HomeHeadlinePratikno, "Seleksi Alam" "Geng Oslo"?

Pratikno, “Seleksi Alam” “Geng Oslo”?

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Isu reshuffle kabinet Prabowo bukan sekadar penafsiran dangkal untuk menyingkirkan “orang Jokowi”, melainkan seleksi alam kekuasaan. Pratikno, cendekiawan senyap era Jokowi, jadi simbol elite yang diuji daya adaptasinya oleh isu tersebut. Siapa bertahan, siapa tersingkir, ditentukan ekosistem politik baru.


PinterPolitik.com

Isu reshuffle kabinet di awal tahun 2026 pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agaknya tidak dapat dibaca secara dangkal sebagai sekadar bongkar-pasang jabatan atau pembersihan sisa-sisa loyalis Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Ia lebih tepat dipahami sebagai bahasa kekuasaan, yakni sebuah mekanisme simbolik dan praktis untuk mendefinisikan ulang pusat gravitasi politik pasca-transisi.

Dalam konteks ini, isu mengenai potensi tersingkirnya Pratikno, sosok akademisi, teknokrat, dan “otak senyap” di balik banyak desain kebijakan era Jokowi—menjadi sinyal penting.

Pratikno bukan figur sembarangan. Ia bukan sekadar menteri, melainkan representasi dari satu tipe elite: cendekiawan kebijakan yang bekerja melalui rasionalitas, desain institusional, dan kepercayaan personal presiden.

Sosoknya disebut kaya modal simbolik dan modal kultural, namun relatif terbatas pada modal politik praktis berupa lobi, patronase, dan kelenturan jejaring.

Maka, jika benar ia menjadi salah satu figur paling rentan dalam reshuffle, peristiwa itu tidak bisa dibaca sebagai munculnya power struggle Prabowo–Jokowi, melainkan sebagai proses “seleksi alam” elite yang alami.

Di sinilah istilah “Geng Solo” seolah bukan lagi sebagai klik monolitik yang solid, tetapi sebagai kategori politik yang sedang menyempit.

Jika pada era Jokowi jaringan ini adalah arus utama kekuasaan, maka di era Prabowo ia bertransformasi menjadi minoritas yang harus membuktikan daya adaptasi.

Reshuffle, dengan demikian, andai terjadi kepada Pratikno, agaknya berfungsi sebagai alat penyaringan, yaitu siapa yang mampu hidup di ekosistem kekuasaan baru, dan siapa yang tertinggal oleh perubahan lingkungan politik.

Daya Adaptasi Kekuasaan?

Kerangka paling relevan untuk membaca dinamika ini adalah teori elite circulation (Vilfredo Pareto) yang dipadukan dengan konsep adaptasi institusional.

Baca juga :  Gibran "Ban Serep" yang Ngarep?

Kekuasaan tidak runtuh secara revolusioner, ia beredar, bergeser, dan menyaring. Elite lama tidak serta-merta disingkirkan, tetapi diuji tentang apakah mereka mampu menyesuaikan diri dengan logika kekuasaan baru.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, seleksi ini tidak tunggal. Prosesnya seakan bekerja melalui tiga variabel utama: kinerja, jejaring, dan kelenturan politik.

Figur seperti Bahlil Lahadalia menjadi contoh ideal elite adaptif. Meski sering diasosiasikan sebagai orang Jokowi, Bahlil bertahan, bahkan menguat, karena kombinasi kinerja teknokratik, keluwesan lobi, dan kemampuan membaca kepentingan kekuasaan baru, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang strategis.

Sebaliknya, kasus Noel Ebenezer, eks relawan Jokowi yang dicopot dari posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan akibat kasus korupsi pemerasan sertifikasi K3, menunjukkan sisi lain seleksi alam: mereka yang gagal menjaga legitimasi moral dan institusional akan tereliminasi tanpa perlu narasi politik yang rumit.

Begitu pula dengan dicopotnya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan, digantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ini kiranya bukan sekadar soal personal, melainkan sinyal bahwa bahkan figur dengan reputasi global dan kepercayaan tinggi di era Jokowi tetap harus relevan dengan orientasi ekonomi-politik Prabowo.

Di tengah itu, posisi Kapolri Listyo Sigit Prabowo menghadirkan impresi tersendiri. Secara politik, ia sukar diganti. Dukungan proaktifnya terhadap program prioritas Presiden Prabowo menunjukkan strategi bertahan hidup elite, yakni menunjukkan loyalitas fungsional tanpa harus sepenuhnya melepaskan identitas masa lalu. Ia berada di zona abu-abu seleksi alam, tidak sepenuhnya tersingkir, namun terus diuji.

Di sinilah Pratikno tampak paling rentan. Sebagai cendekiawan, ia kuat dalam desain kebijakan, namun kurang lihai dalam politik lobi.

Dalam ekosistem kekuasaan yang menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan negosiasi intens, tipe elite seperti ini sering kali menjadi korban perubahan iklim. Bukan karena gagal, tetapi karena mungkin tidak cukup adaptif dan tak lagi relevan.

Baca juga :  Jebakan Rindu Soeharto?
reshuffle 1

Ekosistem Baru Kabinet Merah Putih?

Jika hipotesis “Geng Solo” benar-benar ada, maka yang terjadi hari ini bukan penghapusannya, melainkan redefinisinya.

