Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menjadi pivot panasnya narasi penggantian Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto yang dianggap kurang sat-set jelang Pemilu dan Pilpres 2024. Intrik ini seolah serupa dengan apa yang terjadi pada PPP tahun lalu yang diwarnai isu “campur tangan” intelijen. Lalu, mungkinkah hal yang sama terjadi pada Partai Golkar?
Ridwan Hisjam menjadi penggema paling awal dari gelombang narasi panas pendongkelan Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Posisinya yang “hanya” anggota dewan pakar partai menjadi ihwal menarik untuk dianalisis lebih dalam.
Ya, beberapa hari terakhir, wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar menyeruak sebagai instrumen untuk mengevaluasi sekaligus mendongkel Airlangga.
Awalnya, sebuah rapat dikabarkan digelar Dewan Pakar Partai Golkar di kediaman Agung Laksono pada hari Minggu (9/7) malam. Dalam pembicaraan, Ridwan sendiri yang menyebut terdapat potensi diselenggarakannya Munaslub untuk memutuskan beberapa hal.
Selain mengevaluasi Airlangga yang dianggap kurang gesit mempertahankan marwah Golkar sebagai sebuah partai besar jelang Pemilu 2024, disebutkan agenda juga akan mengubah keputusan pencapresan Airlangga di 2024 (hasil Munas 2019) yang jamak dinilai terkesan dipaksakan.
Setelah ramai di media, DPP Partai Golkar menyanggah bahwa narasi pendongkelan Airlangga merupakan suara resmi Dewan Pakar. Sejauh ini, Partai Golkar disebut oleh sejumlah elite masih solid di bawah kepemimpinan Airlangga.
Namun demikian, pantikan narasi dari Ridwan Hisjam kiranya terus bergulir secara berkesinambungan. Terbaru, beberapa politisi senior Partai Golkar plus nama-nama potensial pengganti Airlangga turut muncul ke permukaan.
Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi nama yang disebutkan Ridwan cukup selevel untuk menggantikan Airlangga. Sementara itu, narasi penggantian Airlangga juga semakin digaungkan, yakni oleh Lawrence T.P Siburian dan Yorrys Raweyai.
“Berdasarkan mekanisme organisasi Partai Golkar sesuai dengan AD/ART, maka Munaslub Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti ketua umum dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di tanah air,” begitu ujar Lawrence yang seolah menggambarkan keresahan politik terpendam selama ini.
Sementara menurut Yorrys, selain tidak haram untuk dilakukan, Munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang disebut sulit lahir di bawah kepemimpinan Airlangga.
Kembali, keberanian Ridwan Hisjam yang menjadi sosok paling awal mempertanyakan legitimasi Airlangga di Partai Golkar tampak cukup menarik untuk dianalisis.
Sebagai perbandingan dan berkaca pada penggantian Suharso Monoarfa dari posisi Ketum PPP, keterlibatan seorang “pemantik”, yakni Muhammad Romahurmuziy (Romy) juga terjadi.
Bahkan, saat itu Rommy dikabarkan mendapat sokongan Istana dan intelijen untuk mengganti Suharso dengan “damai”.
Lalu, mungkinkah hal yang sama terjadi pada Partai Golkar?
Ada Peran Intelijen?
Sebelum masuk ke analisis proyeksi penggantian Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar, pola yang serupa tapi tak sama tampaknya terjadi dengan apa yang turut melanda PPP tahun lalu.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, nama Romy muncul sebagai katalis sebelum Suharso dicopot dari jabatannya.
Pun dengan elite di DPP PPP seperti Arsul Sani yang sempat mengatakan PPP tetap solid mendukung Suharso di tengah isu pencopotan akibat klimaks blunder “amplop kiai” saat itu. Ending-nya, Suharso tetap dan benar-benar didongkel.
Menariknya, intrik penggantian Suharso dari pucuk pimpinan PPP disebut-sebut melibatkan peran lembaga telik sandi.
Mengacu pada investigasi Tempo pada September 2022 lalu, disebutkan bahwa Plt. Ketum PPP saat ini Muhamad Mardiono disokong oleh konsolidasi “bawah tanah” hingga puncaknya mendapat restu Presiden Jokowi untuk menggantikan Suharso.
Meskipun dibantah langsung oleh Mardiono, informasi yang kepalang beredar itu membuat interpretasi peran “tangan yang tak ingin terlihat” kiranya menemui relevansi tertentu.
Disebutkan, Romy mengaku bertemu Suharso setelah Mukernas Serang dan mengklaim mendapat restu sejumlah elite negeri seperti Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan sosok menarik dalam pusaran intrik tersebut, yakni Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Nama terakhir kiranya menjadi sorotan menarik karena selama ini dinilai terlibat secara konstruktif dalam konsolidasi aktor politik demi stabilitas politik negara. Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Subianto pasca Pilpres 2019 yang disebut-sebut dapat terjadi akibat peran BG menjadi sampel nya.
Dan, alasan yang sama mungkin saja dilakukan demi “keberlanjutan”, baik dalam konteks pembangunan maupun politik kekuasaan.
Untuk memahami pola tersebut, esai Tiongkok yang digunakan untuk mengilustrasikan serangkaian siasat yang digunakan dalam politik, perang, dan interaksi sipil berjudul The Thirty-Six Stratagems kiranya dapat menjadi pijakan analisis.
Dalam bagian pertama sekaligus strategi ketiga menjabarkan strategi untuk menyerang menggunakan kekuatan pihak lain. Utamanya, ketika dalam situasi di mana menggunakan kekuatan sendiri secara terbuka tidak menguntungkan.
Pola yang terjadi pada PPP bukan tidak mungkin terjadi pula pada dinamika terakhir yang melanda Partai Golkar.
Keberanian Ridwan Hisjam menggulirkan narasi pencopotan Airlangga sendiri kiranya tidak datang berdasarkan inisiatif maupun hadir dari ruang hampa.
Apalagi, narasi yang berupaya diangkat oleh Ridwan cukup serius di tengah proses pembentukan koalisi politik jelang kontestasi elektoral 2024.
Oleh karena itu, pertanyaan besar muncul, yakni mungkinkah ada sosok maupun kelompok berpengaruh di balik gerakan sporadis namun tampak terstruktur dari seorang Ridwan Hisjam.
Selain legitimasi Airlangga yang kini tengah dipertanyakan karena seolah telah menjadi keresahan bersama di internal partai, variabel lain berupa arah koalisi yang masih belum dapat dipastikan agaknya menjadi pemicu celah untuk mengintervensi Partai Golkar, baik dari dalam maupun dari luar.
Lalu, jika benar-benar diintervensi dan Airlangga berhasil ditumbangkan, mungkinkah arah politik Partai Golkar di 2024 akan serupa dengan PPP?
Golkar Menuju Ganjar?
Terlepas dari adanya korelasi secara langsung atau tidak, arah politik PPP setelah Suharso tumbang seolah cukup mantap untuk beriringan dengan partai penguasa, yakni PDIP.
Puncaknya, PPP menjadi parpol parlemen pertama yang bergabung dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
Mengacu pada situasi politik terkini, setidaknya terdapat tiga variabel lain yang turut membuka peluang bagi intervensi tertentu untuk mendongkel Airlangga sebagai pemegang keputusan strategis Partai Golkar.
Pertama, terkait kegamangan Partai Golkar dalam menentukan keberpihakan koalisi politik. Kedua, terkait sakleknya keputusan pencapresan Airlangga hasil Munas 2019 meski elektabilitas sosok yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu sangat rendah.
Terakhir, eksistensi preseden pendongkelan secara damai yang terjadi pada Suharso di PPP setelah kompromi tertentu tercapai, yakni jaminan posisi menteri tetap digenggam sang eks ketum.
Partai Golkar sendiri memiliki karakteristik yang cukup mendukung bagi munculnya “intervensi”, baik dari dalam maupun dari luar. Tak lain, hal itu dilakukan demi memengaruhi keputusan strategis, termasuk dalam konteks siapa yang pantas memimpin partai.
Sebagai parpol dengan karakteristik catch-all, Partai Golkar memiliki berbagai macam faksi atau kelompok internal.
Meski ada yang menyebut banyaknya faksi di internal Partai Golkar bisa menjadi pemersatu di momen tertentu, perseteruan faksi Airlangga dan Bamsoet pada 2019 lalu menjadi contoh terakhir implikasi minor dari karakteristik catch-all dan banyaknya faksi internal partai.
Apalagi, nama-nama seperti Luhut dan Bamsoet yang dianggap pantas menggantikan Airlangga kini telah muncul dan membuka ruang tafsir lanjutan.
Itu tak lain mengenai proyeksi arah politik Partai Golkar di 2024 jika Luhut maupun Bamsoet menjadi suksesor Airlangga.
Di titik ini, perkongsian politik yang mengarah kepada PDIP dan Ganjar tampaknya cukup beralasan jika berkaca pada relasi di antara para aktor itu selama ini.
Kendati demikian, penjabaran di atas masih sebatas interpretasi semata. Yang jelas, intrik Partai Golkar saat ini tampak cukup menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
