Dengarkan artikel ini:
Pramono Anung diusulkan warganet jadi capres 2034. Akankah resep khas PDIP mengantarnya ke panggung nasional?
“Tata kelola kota menjadi lebih dari sekadar struktur, termasuk juga gerakan sosial dan partisipasi warga.” – Ronald K. Vogel, Handbook of Urban Politics & Policy (2024)
Cupin berjalan pagi di kawasan Senen dan terhenti melihat papan baru bertuliskan Halte Jaga Jakarta. Ia terkekeh kecil, “Dari gosong jadi kinclong, ini jelas lebih dari sekadar halte.”
Perubahan nama halte dari Senen Sentral menjadi Jaga Jakarta bukan hanya soal cat baru. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa simbol ini adalah pengingat agar kerusuhan yang pernah merusak kota tidak lagi terulang.
Warga sekitar menyambut langkah itu dengan penuh optimisme. Cupin menirukan komentar @ainunnajib di X yang menulis, “Mas Pram for President 2034.”
Setiap hari, ribuan penumpang Transjakarta kembali merasakan kenyamanan. Mereka percaya bahwa halte yang terawat adalah cermin penghormatan terhadap hak publik.
Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran hampir Rp 20 miliar untuk memperbaiki halte, jembatan penyeberangan, dan lift. Dana itu dianggap investasi penting untuk memastikan mobilitas warga tetap aman dan nyaman.
Cupin bersiul pelan mendengar kabar target rampung sebelum akhir 2025. “Kalau lancar tanpa drama, berarti gubernurnya memang serius,” ujarnya.
Halte ini akhirnya menjadi simbol baru tentang tanggung jawab kolektif. Dari ruang kecil itu, lahir narasi besar tentang kepemimpinan kota.
Namun, apakah pembangunan halte cukup untuk memoles reputasi politik? Ataukah ini sekadar pintu masuk menuju strategi lebih besar yang telah lama jadi resep PDIP?
Resep “Turun-temurun” PDIP?
Cupin penasaran mengapa PDIP gemar menjadikan kota sebagai panggung politik. Ia menemukan jawabannya dalam kisah para kader yang sukses menapaki jalan dari pasar hingga istana.
Dalam buku Governing Urban Indonesia, Edward Aspinall dan Amalinda Savirani menjelaskan bagaimana Joko Widodo (Jokowi) membangun reputasi politiknya di Solo. Jokowi berfokus pada revitalisasi pasar, pelestarian kota tua, dan pengelolaan ruang publik ramah lingkungan.
Pendekatan itu menciptakan kepercayaan warga sekaligus citra kepemimpinan yang sederhana. Cupin menyebutnya “politik obrolan di pasar,” karena dari gestur kecil lahir legitimasi besar.
Tri Rismaharini (Risma) di Surabaya menonjol dengan obsesinya pada taman kota dan pengelolaan sampah. Ia membuktikan bahwa kota bisa menjadi laboratorium kepemimpinan berbasis keberlanjutan.
Cupin membayangkan Risma berlari mengejar warga yang buang sampah sembarangan. Baginya, ketegasan itu justru memperlihatkan keberanian politik dalam menjaga ruang publik.
Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, tampil dengan gaya tegas yang penuh kontroversi. Ia membenahi transportasi, menata ruang publik, dan memberantas korupsi di ibu kota.
Meski sering dikecam, langkahnya menunjukkan efektivitas urban planning sebagai instrumen politik. Cupin berkomentar, “Politik Jakarta kayak sinetron, tapi sinetron yang penuh data dan peta kota.”
Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi menambahkan variasi lain. Ia menggabungkan pengembangan ekowisata dengan urbanisasi sehingga daerah kecil bisa tampil di peta nasional.
Cupin mengenang liburannya di Banyuwangi yang penuh festival budaya dan ruang publik bersih. Baginya, itu bukti bahwa urban planning bisa mengangkat popularitas seorang pemimpin.
Ronald K. Vogel dalam Handbook of Urban Politics and Policy menegaskan kota sebagai arena politik krusial. Urban governance menurutnya adalah tentang legitimasi, bukan sekadar aspal dan beton.
Cupin lalu menyamakan kepala daerah dengan chef yang meracik resep kepemimpinan. “Bahan utamanya warga, bumbunya kebijakan, hasilnya kepercayaan,” ujarnya sambil tersenyum.
Pola PDIP tampak jelas: kader dibina lewat panggung kota sebelum melesat ke tingkat nasional. Cupin menamainya “politik halte, pasar, dan taman,” sebuah resep sederhana tapi manjur.
Namun, apakah strategi ini bisa terus dipakai tanpa variasi baru? Apakah warga tidak akan bosan dengan menu politik yang sama dari dekade ke dekade?
Pramono “Memasak” ala PDIP?
Pramono kini menapaki jalan yang sama dengan para pendahulunya. Dari halte Senen, ia melangkah ke proyek besar lain: pemugaran kawasan Blok M.
Blok M yang ikonik akan diremajakan bukan hanya secara fisik. Pramono mengintegrasikan transportasi, pedagang kaki lima, dan ruang publik yang lebih ramah warga.
Cupin menyambut rencana itu dengan nostalgia. “Blok M gue dulu penuh musik indie dan nasi goreng, semoga sekarang tetap hidup tapi lebih tertib,” katanya.
Pemugaran ini mengikuti paradigma urban regeneration. Tujuannya bukan sekadar cat baru, melainkan meningkatkan kesejahteraan sosial di kawasan padat.
Selain Blok M, Pramono memperluas rute Transjakarta. Kebijakan ini diarahkan untuk menjangkau distrik-distrik yang kurang terlayani transportasi publik.
Cupin yang sering terjebak macet untuk ke Bogor-pun menyambut kabar itu dengan gembira. “Akhirnya bisa pulang tanpa harus jual ginjal buat beli bensin,” celetuknya.
Penguatan transportasi umum bukan hanya soal mobilitas. Ia juga terkait dengan pengurangan polusi dan efisiensi perkotaan.
Setiap rute baru menjadi simbol kepedulian terhadap warga kelas menengah ke bawah. Cupin menafsirkan langkah ini sebagai “politik mobilitas” yang menambah elektabilitas.
Jakarta sebagai ibu kota adalah panggung besar penuh sorotan. Setiap keputusan gubernur di sini akan menjadi bahan perbincangan nasional.
Cupin menyebutnya ujian pamungkas bagi kader PDIP. “Kalau sukses di Jakarta, jalan ke Pilpres tinggal tunggu waktu,” ucapnya.
Namun keraguan tetap menggantung. Apakah Pramono benar-benar akan menjadi bintang besar pada 2034, atau hanya cahaya singkat yang redup di panggung ibu kota? (A43)
