HomeNalar PolitikSaran Fahri Soal PKI

Saran Fahri Soal PKI

Kecil Besar

Fahri Hamzah memang bukan politisi biasa. Mulutnya, dan terkadang cuitannya, kerap mengundang kerut dahi. Namun kali ini pendapatnya patut dicermati.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]iapa tak kenal Bung Fahri?  Hampir sepanjang kiprah politiknya, ia dikenal karena terus menerus mengkritik, memprotes, bahkan mencaci-maki KPK. Belum lagi pernyataannya yang pernah menyerang santri-santri pesantren dulu. Tapi, baru-baru ini ada sesuatu yang bikin Fahri ‘sesuatu’. Apa tuh?

Menyambut akhir Bulan September, isu kebangkitan PKI kembali dipanaskan dan digoreng lagi. Peristiwa penyerbuan Lembaga Badan Hukum (LBH) Jakarta yang terjadi beberapa waktu lalu, turut ditiup isu kebangkitan PKI. Nah, ketika Bung Fahri ditanyai mengenai isu tersebut, secara ajaib jawabannya bisa diterima akal sehat.

Fahri soal PKI
Foto: CNN

Menurut Bung Fahri, seharusnya Presiden Jokowi menyelesaikan beban masa lalu seperti peristiwa yang terjadi pada 1965 supaya sentimen negatif terhadap suatu pihak tidak akan selalu terpelihara di masyarakat. “Presiden itu menurut saya terlalu naif. Kalau ada PKI gebuk saja. Apa maksudnya itu? Engak boleh begitu. Selesaikan dan ada tahapan-tahapannya,” ujar Bung Fahri.

Kita tentu tahu bagaimana posisi Fahri yang selalu konsisten berada di seberang pemerintahan dan selalu melawan rezim. Di era tukang kayu bisa jadi presiden ini, Fahri jelas selalu menentang keras Presiden Jokowi dalam banyak hal. Tetapi, pendapatnya untuk isu kebangkitan PKI, masuk akal.

“Saya minta Presiden turun tangan, karena ini sudah pada level membahayakan. Saling curiga di masyarakat ini enggak sehat.  Presiden dapat mencari kebenaran secara adil dengan mendengarkan kedua belah pihak yang masih berselisih, antara korban di pihak PKI dan korban atas tindakan PKI di masa lalu.” Mantap, buoss!

Berbeda dengan cerocosnya atas kasus-kasus terdahulu, kali ini Bung Fahri seakan tahu apa yang dibicarakannya. Baginya, mendamaikan korban dari kedua belah pihak, baik dari pihak PKI maupun korban tindakan PKI dengan memberi porsi keadilan yang sama, akan menghilangkan beban masa lalu negara yang tak kunjung selesai. Tentu itu langkah yang patut diapresiasi jika benar dilaksanakan negara.

Baca juga :  Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Sebab seperti apa yang dikatakannya, korban-korban tersebut perlu melanjutkan hidup dengan tenang dan lebih baik dari sebelumnya, “Kita sudah enggak mau ke belakang lagi. Kita mau ke depan. Kita mau cari makan. Kita mau memperbaiki hidup kita,” ujarnya.

Sungguh sebuah pernyataan brilian yang (sayangnya cuma satu-satunya) bisa didengarkan dan dipuji dari Bung Fahri. Anda boleh tidak suka. Anda boleh benci. Anda bisa membuli. Namun terlepas dari intensinya yang selalu ‘menyerang’ pemerintah, usul Bung Fahri ini patut direnungkan. Iya, tidak? (A27)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Jangan Remehkan Golput

Golput menjadi momok, padahal mampu melahirkan harapan politik baru. PinterPolitik.com Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 tunai sudah. Kini giliran analisis hingga euforia yang tersisa dan...

Laki-Laki Takut Kuota Gender?

Berbeda dengan anggota DPR perempuan, anggota DPR laki-laki ternyata lebih skeptis terhadap kebijakan kuota gender 30% untuk perempuan. PinterPolitik.com Ella S. Prihatini menemukan sebuah fakta menarik...

Menjadi Pragmatis Bersama Prabowo

Mendorong rakyat menerima sogokan politik di masa Pilkada? Prabowo ajak rakyat menyeleweng? PinterPolitik.com Dalam pidato berdurasi 12 menit lebih beberapa menit, Prabowo sukses memancing berbagai respon....