale of Two Sons

Berangkat dari penjelasan tersebut, tidak heran kemudian terdapat pandangan yang menyebut SBY tengah melakukan praktik dinasti politik dengan membuat anaknya, AHY sebagai penerus Ketum Demokrat.

Lalu, dengan adanya usaha kudeta dari kubu Moeldoko, mulai muncul keraguan di tengah publik terkait keterpilihan AHY sebagai ketum secara aklamasi. Apalagi, sebanyak 40 persen anggota Demokrat ternyata ragu AHY dapat membawa Demokrat kepada masa kejayaannya di bawah SBY. 

Tidak hanya menimpa AHY, persoalan tersebut juga disebut-sebut tengah mendera PDIP. Persoalan krusial dalam partai yang identik dengan tokoh tertentu adalah sulitnya mencari penerus yang mengimbangi karisma tokoh sebelumnya.

Kendati saat ini Prananda Prabowo dan Puan Maharani jamak disebut akan mengganti posisi Megawati sebagai Ketum PDIP, namun keduanya dinilai belum mampu mengimbangi pengaruh dan karisma sang ibu. Tidak heran kemudian terdapat kekhawatiran dari sejumlah kader PDIP pada masa setelah Megawati lengser dari posisinya.

Baca Juga: Sudahkah Puan Setara Megawati?

Persoalan ini dapat dipahami melalui tulisan Ray Williams yang berjudul Beware: The Dark Side of Charismatic Leaders yang menilai mereka yang mengandalkan karisma dalam memimpin memiliki keyakinan dan optimisme yang berlebihan, yang mana ini membuat mereka sulit melihat bahaya yang nyata.

Selain itu, otoritas yang lebih dominan mengandalkan karisma juga dapat menghambat lahirnya pemimpin penerus. Hal ini lantaran para pengikut-pengikutnya memiliki ketergantungan yang berlebihan terhadap sosok pemimpin karismatik. Terhambatnya proses regenerasi pemimpin itu lantas berpotensi menciptakan krisis kepemimpinan di masa yang akan datang.

Pada konteks AHY, kita melihat AHY gagal dalam Pilkada DKI 2017. Pun begitu pada Pileg 2019, di mana Partai Demokrat belum mampu menjadi partai dominan seperti di bawah kepemimpinan SBY. 

Pada akhirnya mungkin dapat disimpulkan upaya SBY untuk memperoleh hak kekayaan intelektual Partai Demokrat atas nama pribadi bisa menjadi manuver SBY untuk melakukan personalisasi partai politik agar memperoleh kembali posisi figur sentral di Demokrat. 

Terkait tantangan apakah AHY dapat membawa kejayaan bagi Partai Demokrat hanya waktu yang dapat menjawabnya. Kita nantikan saja kiprahnya. (R66)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Youtube Membership

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Promo Buku
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Triad, Grup Mafia Penguasa Asia?

Kelompok mafia tidak hanya ada di negara-negara Barat, di Asia, sebuah kelompok yang disebut Triad kerap disamakan dengan mafia-mafia ala Italia. Bagaimana sejarahnya?

Manuver Mardiono, PPP “Degradasi” Selamanya?

Kendati belakangan berusaha tetap membawa PPP eksis di kancah perpolitikan nasional dengan gestur merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Muhamad Mardiono agaknya tetap akan cukup sulit membawa PPP bangkit jika tak membawa perubahan signifikan. Mengapa demikian?

Simpati, ‘Kartu’ Rahasia Prabowo?

Prabowo meminta relawan dan pendukungnya untuk tidak berdemo agar jaga perdamaian dan tensi politik. Apakah ini politik simpati ala Prabowo?

Sembako Siap Melambung Akibat Iran? 

erang Iran-Israel diprediksi akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? 

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Ini Rahasia Jokowi Kalahkan Megawati?

Kendati diprediksi melemah pasca kepresidenan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki kunci rahasia agar tetap bisa memiliki pengaruh dalam politik dan pemerintahan. Bahkan, Jokowi agaknya mampu untuk melampaui kekuatan dan pengaruh Megawati Soekarnoputri. Mengapa demikian?

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

More Stories

Ivermectin, Kebijakan Buru-Buru Erick?

Obat ivermectin yang diperkenalkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi polemik di masyarakat. Obat ini sendiri masih dalam tahap uji klinis, namun sudah digunakan...

Jokowi di Simpang Infrastruktur dan Pandemi

Masih berjalannya proyek infrastruktur di saat pandemi menjadi polemik di tengah masyarakat. Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dianggap menjadi sikap pemerintah yang...

Mungkinkah Dialog Papua Terwujud?

Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk mewujudkan dialog dengan Papua sebagai upaya pemerintah menggunakan pendekatan damai. Di sisi lain, pemerintah...