HomeNalarRizieq Surati Jokowi, Apa Isinya?

Rizieq Surati Jokowi, Apa Isinya?

Ketimbang melakukan berbagai upaya perlawanan, Rizieq diminta kooperatif dengan proses hukum.Polisi meminta agar Rizieq kembali ke Indonesia dan menjalani pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emberitaan mengenai pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sepertinya belum akan berakhir. Kali ini, Rizieq yang saat ini masih berada di Arab Saudi disebut-sebut mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo melalui pengacaranya. Dalam surat tersebut, Rizieq meminta agar Presiden Jokowi memerintahkan Polri untuk menghentikan penyidikan kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan Rizieq dan Firza Husein.

Bukan tanpa alasan, kasus inilah yang disebut-sebut membuat Rizieq enggan kembali ke Indonesia. Adapun permintaan itu disampaikan pihak Rizieq melalui surat yang dikirimkan kepada Jokowi melalui pengacaranya Kapitra Ampera. Kapitra mengaku telah mengirimkan surat tersebut ke Jokowi pada Senin, 19 Juni 2017 malam.

“Dimohonkan kepada Bapak Presiden RI untuk memerintahkan penyidik/Polri agar menerbitkan SP 3 kepada Habib Rizieq Shihab karena melanggar peraturan perundang-undangan khususnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016,” demikian kata Kapitra Ampera mengutip isi surat yang dikirimkan tersebut.

Pihak pengacara Rizieq mengatakan bahwa penyidikan terhadap kasus ini menyalahi aturan perundang-undangan. Untuk itu, mereka meminta kasus ini segera dihentikan.

“Penyidikan kasus Habib Rizieq Shihab yang barang buktinya didapat penyidik melalui intersepsi atau penyadapan oleh pihak yang tidak berwenang/ilegal, dilakukan oleh situs website www.4n5hot.com dan situs baladacintarizieq.com bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” lanjut Kapitra.

Menurut Kapitra, alat bukti dalam kasus yang dituduhkan kepada kliennya itu didapat dengan cara ilegal. Atas dasar itu, pihaknya berpendapat bahwa alat bukti yang dimiliki penyidik tidak sah.

Baca juga :  PDIP Sadar Puan akan Kalah?
- Advertisement -

“Alat bukti dalam kasus Habib Rizieq Shihab didapat (intersepsi/penyadapan) secara ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan maupun persidangan karena merupakan pelanggaran terhadap HAM, rights of privacy dan bertentangan dengan UUD 1945,” kata Kapitra.

Pada kasus ini, polisi telah menetapkan Rizieq dan Firza sebagai tersangka. Firza disangkakan melanggar Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sementara itu, Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Keduanya terancam hukuman di atas lima tahun penjara.

Rizieq Surati Jokowi
Foto (Istimewa)

Alat Bukti Ilegal? Tanggapan Polri

Pertanyaannya adalah apakah benar tuduhan pengacara Rizieq terkait legalitas alat bukti yang didapat dari pesan atau obrolan dalam chat?

Faktanya, pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, berdasarkan pasal tersebut setiap informasi dan/atau dokumen elektronik yang diterima melalui whatsapp maupun alat komunikasi lainnya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Namun, dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 – saat itu terkait putusan gugatan Setya Novanto dalam kasus ‘Papa minta saham’ – cara mendapatkan alat bukti yang ilegal juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum pertimbangan penghentian penyelidikan. Hal itu masuk dalam salah satu parameter alat bukti – disebut bewijsvoering – yang dijadikan pertimbangan oleh hakim MK.

Terkait hal tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, penghentian perkara merupakan wewenang penuh penyidik yang menangani kasusnya.

Baca juga :  Mengapa Jokowi Berani Lawan Amerika?

“Yang menilai bisa di-SP3 atau tidak kan penyidik. Ada kriterianya,” ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu, 21 Juni 2017, seperti dikutip dari kompas.com. Setyo mengatakan, penghentian perkara tidak serta merta bisa dilakukan meski ada tekanan pihak tertentu. Penyidik nantinya akan melihat apakah unsur-unsur perkara dalam kasus Rizieq terpenuhi atau tidak.

- Advertisement -

“Apakah tidak memenuhi unsur atau kadaluarsa. Nanti kita lihat apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk SP3 atau tidak,” kata Setyo.

Ketimbang melakukan berbagai upaya perlawanan, Rizieq diminta kooperatif dengan proses hukum. Setyo meminta agar Rizieq kembali ke Indonesia dan menjalani pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka. Munurut Setyo, jika tidak bersalah, tentu Rizieq tidak akan dihukum.

Menarik untuk ditunggu bagaimana kelanjutan surat Rizieq tersebut. Apakah Presiden Jokowi akan mengabulkan keinginan Rizieq? Apakah Rizieq akan bernasib sama seperti Setya Novanto yang bebas dari kasus ‘Papa minta saham’? (Berbagai Sumber/S13)

#Trending Article

Sehebat Apa Jusuf Kalla?

Jusuf Kalla (JK) disebut mencoba menduetkan Anies Baswedan dengan Puan Maharani di Pilpres 2024. Mampukah JK melobi partai-partai politik, khususnya PDIP untuk mengusung Anies?...

Garuda Shield, Ajang “Mempermalukan” Tiongkok?

Latihan militer bersama dengan Amerika Serikat (AS) bertajuk Super Garuda Shield dimulai pada hari ini. Dengan militer Tiongkok disebut sebagai kekuatan yang memiliki perkembangan...

Maaf, Jokowi Bukan King Maker

Berbagai pengamat politik, seperti Burhanuddin Muhtadi, menilai Presiden Jokowi dapat menjadi king maker di Pilpres 2024. Namun, harapan itu sepertinya keliru dan terlalu melebih-lebihkan...

Bukan PKS, Kenapa PKB Pilih Gerindra?

Meskipun sama-sama partai Islam, koalisi PKB dan PKS justru kandas di tengah jalan. Lantas, mengapa PKB berkoalisi dengan Partai Gerindra yang merupakan partai nasionalis?  PinterPolitik.com Di...

Luhut dan Ekonomi Orang Kaya

Persoalan ekonomi kini menjadi pekerjaan rumah yang tengah dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, di tengah ancaman krisis yang mengancam, Menko Marves Luhut...

Timor Leste, Warisan Politik Jokowi?

Pemerintahan Jokowi memberikan dukungan agar Timor Leste jadi anggota ASEAN. Apakah Timor Leste jadi warisan politik Jokowi?

Perang Ukraina Hancurkan Mimpi Xi Jinping?

Perang Rusia-Ukraina hingga saat ini masih berlangsung. Sebagai negara yang sangat dekat dengan Rusia, publik menyoroti dampaknya pada Tiongkok. Apakah perang ini membawa keuntungan? Atau justru menyakiti Xi Jinping?

Kereta Cepat Jokowi Dibiarkan Mangkrak?

Kereta cepat Jakarta-Bandung yang digadang jadi salah satu proyek mercusuar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kian rumit penyelesaiannya. Lantas, mengapa itu bisa terjadi?...

More Stories

Luhut dan Ekonomi Orang Kaya

Persoalan ekonomi kini menjadi pekerjaan rumah yang tengah dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, di tengah ancaman krisis yang mengancam, Menko Marves Luhut...

Anies dan Pemimpin Yang Diciptakan

Jelang Pilpres 2024, banyak pihak yang mulai berlomba-lomba mendorong tokoh-tokoh yang dianggap populer dan mampu menarik hati masyarakat. Sayangnya, Indonesia masih terjebak pada kondisi...

Ekonomi Bisa Bahayakan Jokowi?

Awal Juni 2022 menjadi momentum penting dalam refleksi kondisi ekonomi global. Bank Dunia mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa resesi ekonomi di tahun ini akan...