Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Persoalan premanisme di Indonesia dipercaya rugikan perekonomian hingga ribuan triliun rupiah. Bagaimana cara mengatasi masalah pelik ini?
Premanisme di Indonesia kembali menjadi sorotan. Isu ini menyeruak setelah muncul laporan bahwa dua raksasa otomotif asal Asia, VinFast dan BYD, sempat mengalami pemerasan saat memulai pembangunan pabrik mereka di Subang, Jawa Barat.
Dugaan adanya organisasi preman yang terlibat dalam pemalakan terhadap investasi asing itu mengindikasikan bahwa premanisme bukan hanya perkara kriminal jalanan, tetapi telah masuk ke ranah strategis: mengganggu investasi dan keamanan nasional.
Sayangnya, kasus ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Premanisme seakan menjadi bagian dari lanskap sosial dan ekonomi Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan ilmuwan INDEF, Andry Satrio Nugroho, yang mengungkap bahwa berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), shadow economy Indonesia—yang mencakup aktivitas ilegal seperti pungli dan pemalakan—menggerus sekitar Rp2.200 triliun atau sekitar 8–10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka yang fantastis ini menandakan bahwa premanisme telah menjadi penyakit sistemik dalam struktur ekonomi negara.
Premanisme tidak hanya merugikan sektor ekonomi dan investasi, tapi juga menciptakan ketakutan, melemahkan hukum, dan menggerogoti kepercayaan terhadap negara. Ia hidup di ruang-ruang yang semestinya diisi oleh negara—dari terminal hingga kawasan industri.
Namun, dengan akar masalah yang begitu dalam dan kompleks, pertanyaan penting pun mengemuka: mungkinkah premanisme di Indonesia benar-benar bisa diberantas?
Premanisme yang Bernama “Cerberus”
Premanisme bukan sekadar urusan kriminal jalanan, melainkan struktur sosial yang memiliki dinamika kekuasaan tersendiri. Ia bisa dianalogikan dengan Cerberus dalam mitologi Yunani—anjing penjaga dunia bawah tanah yang ganas, namun patuh pada tuannya. Premanisme, dalam konteks ini, hidup dan berkembang karena ada relasi kekuasaan yang memungkinkan keberlangsungannya.
Secara teori, fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan informal institution theory. Dalam teori ini, premanisme muncul sebagai bentuk institusi non-formal yang berkembang karena adanya kebutuhan sosial tertentu, seperti “keamanan” instan, mediasi konflik, atau kontrol sosial di tingkat lokal.
Ketika sistem formal belum sepenuhnya menjangkau atau memenuhi ekspektasi masyarakat dalam konteks tertentu, institusi informal dapat tumbuh sebagai pelengkap, meskipun tidak selalu sah secara hukum.
Selain itu, pendekatan rational choice theory juga bisa digunakan untuk memahami kenapa premanisme tetap eksis. Individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik ini kerap kali bertindak berdasarkan kalkulasi untung-rugi.
Selama aktivitas premanisme masih dianggap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pelakunya, serta tidak menimbulkan risiko besar, maka praktik ini akan terus berlangsung. Dengan kata lain, keberadaan premanisme tidak selalu semata-mata karena lemahnya penegakan hukum, melainkan juga karena struktur insentif yang belum sepenuhnya mendorong pelaku keluar dari zona abu-abu tersebut.
Teori clientelism juga tetap relevan. Dalam beberapa konteks, preman dapat terlibat dalam hubungan patron-klien, di mana mereka memberikan “jasa” tertentu kepada tokoh masyarakat atau kelompok tertentu, dan sebagai imbalannya mendapat perlindungan atau akses terhadap sumber daya. Ini membuat premanisme bertahan sebagai aktor lokal yang memiliki fungsi sosial tersendiri, terutama di wilayah-wilayah padat dan urban yang kompleks.
Dengan memahami dinamika ini secara lebih mendalam, pendekatan terhadap premanisme bisa dilakukan secara lebih konstruktif. Bukan semata-mata melihatnya sebagai ancaman, tetapi sebagai gejala sosial yang membutuhkan pendekatan multi-disiplin—dari ekonomi, hukum, hingga sosiologi.
Belajar dari Augustus: Tiga Pilar Penanganan Premanisme
Sejarah memberikan banyak pelajaran dalam menghadapi kekacauan sosial. Salah satunya adalah langkah-langkah yang diambil oleh Kaisar Augustus di awal berdirinya Kekaisaran Romawi. Pada masa itu, Roma penuh dengan kelompok-kelompok kekerasan yang meresahkan. Augustus menerapkan strategi yang menyentuh tiga aspek utama: politik, ekonomi, dan hukum.
Pertama, penataan sistem administrasi publik. Augustus menyadari pentingnya struktur pemerintahan yang tertib dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penataan ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem yang berlaku. Dalam konteks kita, penguatan tata kelola di tingkat lokal dapat membantu menutup celah bagi munculnya aktor non-formal seperti preman.
Kedua, penyusunan kebijakan ekonomi yang inklusif. Augustus menata ulang distribusi kekayaan dan mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak peluang dalam sistem formal. Prinsip ini dapat dijadikan inspirasi untuk memperluas akses terhadap ekonomi yang adil dan produktif, sehingga tekanan sosial yang mendorong individu ke ekonomi bayangan bisa berkurang.
Ketiga, penguatan sistem hukum yang berintegritas. Augustus memperkuat institusi hukum agar mampu memberikan perlindungan yang merata. Dalam sistem modern, pendekatan ini bisa diwujudkan dengan upaya kolaboratif antara lembaga hukum, masyarakat sipil, dan sektor privat dalam menciptakan rasa aman yang inklusif dan konsisten.
Tentu, pendekatan Augustus tidak bisa seluruhnya diterapkan dalam konteks demokrasi seperti Indonesia. Namun, semangat yang ia bawa—yakni menciptakan tatanan sosial yang stabil melalui keadilan, pemerataan, dan keterlibatan semua pihak—tetap relevan.
Maka dari itu, dalam menghadapi premanisme, diperlukan kerja sama lintas sektor dengan strategi jangka panjang. Memahami akar sosiologis, menata insentif ekonomi, serta memperkuat norma sosial dan hukum menjadi langkah strategis yang dapat kita tempuh bersama. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghadapi gejalanya, tetapi juga menyentuh akarnya. (D74)
