HomeNalar PolitikPresiden PKS Mundur Dari DPR?

Presiden PKS Mundur Dari DPR?

Kecil Besar

Isu rangkap jabatan masih marak di dalam gedung legislatif, namun ternyata ada juga ketua umum partai yang memilih mundur demi partainya.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]alau belakangan ini para anggota legislatif seolah menutup mata dengan adanya rangkap jabatan sebagai ketua umum partai, namun ternyata ada satu partai yang secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR agar bisa fokus mengurusi partainya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Belum lama ini, banyak rumor beredar kalau Presiden PKS M. Sohibul Iman dicopot jabatannya sebagai anggota DPR dan MPR. Kabar ini kemudian dibuktikan dengan dikeluarkannya surat permohonan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR/MPR dari PKS atas nama Sohibul.

“Surat sudah ditandatangani pimpinan DPR,” kata seorang sumber di gedung legislatif, Selasa (10/4). Menurut sumber tersebuat, surat bernomor PW/06385/DPR RI/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 tersebut, katanya telah ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto. Ia mengungkapkan, surat tersebut juga ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Isi surat tersebut, lanjutnya, pimpinan DPR memberitahukan DPP PKS dengan surat Nomor B-05/K/DPP-PKS/2017 tertanggal 22 Maret 2017 mengenai usulan pemberhentian dan PAW Sohibul. Dalam surat tersebut menyatakan kalau yang bersangkutan diberhentikan keanggotaannya di DPR oleh DPP PKS.

Hanya saja, sumber tidak bisa mengatakan mengapa Sohibul diberhentikan oleh DPP partainya tersebut. Ia hanya menjawab singkat, “Sudah diputuskan DPP.” Di saat yang berbeda, Sohibul pernah mengatakan kalau ia bukan dicopot keanggotaannya, melainkan memang telah mengundurkan diri dari DPR MPR.

“Telah dimusyawarahkan di Badan Pekerja Majelis Syuro dan disetujui agar saya mundur dari DPR, sehingga target-target partai yang ditetapkan di Munas bisa saya kawal penuh,” katanya. (Suara Pembaruan)

Baca juga :  Transformasi Dudung, Jenderal Kanvas?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...