HomeHeadlineRela “Disandera” PDIP, Ganjar Bukan Jokowi?

Rela “Disandera” PDIP, Ganjar Bukan Jokowi?

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pemberian jabatan bagi Ganjar Pranowo di struktur DPP PDIP kiranya hanya merupakan strategi manajemen impresi temporer demi kohesivitas partai menjelang Pilkada 2024 dan tak menjadi jaminan bagi sang Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

Calon presiden nomor urut 3 di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, baru saja mendapatkan jabatan struktural di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Jabatan ini diberikan langsung melalui seremoni pelantikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Jumat (5/7) pekan lalu.

Ganjar kini seolah bisa berbangga dengan jabatan Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP PDIP, sebuah posisi yang memperlihatkan promosi signifikan dari statusnya sebelumnya sebagai “petugas partai”.

Sebagai informasi, pelantikan tersebut juga berbarengan dengan jabatan serupa tapi tak sama kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diberi jabatan Ketua Bidang Perekonomian.

Perubahan itu kiranya menimbulkan pertanyaan mendasar, yakni mengapa PDIP memberikan jabatan itu bagi Ganjar? Apakah ini memang memiliki relevansi bagi strategi PDIP?

Manajemen Impresi “Pamungkas” Megawati?

Latar belakang di balik langkah PDIP itu kiranya dapat bermakna beberapa kemungkinan saat diinterpretasi lebih lanjut. Setidaknya, terdapat empat alasan yang dua masing-masing di antaranya bermakna sedikit berbeda.

Pertama-tama, pemberian jabatan kepada Ganjar bisa dilihat sebagai bagian dari strategi manajemen impresi PDIP.

Dalam konteks ini, teori manajemen impresi Erving Goffman dapat digunakan untuk memahami langkah PDIP. Goffman mengemukakan bahwa individu (atau organisasi) berusaha mengontrol bagaimana mereka dilihat oleh orang lain melalui pengaturan bagaimana mereka tampil.

Pada konteks ini, PDIP berusaha mengatur penampilan Ganjar sebagai figur penting dan loyal dalam partai, untuk memperkuat citra mereka di mata publik dan para kader.

Baca juga :  Gas, Rem, dan Harga Kekuasaan

Saat melihatnya dalam diskursus politik, manajemen impresi sering kali digunakan untuk memperkuat citra dan menjaga loyalitas kader serta simpatisan partai.

Dengan memberikan posisi penting kepada Ganjar, PDIP seolah menunjukkan kepada publik dan para pendukungnya bahwa mereka memiliki kader yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

Selain itu, langkah ini bisa juga dipandang sebagai upaya untuk mencegah potensi “pembelotan” Ganjar seperti yang jamak dinilai terjadi dengan case Joko Widodo (Jokowi).

Presiden ke-7 RI, yang juga berkarier di PDIP sejak debutnya di blantika politik itu seakan memiliki hubungan yang tegang dengan partai menjelang Pemilu 2024, bahkan hingga kini.

Dengan “hadiah” kepada Ganjar, PDIP mungkin berusaha mengikat loyalitasnya dan mencegah terulangnya skenario tak mengenakkan yang sama.

Selain itu, intrik dengan Jokowi dan beberapa politisi PDIP lain yang “membelot” di Pemilu dan Pilpres 2024 seperti Gibran Rakabuming Raka, Maruarar Sirait, dll tak dipungkiri telah memberikan impresi minor bagi partai.

Akan tetapi, pengaruh politik Ganjar dan Jokowi tentu berbeda. Jokowi merupakan Presiden RI dua periode yang telah memiliki basis massa dan tabungan modal sosial dan politik yang cukup besar, serta terbukti efek politiknya di Pilpres 2024. Lalu, mengapa PDIP tetap memberi Ganjar jabatan itu?

ganjar gak kompak sama pdip

Ganjar Harus Waspada?

Interpretasi lain yang eksis di balik jabatan baru Ganjar adalah, PDIP mungkin sedang memberikan tes awal yang krusial.

Terkait regenerasi dan mengingat dilantik oleh Megawati, pemberian itu kemungkinan adalah tes awal loyalitas, keselarasan, keberpihakan, dan ujian kontribusi dalam bentuk apa yang bisa diberikan Ganjar kepada partai pasca kontestasi elektoral 2024.

Itu dikarenakan, pemberian jabatan kepada Ganjar dilakukan bersamaan dengan perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP periode 2019-2024. Plus, Ganjar hanya akan menjabat hingga pemilihan pengurus baru dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP yang dijadwalkan berlangsung pada April 2025.

Baca juga :  Bongkar Deep State Dapur MBG?

Dengan kata lain, terdapat beberapa probabilitas lagi mengenai efek dari pemberian jabatan bagi Ganjar di struktur DPP PDIP.

Jika Ganjar berhasil menunaikan jabatannya dan berkontribusi konkret bagi partai, bukan tidak mungkin dirinya akan menjadi sosok yang lebih dihormati di PDIP.

Namun, mengingat preseden dinamika dan hasil Pilpres 2024 serta “teropong” karier politik Ganjar ke depan berdasarkan semua peluang yang ada, Ganjar kemungkinan sudah habis.

Artinya, pemberian jabatan bagi Ganjar sebagai salah satu Ketua DPP PDIP “hanya” sebagai ujian loyalitas dan manajemen impresi politik semata.

Akan tetapi, sekali lagi, politik sangat dinamis dengan berbagai kejutan yang bisa terjadi dalam hitungan detik. Jika terdapat perubahan tertentu atau Ganjar bisa membuktikan bahwa dirinya dapat berkontribusi positif dan diterima konstituen serta rakyat secara keseluruhan, reputasi Ganjar tentu akan berubah. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.