Dengarkan artikel ini:
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran memutus pasokan Arabian Light Crude yang menjadi nyawa Kilang Cilacap — pemasok 34% BBM nasional. Indonesia butuh alternatif cepat. Minyak Rusia, yang dijual murah akibat sanksi Barat, menjadi opsi paling rasional. Apalagi, Pertamina dan Rosneft sudah punya perusahaan patungan sejak lama. Ini opsi yang wajar muncul pasca India diizinkan oleh AS membeli minyak Rusia pasca tensi yang memanas di Selat Hormuz.
“He’s not the hero Gotham deserves, but he’s the one it needs right now.”
Kalimat ikonik Commissioner Gordon di akhir film The Dark Knight (2008) itu bukan sekadar dialog superhero. Ia adalah pengakuan pahit bahwa kadang, satu-satunya sosok yang bisa menyelamatkan kita adalah figur yang tidak ingin kita akui sebagai penyelamat. Batman memilih menjadi buronan agar Gotham tetap berdiri. Ia kotor, ia dikejar, ia dibenci — tapi ia datang tepat waktu.
Dua puluh delapan tahun kemudian, Indonesia sedang menulis versi geopolitiknya sendiri dari narasi itu. Selat Hormuz ditutup. Pasokan minyak Timur Tengah terputus. Kilang Cilacap — jantung BBM nasional — terancam berhenti beroperasi. APBN megap-megap menahan beban subsidi yang membengkak liar.
Dan di tengah kepanikan itu, tangan yang terulur bukan datang dari Washington, bukan dari Riyadh, bukan dari Brussels. Tangan itu datang dari Moskow. Dari Vladimir Putin — pemimpin yang disanksi Barat, dituntut ICC, dan dimusuhi separuh dunia. Apalagi pasca AS mengizinkan beberapa negara – seperti India – untuk membeli minyak dari Rusia demi mencukupi kebutuhan dalam negeri mereka. Selama ini memang ada sanksi bagi negara-negara yang membeli minyak dari Rusia, utamanya pasca invasi negara tersebut ke Ukraina.
Indonesia tidak sedang memilih sekutu. Indonesia sedang memilih untuk bertahan hidup.
Hormuz Mati, Cilacap Sekarat
Untuk memahami mengapa wacana pembelian minyak Rusia bukan sekadar provokasi diplomatik, kita harus memahami dulu seberapa dalam luka yang sedang menganga. Kilang Cilacap — dengan kapasitas 348.000 barel per hari — memasok 34 persen BBM nasional dan 60 persen kebutuhan BBM Pulau Jawa. Kilang ini dibangun sejak 1974 dengan satu asumsi dasar: pasokan Arabian Light Crude dari Timur Tengah akan selalu tersedia.
Asumsi itu kini runtuh.
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran pasca-eskalasi konflik dengan AS dan Israel bukan sekadar gangguan logistik. Ia adalah serangan langsung ke “vena utama” infrastruktur energi Indonesia. Tanpa Arabian Light, Cilacap tidak bisa memproses minyak secara optimal — dan dalam hitungan minggu, operasinya bisa turun drastis atau bahkan berhenti total. Bayangkan: enam dari sepuluh kendaraan di Jawa mengisi BBM dari satu kilang yang kini kehilangan bahan bakunya. Kelangkaan bukan lagi skenario terburuk. Ia adalah skenario yang sedang berjalan.
Dan sejarah sudah mengajarkan: kelangkaan BBM di Jawa tidak pernah berakhir di SPBU. Ia selalu berakhir di jalanan — dalam bentuk antrean panjang, kepanikan sosial, dan tekanan politik yang bisa mengguncang pemerintahan manapun. Mei 1998 dimulai dari kenaikan harga BBM. Krisis 2005 dan 2008 membuktikan pola yang sama. Energi bukan komoditas teknis — ia adalah komoditas politik paling eksplosif di republik ini.
Tapi krisis pasokan hanyalah separuh cerita. Separuh lainnya — yang lebih senyap tapi sama mematikannya — ada di dalam spreadsheet Kementerian Keuangan.
Indonesia memiliki posisi yang unik dan rentan dalam ekonomi minyak global: negara net importer yang masih mempertahankan subsidi BBM. Ini berarti setiap lonjakan harga minyak dunia memukul APBN dari dua arah sekaligus. Dari sisi pengeluaran, subsidi membengkak karena selisih antara harga pasar dan harga jual BBM bersubsidi semakin lebar. Dari sisi pendapatan, kenaikan harga minyak memang meningkatkan penerimaan migas — tapi tidak cukup untuk menutup lonjakan subsidi yang jauh lebih besar.
Mekanismenya bekerja melalui Indonesian Crude Price (ICP) — patokan harga minyak yang digunakan pemerintah untuk menghitung besaran subsidi dalam APBN. Ketika Hormuz ditutup dan harga minyak dunia melonjak, ICP ikut terbang. Setiap kenaikan satu dolar per barel pada ICP bisa menambah beban subsidi triliunan rupiah. Dalam kondisi normal, ini sudah menekan. Dalam kondisi perang, ini bisa menjadi bom fiskal.
Di sinilah minyak Rusia mengubah seluruh perhitungan.
Akibat sanksi Barat, Rusia menjual minyaknya — terutama grade Urals — dengan diskon signifikan terhadap harga pasar internasional. China dan India sudah memanfaatkan ini sejak 2022, membeli minyak Rusia dalam volume besar dengan harga di bawah price cap yang ditetapkan G7. Jika Indonesia melakukan hal yang sama, dampaknya bukan sekadar “minyak lebih murah.” Dampaknya adalah penyelamatan APBN: subsidi bisa ditekan, defisit bisa dikendalikan, dan ruang fiskal untuk belanja produktif bisa dipertahankan. Ini bukan soal geopolitik. Ini soal matematika anggaran yang tidak bisa dibantah.
Penyelamat yang Tidak Bersih
Tentu saja, tidak ada penyelamatan yang datang tanpa harga. Dan harga dari tangan Putin sudah tertulis jelas.
Vladimir Putin adalah kepala negara pertama yang dituntut ICC sejak masih menjabat — atas tuduhan deportasi paksa anak-anak Ukraina. Kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak Rusia disebut “shadow fleet,” beroperasi di luar sistem asuransi dan regulasi maritim internasional. Membeli dari Rusia berarti masuk ke wilayah abu-abu diplomasi yang tidak nyaman bagi siapapun.
Tapi sejarah penuh dengan preseden serupa. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat membeli minyak dari Arab Saudi yang menjalankan sistem apartheid gender, mendanai rezim Pinochet yang membunuh ribuan warganya sendiri, dan bekerja sama dengan Saddam Hussein dalam perang Iran-Irak. Pragmatisme energi selalu mengalahkan konsistensi moral — di semua peradaban, di semua era.
Yang membuat kasus Indonesia lebih menarik: hubungan dengan Rusia bukan dimulai dari nol. Pertamina dan Rosneft sudah memiliki perusahaan patungan — PT PRPP — untuk membangun Kilang Tuban senilai Rp 377 triliun. Presiden Prabowo sudah bertemu langsung Putin di Saint Petersburg pada Juni 2025. Indonesia tidak membeli minyak dari orang asing. Indonesia membeli dari mitra bisnis yang sudah ada, dalam kerangka kerja sama yang sudah berjalan satu dekade.
Self-Help dalam Sistem yang Anarki
Kenneth Waltz, arsitek teori Neorealisme dalam hubungan internasional, pernah menggambarkan sistem global sebagai self-help system: tidak ada otoritas sentral yang melindungi negara-negara. Tidak ada polisi dunia yang benar-benar netral. Dalam kondisi anarki internasional, setiap negara bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya sendiri — dan harus menggunakan cara apapun yang tersedia untuk bertahan, terlepas dari kenyamanan moral yang harus dikorbankan.
Indonesia pada Maret 2026 adalah ilustrasi sempurna dari teori Waltz. Selat Hormuz ditutup bukan oleh keputusan Indonesia. Sanksi terhadap Rusia dijatuhkan bukan oleh Indonesia. Perang antara Iran dan koalisi AS-Israel bukan perang Indonesia. Tapi konsekuensinya — kelangkaan BBM, lonjakan harga, ancaman defisit APBN — sepenuhnya ditanggung Indonesia. Dalam situasi seperti ini, memilih mitra dagang berdasarkan kenyamanan moral adalah kemewahan yang tidak mampu dibayar oleh negara dengan 280 juta penduduk yang butuh BBM setiap hari.
Putin bukan pahlawan. Ia bukan sekutu ideologis. Ia bahkan bukan teman. Tapi ia menawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan siapapun saat ini: minyak murah, dalam volume besar, tanpa syarat geopolitik yang mengikat. Dan Indonesia — seperti Gotham yang membutuhkan Dark Knight-nya — mungkin tidak punya kemewahan untuk menolak.
Sang penyelamat memang tidak datang dengan tangan bersih. Tapi di tengah krisis, yang kita butuhkan bukan kesucian. Yang kita butuhkan adalah pasokan. (S13)