Dari jaringan kuat yang mendominasi, ia menyusut menjadi kelompok terkurasi, hanya mereka yang mampu bertransformasi yang bertahan.

Tito Karnavian adalah contoh lain elite yang lolos seleksi. Meski kerap diasosiasikan dengan Jokowi, kemampuannya menjaga stabilitas dan kohesivitas daerah membuatnya tetap relevan bagi Presiden Prabowo, yang membutuhkan kontrol teritorial dan ketertiban administratif.

Rosan Roeslani juga menunjukkan pola serupa. Eks tim sukses Jokowi–Ma’ruf, ia tetap dipercaya di bidang investasi dan Danantara karena membawa modal jaringan global dan kredibilitas bisnis yang dibutuhkan rezim baru.

Dalam kerangka teori state capacity, Presiden Prabowo tampak tidak alergi pada elite lama selama mereka meningkatkan kapasitas negara dan tidak mengganggu konsolidasi kekuasaan.

Maka, reshuffle di era Prabowo seharusnya dibaca sebagai sinyal kekuasaan, bukan drama personal. Ia menggeser narasi dari “orang Jokowi vs orang Prabowo” menjadi pertanyaan yang lebih struktural, siapa yang mampu hidup di ekosistem kekuasaan baru? Kekuasaan tidak hanya soal asal-usul loyalitas, tetapi soal fungsi dan adaptasi.

Dalam kerangka ini, jika Pratikno benar-benar tersingkir, itu menandai pergeseran penting dari rezim yang memberi ruang besar pada otak kebijakan ke rezim yang lebih menekankan politik eksekusi dan kontrol.

Bukan berarti intelektualisme ditolak, tetapi ia tidak lagi menjadi pusat gravitasi. Seleksi alam bekerja tanpa sentimen, ia hanya mengenali siapa yang mampu bernafas di udara baru kekuasaan.

Pada akhirnya, transisi Prabowo bukan tentang intrik politik, melainkan tentang penyaringan elite.

Sejarah politik Indonesia berulang kali menunjukkan bahwa yang bertahan bukan selalu yang paling cerdas atau paling setia, melainkan yang paling adaptif. Dalam logika itu, “Geng Solo” bukan dilenyapkan, ia sedang diuji oleh hukum alam kekuasaan. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

PAL-PINDAD-PTDI: Trinitas Industrialisasi RI?

Ketika tiga BUMN pertahanan Indonesia mencetak rekor laba di momen bersamaan, pertanyaannya bukan lagi soal alutsista — melainkan apakah Indonesia akhirnya menemukan jalan industrialisasinya sendiri. 

The One-Man Band

Lebih dari 19 jabatan selama era Jokowi — Luhut Pandjaitan kerap dikritik sebagai simbol konsentrasi kekuasaan yang tak sehat. Tapi kritik itu melewatkan satu pertanyaan kunci: bukan kenapa Luhut punya banyak jabatan, melainkan kenapa Jokowi terus memilihnya? Jawabannya bukan soal nepotisme — melainkan soal desain.

Lari lambat Kuda Fahri Hamzah?

Tiga dekade ia berderap melawan setiap kekuasaan. Ibaratkan pedang, Fahri Hamzah menggunakan mulutnya seperti pedang yang tajam. Begitu ia masuk ke dalamnya, pedang itu nampak seperti pedang yang “karatan”

Gibran “Ban Serep” yang Ngarep?

Di tengah pemerintahan yang pamornya meredup, satu figur justru rajin turun ke jalan. Kebetulan, atau ada yang sedang ia kumpulkan?

Mentalitet Korea Ala Bahlil

Bambang Pacul menyebutnya mentalitet korea: watak orang yang pernah melarat lalu nekat melenting dan sampai ke pucuk kekuasaan politik. Bahlil membawanya ke Senayan, dan jenis nyali itu ternyata tidak bisa diwariskan.

Transformasi Dudung, Jenderal Kanvas?

Dari membeli lukisan siswi SMP hingga mendengar langsung aspirasi mahasiswa, Dudung Abdurachman seolah menampilkan wajah baru KSP. Apakah ini sekadar pencitraan, atau tanda lahirnya paradigma baru komunikasi institusi dan seorang purnawirawan jenderal di saat bersamaan?

Lapar yang Tidak Ikut Libur

Audio dibuat menggunakan AI. Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.Pemimpin Redaksi PinterPolitik.comChairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis KATA PEMRED #43PinterPolitik.com Tiga hari lagi, pada 22 Juni 2026,...

Komprador Gurita Batu Bara

Pemadaman listrik bergilir kembali menghantui sejumlah wilayah Indonesia. Di baliknya, PLN menghadapi defisit 20 juta ton batu bara yang belum dikontrak dari total kebutuhan 154 juta ton per tahun. Menteri Bahlil sempat membantah, namun tim koordinasi darurat sudah dibentuk — tanda masalah ini lebih serius dari yang diakui.

More Stories

Transformasi Dudung, Jenderal Kanvas?

Dari membeli lukisan siswi SMP hingga mendengar langsung aspirasi mahasiswa, Dudung Abdurachman seolah menampilkan wajah baru KSP. Apakah ini sekadar pencitraan, atau tanda lahirnya paradigma baru komunikasi institusi dan seorang purnawirawan jenderal di saat bersamaan?

IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?

Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan “ijazah birokrat” otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai