Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan bertemu dengan Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Apakah ini cara SBY menggertak Koalisi Perubahan untuk memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Anies Baswedan?
PinterPolitik.com
Beberapa minggu terakhir ini pemberitaan cukup berpusat pada rencana pertemuan dua jenderal besar sekaligus politisi besar, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto.
“Memang benar dua minggu terakhir ini ada pembahasan ada saling komunikasi, kami mendengar ada kabar dari Pak Prabowo untuk bersilaturahmi dengan Pak SBY,” ungkap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 14 Mei 2023.
Rencana pertemuan itu menarik atensi luas karena Partai Demokrat disebut-sebut tengah diajak untuk membentuk Koalisi Besar. Sejauh ini Koalisi Besar berpotensi diisi oleh Partai Gerindra, PKB, dan Partai Golkar.
“Inilah Koalisi Besar untuk bangsa,” ungkap Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution pada 10 Mei 2023.
Yang lebih menarik soal potensi terbentuknya Koalisi Besar adalah posisi Partai Demokrat di Koalisi Perubahan. Lantas, apakah ini sinyal Partai Demokrat akan meninggalkan Koalisi Perubahan?
SBY si Maverick
Sebelum membahas lebih jauh, menarik sekiranya untuk lebih mengenal sosok SBY yang disebut-sebut sebagai peracik strategi de facto Partai Demokrat.
Adhi Priamarizki dalam tulisannya Military Reform and Military Maverick, menyebutkan bahwa sama dengan Agus Wirahadikusumah dan Agus Widjojo, SBY tergolong sebagai military maverick atau maverick militer.
Mengutip Barry Posen dalam The Source of Military Doctrine: France, Britain, and Germany between the World Wars, maverick militer adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para perwira militer yang memiliki cara berpikir yang relatif berbeda dan dapat mengusulkan ide perubahan yang signifikan.
Secara khusus, sosok-sosok maverick militer disebut memainkan peran penting dalam membawa ide-ide demokrasi berhasil masuk ke angkatan bersenjata.
Menurut Priamarizki, ketiga sosok militer tersebut memainkan peran penting dalam upaya mereformasi militer dan mendukung agenda demokratisasi di penghujung tahun 1990-an dan di awal 2000-an.
Sosoknya sebagai maverick militer juga terlihat jelas dari kemampuan SBY dalam menyiapkan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik. Menurut Dipo Alam dalam tulisannya Jalan Demokrasi Para Jenderal, persiapan sudah dilakukan SBY sejak 2002. Namun, ada pula yang menyebut SBY telah menyiapkan jaringannya sejak tahun 1990-an.
Selama sepuluh tahun menjadi RI-1, kapasitas SBY sebagai maverick militer semakin terlihat. Menariknya, selaku sosok yang merasakan dwifungsi dan represi militer di era Orde Baru, SBY justru dikenal sebagai Presiden yang demokratis.
Mengacu pada data Economist Intelligence Unit (EIU), dari tahun 2006 ke 2015, skor indeks demokrasi Indonesia naik dari 6,41 menjadi 7,03.
Pada 7 Februari 2017, terdapat cerita menarik dari SBY. Ia mengaku pernah mendapat saran agar berlaku lebih tegas dan keras karena dirinya dinilai terlalu demokratis. Menurutnya, tawaran itu adalah godaan politik yang sangat menggiurkan. Namun, setelah memikirkan dengan baik-baik, SBY memutuskan tidak mengambil saran tersebut.
Selain persoalan demokrasi, kemampuan SBY sebagai seorang maverick militer juga terlihat dari strategi politiknya yang kemungkinan besar mengaplikasikan strategi ahli perang asal Tiongkok, Sun Tzu dalam buku The Art of War.
Sebagai contoh, SBY mungkin mengaplikasikan nasihat Sun Tzu soal merangkul musuh. SBY dikenal dengan sifat kompromi dan kebiasaannya untuk merangkul para pengkritik kerasnya.
Gertakan SBY?
Setelah memahami SBY sebagai seorang military maverick atau kita sebut saja sebagai si ahli strategi, sekiranya sulit membayangkan bahwa rencana pertemuan SBY dengan Prabowo hanya sebatas silaturahmi politik biasa.
Ada dua kemungkinan yang dapat dibaca. Pertama, seperti pemberitaan yang tengah meluas, Partai Demokrat mungkin akan bergabung untuk membentuk Koalisi Besar. Setelah menjadi oposisi selama 10 tahun, Partai Demokrat sekiranya rindu untuk berada di kursi Istana.
SBY mungkin melihat terdapat potensi besar kemenangan Prabowo apabila Koalisi Besar terbentuk. Gabungan Gerindra, PKB, Golkar, dan Demokrat akan menjadi kekuatan politik yang luar biasa.
Bicara penguasaan suara di Pulau Jawa, keempatnya memainkan porsi saling melengkapi. Lumbung suara Gerindra dan Golkar adalah Jawa Barat. Sedangkan PKB dan Demokrat adalah Jawa Timur.
Sekarang kita lanjut ke kemungkinan kedua. Dibanding yang pertama, kemungkinan kedua sekiranya lebih menarik. Alih-alih bergabung ke Koalisi Besar yang berpotensi membuat Demokrat hanya menjadi partai pendukung, SBY mungkin tengah melakukan gertakan politik (political bluffing).
Apa tujuan gertakannya? Tentu saja agar AHY dipilih sebagai cawapres Anies Baswedan. Hipotesis itu menguat setelah munculnya wacana Airlangga Hartarto juga berpotensi menjadi cawapres Anies. Tidak jelasnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membuat Partai Golkar ditawari untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan.
NasDem dan PKS bahkan terlihat terbuka apabila Airlangga menjadi cawapres Anies. “Kan enggak mungkin ada nama di luar lingkaran (koalisi). Kalau Pak Airlangga mau, ya masuk dulu. Perundingannya bisa berubah lagi,” ungkap Ketua DPP NasDem Willy Aditya pada 5 Mei 2023.
Sebagaimana analisis pengamat politik Ujang Komarudin, pertemuan SBY dengan Prabowo sekiranya membuat gusar NasDem dan PKS. Demokrat yang sudah mendukung pencapresan Anies justru berpotensi meninggalkan mereka.
Oleh karenanya, jika NasDem dan PKS merasa Partai Demokrat adalah bagian penting dari Koalisi Perubahan, bukan tidak mungkin tiket cawapres diberikan ke AHY untuk mempertahankan Partai Demokrat. Kita lihat saja. (R53)
